TRIBUNNEWS.COM - Bank Indonesia menegaskan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu pilar strategis transformasi ekonomi nasional dalam menghadapi dinamika global dan memperkuat ketahanan jangka panjang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Melalui Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah (Eksyar) 2030, Bank Indonesia mengarahkan kebijakan untuk mempercepat integrasi Halal Value Chain (HVC) dengan sistem pembiayaan syariah yang lebih dalam, inovatif, dan produktif, serta memperluas literasi dan inklusi guna meningkatkan skala dan daya saing industri syariah nasional.
Strategi ini tidak hanya ditujukan untuk memperkuat kontribusi sektor syariah terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk mengakselerasi langkah Indonesia menuju pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam peluncuran Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2025, Kick-Off Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) 2026, serta penyelenggaraan seminar 'Sharia Economic and Financial Outlook (ShEFO) 2026' di Bank Indonesia, Jakarta (13/2).
Momen strategis ini dihadiri oleh para pimpinan Komisi XI DPR RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Ekonomi Kreatif, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), perbankan syariah, dan Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren).
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menyampaikan bahwa sektor ekonomi dan keuangan syariah tetap menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global.
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional 2025 sebesar 5,11 persen (yoy), sektor HVC tumbuh 6,2% (yoy), ditopang kinerja makanan dan minuman halal, pariwisata ramah muslim, serta modest fashion.Kontribusi HVC terhadap PDB meningkat 155 basis poin, dari 25,45% pada 2024 menjadi 27% pada 2025.
Di sektor keuangan, pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,66% (yoy) pada akhir 2025, didukung insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) Syariah sebesar Rp35 triliun, atau mencapai 4,49ri batas 5,5%, per Desember 2025.
Selain itu, kinerja pembiayaan syariah juga didukung oleh berbagai program akselerasi, termasuk Bulan Pembiayaan Syariah yang pada 2025 mencatat realisasi Rp939 miliar atau 60% di atas target Rp589 miliar.
“Capaian ini menunjukkan daya tahan dan kontribusi nyata sektor syariah terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Destry dalam sambutan tertulisnya.
Kinerja positif juga tercermin dari peningkatan pemanfaatan instrumen lindung nilai syariah yang tumbuh 86,5% (yoy) menjadi USD466 juta.
Baca juga: Bank Indonesia Yakin Rupiah Makin Menguat, Tak Lagi Dekati Rp17.000 per Dolar AS: Ayo Jaga Bersama
Di sektor keuangan sosial, penyaluran ZIS melalui BAZNAS hingga Triwulan II 2025 mencapai Rp52,5 triliun, meningkat 43% (ytd) dibandingkan dengan 2024 sebesar Rp36,8 triliun. Inovasi blended finance melalui Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) juga tumbuh 22% (yoy) dengan outstanding akhir 2025 sebesar Rp1,4 triliun.
Peningkatan kinerja tersebut turut ditopang oleh penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah yang kini mencapai 50,18%, hampir dua kali lipat dibandingkan dengan 2023.
Melalui implementasi Blueprint Eksyar 2030 yang berfokus pada penguatan rantai nilai halal, optimalisasi pembiayaan, serta perluasan literasi dan inklusi, Bank Indonesia bersama OJK dan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen mempercepat transformasi sektor syariah sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya tahan.
Dari sisi industri jasa keuangan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa industri perbankan syariah mencatat kinerja membanggakan sepanjang 2025.
Total aset mencapai all-time high atau tertinggi sepanjang masa pada posisi Rp1.067,73 triliun atau tumbuh 8,92% (yoy). Sisi pembiayaan juga menunjukkan kinerja baik dengan nilai pembiayaan mencapai Rp705,22 triliun atau tumbuh 9,58% yoy.
Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp892,99 triliun atau tumbuh 10,14% yoy. OJK optimis tren positif ini berlanjut pada 2026, seiring dengan prospek pertumbuhan ekonomi nasional, dengan tetap mencermati risiko geopolitik dan ketidakpastian global.
“Momentum ini menjadi modal penting untuk membangun industri perbankan syariah yang semakin resilient dan sustainable," papar Dian dalam keterangan tertulis.
Pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia juga meluncurkan Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) 2026 sebagai wadah kolaborasi strategis lintas kementerian, lembaga, dan industri keuangan syariah untuk memperkuat akses pembiayaan sektor riil.
Kick-Off BPS 2026 ditandai dengan penandatanganan komitmen sinergi bersama 10 kementerian/lembaga, yaitu Bank Indonesia, KNEKS, OJK, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian ATR/BPN.
Tahun ini, BPS diperkuat untuk menjangkau UMKM, start-up, dan industri halal melalui pelibatan perbankan syariah, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah, serta sektor keuangan sosial syariah, didukung oleh optimalisasi platform digital business matching.
Melalui sinergi tersebut, BPS diharapkan memperkuat keterhubungan antara sektor riil dengan pembiayaan komersial dan sosial syariah guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berdaya saing.
Menuju 2026, arah kebijakan eksyar sesuai Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah 2030 difokuskan pada visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Selengkapnya dapat diakses pada Buku KEKSI 2025 dan Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah (Eksyar) 2030.
Baca juga: SERAMBI 2026 dari BI dan Perbankan Siap Permudah Penukaran Uang Rupiah Saat Ramadan dan Idulfitri
