TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Front Pemuda Indonesia Raya (FPIR), Fauzan Ohorella, menegaskan bahwa agenda Reformasi Budaya Polri tidak boleh dibajak oleh kepentingan politik tertentu yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Menurut Fauzan, reformasi Polri harus diarahkan pada pembenahan fundamental yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Reformasi Budaya Polri harus mengarah pada pembenahan sistem pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kesejahteraan anggota Polri, terkhusus Bhabinkamtibmas di pelosok. Mereka adalah ujung tombak pelayanan keamanan negara,” tegas Fauzan dalam forum SpeakUp Kamtibmas, Minggu (15/10/2026).
Ia menilai penguatan kapasitas dan kesejahteraan anggota di lapangan jauh lebih penting dibanding narasi politis yang menyerang personal pimpinan institusi.
Fauzan juga melontarkan kritik terhadap sejumlah purnawirawan TNI yang dinilai kerap membangun narasi tendensius terhadap Polri.
“Bahwa purnawirawan seperti Gatot Nurmantyo dan Soenarko serta lainnya sangat naif. Kita bisa bayangkan, kalau mereka kehilangan kendaraan atau sesuatu pasti lapor ke Polsek, bukan ke Said Didu atau Abraham Samad,” sindir Fauzan.
Menurutnya, pernyataan-pernyataan yang menyerang Polri secara umum justru kontraproduktif dan berpotensi melemahkan stabilitas keamanan nasional.
Narasumber lainnya, Habib Syakur Ali Mahdi, menilai adanya pola serangan yang terstruktur terhadap Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Ia menyebut pola tersebut memiliki kemiripan dengan serangan yang sebelumnya diarahkan kepada Presiden RI ke-7, Joko Widodo.
Habib Syakur menduga isu reformasi Polri ditunggangi oleh kelompok tertentu yang masih menyimpan kekecewaan dan dendam politik terhadap pemerintah dan institusi Polri.
Baca juga: Mahfud MD: Komite Reformasi Polri Usul Kapolri Paling Lama Dijabat 3 Tahun, Tak Terkait Listyo Sigit
“Serangan verbal terhadap Jenderal Listyo sangat seragam dengan pola menyerang Presiden Joko Widodo. Ini bukan kritik konstruktif, tetapi framing yang sistematis,” ujar Habib Syakur.
FPIR menegaskan bahwa kritik terhadap institusi negara tetap merupakan bagian dari demokrasi.
Namun, kritik harus disampaikan secara objektif dan konstruktif, bukan dengan narasi yang mengarah pada delegitimasi institusi.
Fauzan pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga stabilitas nasional dan mendukung Reformasi Budaya Polri yang berorientasi pada pelayanan publik, profesionalisme, dan penguatan integritas internal.
"Kami percaya, jika publik tidak mudah lagi terprovokasi, tetapi narasi seperti menyerang individu secara verbal seperti Gatot Nurmantyo dan Soenarko, bisa dikatakan sebagai krisis moral dan etika." pungkas Fauzan.
Waspada Penumpang Gelap
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman meminta agar selalu waspada terhadap penumpang gelap dalam agenda percepatan reformasi Korps Bhayangkara tersebut.
Baca juga: Draf Laporan Tim Reformasi Polri Rampung, Tinggal Dikirim ke Presiden Prabowo
"Kita harus mewaspadai penumpang gelap reformasi Pori. Mereka adalah oknum-oknum yang mengklaim mendorong percepatan reformasi Polri namun ternyata memiliki agenda lain seperti dendam politik ataupun eksistensialis pribadi yang berlebihan," kata Habiburokhman dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Menurutnya, upaya dalam perbaikan di tubuh kepolisian tidak selalu datang dengan niat untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Mereka bisa saja mantan pejabat yang dahulu punya kewenangan ikut menentukan arah kebijakan pemerintah terkait Polri, namun justru tidak melakukan apa-apa saat menjabat," ucapnya.
"Mereka juga kerap mengumbar cerita-cerita yang menyudutkan institusi Polri tanpa data yang jelas dan tanpa bisa dikonfirmasi kebenarannya," sambungnya.
