TRIBUNSUMSEL.COM, KAYUAGUNG -- Ratusan kepala desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan kini tengah dilingkupi kegelisahan luar biasa akibat alokasi Dana Desa (DD) tahun 2026 yang dipangkas besar-besaran dimulai dari 60 hingga 80 persen.
Kebijakan mendadak ini bak hantaman keras bagi ruang fiskal desa.
Ketua Forum Kepala Desa (Kades) Kabupaten OKI, Bambang Irawan mengungkapkan betapa drastisnya penurunan angka tersebut.
Sebagai gambaran desa yang dipimpin, Desa Pantai di Kecamatan SP Padang, mengalami penyusutan anggaran yang sangat signifikan.
"Tahun sebelumnya kami mendapat Rp 614 juta, tapi tahun 2026 hanya tersisa Rp 218 juta. Pengurangannya hampir 70 persen," ungkap Bambang kepada Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post pada Senin (15/2/2026) pagi.
Kondisi ini merata di seluruh 314 desa di OKI. Tahun ini, alokasi DD tertinggi hanya berada di angka Rp 370 juta, sementara yang terendah menyentuh Rp 200 juta.
Baca juga: Dana Desa Dipangkas 70 Persen, Kades di Muara Enim Keluhkan Dampak ke Pembangunan dan Program Sosial
Diakuinya, besarnya pengurangan jumlah penyaluran tentu sangatlah berdampak dengan bantuan langsung tunai (BLT) yang dibagikan untuk penerima manfaat.
"Tahun sebelumnya untuk BLT di sini hampir mencapai Rp 134 juta. Tapi untuk tahun ini paling tidak BLT besaran bagi penerima dikurangi. Kalau misal sebelumnya setiap penerima manfaat mendapat Rp 300.000 perbulan. Maka di tahun ini dilakukan penyusunan ulang untuk mendapat nilai bantuan misal Rp 150.000 - 250.000 per orang. Karena menyesuaikan jumlah besaran dana desa," ujarnya.
Selain itu juga, terdapat beberapa kriteria penggunaan dana desa yang wajib dipenuhi seperti ketahanan pangan, gaji guru ngaji, guru Paud, biaya operasional, stunting, pengembangan pariwisata desa dan lain sebagainya.
"Tentunya yang sangat terdampak yaitu pembangunan infrastruktur desa yang menjadi sangat sedikit. Kalau desa yang mendapat DD di atas Rp 300 juta, maka untuk Insfratruktur kemungkinan berkisar di angka Rp 100 juta. Tapi seperti desa saya sendiri yang hanya Rp 218 juta, maka untuk pembangunan pastinya di bawah Rp 100 juta. Apalagi sudah banyak dibagi untuk penggunaan lainnya," keluhnya.
Dijelaskannya, jumlah pemotongan jumlah dana desa ada yang sampai 80 persen, seperti contohnya di Kecamatan Pedamaran, Desa Pedamaran 6 ditahun 2024 silam mendapatkan alokasi sampai Rp 2,3 miliar dan untuk Desa Menang Raya 6 sekitar Rp 2,1 miliar.
"Saat tahun 2025 lalu transfer dana turun ada yang menjadi 1,8 milyar dan 1,6 miliar. Tetapi alokasi tahun ini turun drastis 80 persen untuk 2 desa tersebut hanya sekitar Rp 350 juta," ungkapnya.
Berdasar informasi yang diperolehnya, Bambang menyatakan alasan dari pemangkasan dana desa tersebut.
Lantaran pemerintah pusat mengalihkan untuk pembangunan dan pengisian gerai koperasi merah putih di masing-masing desa.
"Saya melihat video di media sosial kalau dana desa seluruh Indonesia tahun lalu sebesar 71 triliun, untuk tahun ini hanya sekitar Rp 25 triliun dan sisanya tetap dibagikan ke desa hanya saja untuk keperluan pembangunan koperasi merah putih desa dan mengisi gerai. Sangat kami sayangkan informasi ini tidak disampaikan di tahun sebelumnya. Justru pengumuman pemangkasan disampaikan secara tiba-tiba ditahun ini juga," paparnya.
Menurutnya dengan keputusan mendadak seperti ini. Maka para kepala desa tidak bisa lagi menjalankan rencana kerja jangka panjang dan jangka pendek yang sebelumnya telah disusun sejak awal menjabat.
"Sebenarnya setelah kades terpilih, mereka ada rencana kerja jangka panjang dan rencana jangka pendek ketika dana ini dipotong maka artinya janji-janji kades itu kemungkinan besar tidak terpenuhi. Pemerintah desa juga banyak yang mengeluhkan ketika bangunan atau Insfratruktur sedang dilaksanakan. Sementara bangunan tersebut sifatnya berkelanjutan maka bisa dampaknya bangunan mangkrak," ujarnya.
"Beberapa pembangunan seperti pembuatan gedung serbaguna, jalan setapak menuju kebun atau sawah dan jembatan yang dimulai tahun 2025 lalu dan rencananya akan dilanjutkan atau diselesaikan tahun 2026 ini. Tetapi dengan adanya pemangkasan sudah pasti tak bisa dilanjutkan lagi," imbuhnya.
Menutup pembicaraan, Bambang berharap pemerintah pusat dapat mengembalikan nilai dana desa seperti semula. Agar pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan warga tetap terjaga dengan baik.
"Kalau pendapat saya ada dua opsi harapan banyak kepala desa meminta agar nilai dana desa dapat dikembalikan seperti semula atau justru sebaiknya dihapuskan sekalian. Kami meminta untuk tingkatkan saja tunjangan kinerja para kades," pungkasnya.
Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp Tribunsumsel
