TRIBUNNEWSMAKER.COM - Nasib Moh Rizal, seorang guru honorer di Sumenep, Jawa Timur, menjadi potret nyata kerasnya perjuangan pendidik di daerah.

Dengan gaji bulanan yang sangat minim, penghasilannya bahkan disebut jauh lebih kecil dibanding total biaya Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk satu anak selama sebulan.

Kondisi ini memantik keprihatinan publik, karena di tengah tuntutan mendidik generasi bangsa, kesejahteraan guru honorer masih berada di titik yang memprihatinkan.

Baca juga: Naufal Samudra Mendadak Pamer Cewek Misterius, Kabar Sang Aktor Pacaran dengan Jule Kian Menguat!

Moh. Rizal, guru honorer di Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mengeluhkan gaji yang diterimanya setiap bulan.

Rizal menyebut bahwa penghasilannya bahkan lebih kecil dibanding biaya Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk satu anak selama sebulan.

Hal itu disampaikan Rizal saat Focus Group Discussion (FGD) tentang MBG yang digelar di aula Bappeda Kabupaten Sumenep, Senin (16/2/2026).

Forum itu menghadirkan Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Sumenep, dan diinisiasi oleh Majelis Pemuda Revolusi Madura Raya (MPR).

Rizal menjelaskan, jika satu porsi MBG dihargai Rp 10.000, maka dalam sebulan nilainya bisa mencapai Rp 300.000 per anak.

Sementara gaji yang diterima sebagai guru honorer berkisar antara Rp 100.000 hingga Rp 200.000 per bulan.

“Kalau dihitung-hitung, biaya makan satu anak lewat program MBG itu bisa Rp 300.000 sebulan. Gaji saya kadang cuma Rp 100.000 atau Rp 200.000,” kata Rizal di sela-sela FGD.

“Kami ini mengajar setiap hari, tapi penghasilan tidak sampai setara biaya makan satu anak dari program pemerintah,” ujarnya lagi.

Di forum itu, Rizal pun mengusulkan agar dana MBG khusus guru diberikan dalam bentuk uang tunai. Menurut dia, kebijakan itu bisa membantu menambah penghasilan guru honorer.

“Kalau uangnya diberikan saja, itu bisa jadi tambahan buat kami. Paling tidak ada dorongan supaya lebih semangat lagi mengajar,” ungkapnya.

Rizal mengatakan, usul itu muncul karena melihat kondisi kesejahteraan guru honorer yang masih jauh dari layak.

“Kami tidak menolak programnya. Tapi realitas di lapangan juga perlu dilihat,” ujarnya.

Keluhan juga datang dari guru honorer lain, Alia Zahrah. Dia menyoroti pelaksanaan MBG yang dinilai memiliki banyak persoalan.

“Di lapangan, kami menemukan menu yang kualitasnya kurang baik. Bahkan, ada laporan siswa mengalami keracunan,” kata Alia.

Menurut dia, pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG belum berjalan terbuka.

“Yang terlihat hanya kejar target jumlah penerima. Soal kualitas dan keamanan makanan kurang transparan,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Sumenep, M. Kholilur, mengatakan bahwa usulan agar MBG untuk guru diberikan dalam bentuk uang bukan kewenangannya.

“Soal kebijakan itu ranah pusat. Kami di daerah hanya menjalankan,” ujar Kholilur.

Namun, dia mengakui bahwa usulan anggaran MBG diberikan dalam bentuk nominal uang juga datang dari sejumlah pihak, termasuk wali murid. Namun, Kholilur menilai pemberian uang tunai juga berisiko.

“Kalau dalam bentuk uang, juga tidak ada jaminan dipakai untuk beli makanan bergizi,” tuturnya.

“Semua aspirasi akan kami sampaikan ke tingkat atas untuk jadi bahan evaluasi,” kata Kholilur lagi.

(TribunNewsmaker.com/Kompas.com)