TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI A Iman Sukri mengkritik rencana PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105 ribu unit kendaraan pikap dari India dalam program Koperasi Desa Merah Putih.
Iman menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan kemandirian produksi kendaraan nasional dalam tiga tahun ke depan.
Menurut politikus dari daerah pemilihan Jawa Timur VII tersebut, Presiden Prabowo secara terbuka menunjukkan kebanggaannya terhadap produk dalam negeri, termasuk dengan mendorong penggunaan kendaraan produksi lokal di lingkungan pemerintahan.
"Itu sebagai wujud kebanggaan dan komitmen penggunaan produk dalam negeri. Kok masih ada kementerian yang mewacanakan impor kendaraan," kata Iman dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).
Iman menegaskan, pemerintah sejatinya telah menyiapkan langkah konkret untuk mempercepat kemandirian industri otomotif nasional, mulai dari penyediaan anggaran hingga lahan pembangunan pabrik.
Baca juga: Isuzu Berharap Kebagian Proyek Jumbo Agrinas yang Impor 105.000 Kendaraan Niaga dari India
Langkah tersebut, kata Iman, bertujuan membangun kepercayaan diri dan nasionalisme bahwa Indonesia mampu memproduksi kendaraan berkualitas tinggi.
"Faktanya, kapasitas industri otomotif nasional masih sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan kendaraan komersial, termasuk pikap. Bahkan, kendaraan niaga ringan jenis pikap merupakan unggulan dalam negeri, tak hanya memenuhi kebutuhan domestik, melainkan ekspor," kata Iman.
Legislator PKB itu juga mengingatkan agar pemerintah dan BUMN lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran negara, terlebih di tengah tekanan ekonomi global dan melemahnya daya beli masyarakat.
Baca juga: Impor 105.000 Pikap Agrinas Berpotensi Rugikan Ekonomi Rp 39 T dan Ancam 330.000 Tenaga Kerja
"Kalaupun ingin belanja, harus ada multiplier effects bagi perekonomian Indonesia. Jangan sampai menguntungkan golongan tertentu dan orang tertentu," kata dia.
Iman menilai, tidak ada alasan kuat untuk melakukan impor kendaraan niaga karena ekosistem industri otomotif nasional masih sangat kuat, dengan kapasitas produksi yang belum dimanfaatkan secara optimal.
"Dan ini juga bertentangan dengan UU Perindustrian No 3 tahun 2014," ujarnya.
Iman pun berharap Agrinas lebih bijak dalam membelanjakan uang rakyat.
"Setahu saya berdasarkan data produsen otomotif dalam negeri, kapasitas produksi dalam negeri sangat besar mencapai hingga 2,5 juta kendaraan termasuk pikap. Kalau kita mampu membuat kendaraan sendiri, kenapa harus impor?" katanya.
Sebagai informasi, PT Agrinas saat ini tengah mengimpor 105.000 unit kendaraan dari India untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Impor tersebut meliputi 35.000 unit mobil pikap 4x4 dari Mahindra & Mahindra, serta 35.000 unit pikap 4x4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.
