Dr Rahmad M Arsyad

Ketua Tim Percepatan Program Prioritas Pembangunan Pemerintah Sulawesi Tengah

TRIBUNPALU.COM - Presiden Prabowo Subianto, seringkali menekankan konsep "Paradoks Indonesia" sebagai cermin tantangan pembangunan nasional.

Di Sulawesi Tengah, paradoks ini bukan sekadar teori, melainkan realitas statistik yang tajam: sebuah provinsi yang secara ekonomi menjadi "bintang" nasional, namun secara sosial masih bergelut dengan residu kemiskinan yang persisten.

Naskah pemikiran Presiden Prabowo menggarisbawahi tiga persoalan fundamental yang menyebabkan kekayaan alam gagal mensejahterakan rakyat: kebocoran kekayaan negara (capital outflow), deindustrialisasi, dan ketergantungan impor.

Dalam konteks Sulawesi Tengah, persoalan ini termanifestasi dalam bentuk ketimpangan distribusi nilai tambah.

Baca juga: Menkeu Purbaya Siap Tagih Hadiah ke Presiden Jika Ekonomi Kuartal I Tembus 6 Persen

Sulawesi Tengah saat ini menduduki posisi kedua dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketika ekonomi nasional tumbuh di kisaran 5 persen, Sulawesi Tengah secara konsisten mencatatkan pertumbuhan di atas 7 persen, bahkan menyentuh angka dua digit. 

Lonjakan ini merupakan buah dari hilirisasi industri nikel di Morowali serta kontribusi sektor migas LNG di Kabupaten  Banggai.

Namun, ada "anomali" yang harus kita akui secara jujur.

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi yang masif seharusnya linear dengan penurunan kemiskinan.

Di Sulawesi Tengah, fenomena yang terjadi justru sebaliknya.

Paradoks Pertumbuhan vs Kemiskinan

Pertumbuhan Eksponensial Sulawesi Tengah, didorong sektor industri pengolahan yang padat modal dan hanya bisa dinikmati mesin investasi mineral serta gas ESDM.

Sayangnya, hanya mereka yang memiliki basis pengetahuan metalurgi. 

Sementara mayoritas masyarakat sulteng bergantung pada sektor pertanian, perikanan dan kelautan.

Itulah alasan utama maka kemiskinan masih Stagnan tinggi.  

Angka kemiskinan masih bertengger di level lebih dari 10 persen.

Mengapa pertumbuhan 7 % gagal menggerus angka kemiskinan 10 % ? Jawabannya terletak pada sifat ekonomi kita yang cenderung menjadi enclave (ekonomi kepulauan).

Baca juga: Irwasda Polda Sulawesi Tengah Harap SPPG Dikelola Optimal

Kekayaan diproduksi secara masif melalui ekspor produk setengah jadi, namun keterlibatan rantai pasok lokal dan penyerapan tenaga kerja terampil daerah masih menghadapi hambatan struktural.

Di mana industri ekstraktif nikel dan gas berkembang, sementara mayoritas masyarakat sulteng mayoitas adalah petani dan nelayan.

Melalui visi Asta Cita, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo melakukan reorientasi pembangunan.

Hilirisasi tidak boleh berhenti pada nikel dan mineral semata.

Untuk memecahkan paradoks di Sulawesi Tengah, kita memerlukan tiga langkah taktis.

Pertama, Hilirisasi Multisektor: Memperluas nilai tambah ke komoditi perkebunan dan pangan.

Jika nikel bisa menghidupkan industri, maka cokelat, kelapa, dan kelautan Sulteng harus bisa menghidupkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan cara mendorong hilirisasi sektor perkebunan dan kelautan kita.

Kedua, Menutup Kebocoran Nilai.  

Memastikan bahwa praktik ekonomi tidak hanya berujung pada pelarian modal ke luar negeri, tetapi mengendap dalam bentuk investasi SDM dan infrastruktur lokal.

Karena itu lewat program berani cerdas, sehat, dan Berani Makmur yang menjadi visi gubernur dan wakil gubernur harus mendapatkan dukungan yang masif.

Selain mengisi investasi SDM juga mempersiapkan generasi lepas dari ketergantungan sumber daya alam menjadi kekuatan sumber daya manusia.

Namun untuk mencegah kebocoran nilai ini, sebaiknya pelaku industri juga terlibat bagi investasi SDM pemerintah Sulawesi Tengah lewat beasiswa berani cerdas dan bantuan perlindungan kesehatan berani Makmur.

Juga infrastruktur daerah melalui program CSR dan bukan hanya bagi hasil lewat pusat yang cenderung tidak memiliki dampak langsung bagi daerah.

Baca juga: Soroti Debu Tambang, DPRD Morut Panggil 23 Perusahaan

Karena tidak bisa dipungkiri celah fiskal APBD sangat terbatas perlu dorongan dan dukungan stakeholder swasta untuk membantu pemerintah daerah utamanya dalam membangun konektivitas infrastruktur di Sulawesi tengah yang membutuhkan anggaran besar.

Ketiga, Sulawesi tengah harus bisa merasakan kemakmuran lewat Kemandirian Pangan dan Energi.

Memanfaatkan lahan luas di Sulawesi Tengah untuk swasembada guna mengurangi ketergantungan impor, selaras dengan visi ketahanan nasional.

Sulawesi Tengah adalah laboratorium nyata bagi keberhasilan visi teknokratis Indonesia ke depan.

Tugas pemerintah sulteng, bukan sekadar mengawal pertumbuhan angka PDRB, melainkan memastikan bahwa setiap persentase pertumbuhan tersebut memiliki efek bagi perbaikan wajah kemiskinan daerah.

Kita harus memastikan bahwa di tanah yang kaya akan nikel dan logam mulia  dan sumber gas alam ini, tidak ada lagi rakyat yang tertinggal dalam garis kemiskinan.

Sederhanya, Ekonomi harus tumbuh untuk Profit, tapi alam dan Planet kita tetap terjaga dengan memperhatikan aspek lingkungan.

Namun pada sisi lain pemerintah harus berpihak pada kebutuhan Pelayan pendidikan dan kesehatan masyarakat bangun badanya dan bangun jiwanya.

Layaknya cita-cita republik Indonesia sehingga, Profit, People, dan Planet benar-benar berbuah negara kemakmuran di Sulawesi tengah indonesia.(*)