selalu.id– Anggota DPRD Kota Surabaya, Achmad Nurdjayanto, menerima banyak keluhan terkait penurunan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang saku mahasiswa selama menggelar reses tahun sidang kedua masa persidangan kedua Tahun Anggaran 2026 di daerah pemilihannya.

Selama reses, banyak warga menyampaikan kekhawatiran atas berkurangnya nominal bantuan pendidikan yang selama ini diterima mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

“Dalam kegiatan reses di dapil kami, banyak keluhan terkait penurunan bantuan UKT dan uang saku mahasiswa. Yang dikhawatirkan berpotensi putus kuliah,” ujar Achmad, Sabtu (14/2/2026).

Achmad menilai, bantuan pendidikan merupakan instrumen penting untuk menjaga akses pendidikan tinggi tetap terbuka bagi seluruh warga Surabaya, khususnya kelompok masyarakat rentan secara ekonomi.

Ia menyebut, perubahan kebijakan yang dilakukan di tengah masa studi dapat berdampak langsung pada keberlangsungan kuliah mahasiswa.

Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk meninjau kembali kebijakan bantuan mahasiswa yang masih berjalan (on going). 

Menurutnya, mahasiswa yang telah terdaftar sebagai penerima bantuan seharusnya tetap mendapatkan nominal sesuai ketentuan awal hingga menyelesaikan studi.

“Mendorong pemerintah kota agar kebijakan mahasiswa yang on going dikembalikan nominal bantuannya sampai lulus. Khusus mahasiswa baru bisa diterapkan aturan baru,” tegasnya.

Apabila kebijakan tersebut belum dapat diterapkan secara menyeluruh, Achmad meminta Pemkot Surabaya melakukan survei lapangan ulang terhadap mahasiswa penerima bantuan yang merasa keberatan dan benar-benar tidak mampu.

Ia menilai langkah tersebut penting untuk memastikan bantuan tetap tepat sasaran sekaligus mencegah meningkatnya angka putus kuliah di Kota Surabaya.

“Kalau tidak bisa diterapkan, harapannya ada survei lapangan kembali khusus bagi mahasiswa on going yang merasa keberatan dan tidak mampu serta berpotensi rentan putus kuliah,” katanya.

Achmad menambahkan, seluruh aspirasi yang dihimpun dalam reses akan dibawa ke pembahasan di DPRD Kota Surabaya guna menjadi perhatian dalam kebijakan pendidikan dan penganggaran pemerintah kota ke depan.

“Kami akan kawal terus aspirasi yang disampaikan,” pungkasnya.