TRIBUNAMBON.COM - Sejumlah pedagang di Pasar Rakyat Gumumae, Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) keluhkan pasokan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diambil dari luar daerah.
MBG adalah program prioritas pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang resmi berjalan mulai Januari 2025 untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi secara cuma-cuma.
Tujuannya meningkatkan gizi masyarakat, mengatasi stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, serta mendorong ekonomi lokal.
Dengan pengambilan bahan pokok dari luar daerah, pihaknya tentu tidak merasakan dampak ekonomi dari program tersebut.
“Tidak pernah beli di pasar, ikan saja diambil langsung dari nelayan, tidak pernah beli di pasar,” ungkap Mama Lan, salah satu pedagang kepada TribunAmbon.com, Jumat (13/2/2026).
Baca juga: Peringatan Dini Potensi Gelombang Tinggi di Maluku Capai 2.5 Meter
Baca juga: Pemprov Maluku Pastikan Pasokan BBM Cukup hingga Lebaran 2026
Menurutnya, pola pengadaan seperti itu membuat pedagang kecil semakin terhimpit.
Ia menilai, jika MBG benar-benar ingin mendorong ekonomi lokal, seharusnya pembelian bahan pangan juga melibatkan pedagang pasar.
“Kerja seperti ini yang bikin pasar mati. Padahal kita ini juga pengen agar jualan kami dibeli untuk digunakan MBG,” katanya.
Para pedagang meminta agar pemerintah daerah maupun pengelola program MBG dapat mengevaluasi mekanisme belanja bahan pangan agar lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil di pasar tradisional.
"Harusnya itu bumbu-bumbu dapur itu dibeli dari kami, setidaknya satu kali seminggu. Pemerintah harus ambil langkah," tandanya.
Ia menambahkan, pasar rakyat merupakan urat nadi ekonomi masyarakat kecil di Kota Bula.
Jika program pemerintah tidak menyerap komoditas dari pasar, maka perputaran uang di tingkat pedagang menjadi semakin lemah.
“Kalau semua langsung ambil dari luar atau langsung ke nelayan, lalu kami di pasar ini mau jual ke siapa?” lanjutnya.
Pihaknya berharap ada kebijakan yang mengatur agar sebagian kebutuhan MBG diprioritaskan dari pasar lokal, sehingga manfaat program tidak hanya dirasakan penerima bantuan, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat kecil.(*)