TRIBUNPADANG.COM, LIMAPULUH KOTA – Pengelolaan hutan berbasis masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial terbukti menghadirkan perubahan nyata bagi warga yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.

Salah satu kisah kuat datang dari Hulu Aia, Nagari Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, yang dibagikan dalam Workshop Nasional “Bergerak dari Tapak: Menyemai Perhutanan Sosial yang Inklusif untuk Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera”.

Kisah ini disampaikan Adrison Dt. Gadiang, tokoh masyarakat Hulu Aia, dalam sesi Dialog Interaktif “Cerita dari Tapak: Memetik Pembelajaran Pendamping Program Perhutanan Sosial yang Inklusif”.

Baca juga: Fenomena Pseudokarst Terungkap, Dua Nagari di Limapuluh Kota Rawan Sinkhole

Sesi ini dimoderatori Riche Rahma Dewita, menghadirkan pengalaman pendampingan dari Fasilitator KKI Warsi, Yolanda, sekaligus pengalaman langsung masyarakat pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) Hulu Aia.

Adrison menuturkan, Hulu Aia pernah berada pada fase krisis hutan. Masyarakat menggantungkan hidup dari pembalakan dan pembukaan lahan perkebunan.

“Kami ini dulu pembalak. Kayu menjadi sumber ekonomi, karena tidak ada pilihan lain,” ujarnya.

Namun, seiring waktu, pembalakan tidak lagi menguntungkan. Jarak semakin jauh, biaya tinggi, dan dampaknya mulai dirasakan, terutama terhadap sumber air.

Hulu Aia, sesuai namanya, merupakan wilayah hulu untuk dua sungai besar, yaitu Batang Sinipan yang mengalir ke Limapuluh Kota dan Batang Kampar yang mengalir ke Provinsi Riau.

Titik balik terjadi ketika masyarakat mulai menyadari pentingnya menjaga hutan.

Pendampingan intensif KKI Warsi memperkenalkan skema Perhutanan Sosial, khususnya HKm, sebagai jalan untuk “menebus kerusakan hutan” dan memulihkan ruang hidup bagi anak cucu.

“Kami punya kesadaran, tapi tidak tahu bagaimana mengembalikan hutan yang sudah dibabat. Pendampingan Warsi membuka jalan itu,” kata Adrison.

Pengelolaan HKm Hulu Aia kemudian dikembangkan berbasis adat dan ulayat.

Sebanyak 88 kepala keluarga, seluruhnya merupakan anak kemenakan dari enam suku besar (Pitopang Baruah, Pitopang Bukit, Pauh, Sambilan, Bodi, dan Melayu) terlibat dalam pengelolaan kawasan seluas 1.184 hektar hutan yang telah di-SK-kan Menteri Kehutanan melalui SK No 8495/MMENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2021.

Ninik mamak memegang peran kunci dalam menentukan wilayah yang boleh dimanfaatkan, dipulihkan, maupun yang tidak boleh digarap sama sekali, terutama kawasan hulu dan sumber air.

“Di Hulu Aia ada wilayah adat nan dak buliah dikelola. Sumber air tidak boleh ada ladang atau penebangan. Kalau rusak di hulu, dampaknya sampai ke Limapuluh Kota dan Riau,” kata Riche, Manager Program KKI Warsi.

Pasca mendapatkan perizinan Perhutanan Sosial, langkah yang dilakukan antara lain pemulihan kawasan hutan yang terdegradasi.

“Kami menanam kopi, durian, alpukat, melinjo, mahoni, matoa, manggis, dan kayu manis. Harapannya hutan kami pulih, dan kami punya sumber ekonomi baru,” ujar Adrison.

Dengan ninik mamak memegang kendali atas pengelolaan sumber daya alam, tata kelola hutan menjadi model yang memperkuat kontrol sosial sekaligus memastikan keseimbangan fungsi ekologis, ekonomi, dan budaya.

Cerita-cerita lapangan ini dipresentasikan dalam workshop nasional yang diselenggarakan Kementerian Kehutanan bersama konsorsium WRI Indonesia, KKI Warsi, dan Kawal Borneo Community Foundation.

Kegiatan ini merupakan puncak Program Enhancing Community Forest Tenure and Sustainable Livelihoods, yang didukung Norway’s International Climate and Forest Initiative (NICFI) dan disalurkan melalui Norad.

Program ini telah berjalan sejak 2021 dan mendampingi masyarakat di lima provinsi: Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Workshop menjadi ruang berbagi pembelajaran, ide, dan inovasi dari implementasi Perhutanan Sosial sekaligus mendorong kolaborasi multipihak untuk memperkuat dampak sosial, ekonomi, dan ekologis program.

“Pembelajaran dari berbagai negara menunjukkan bahwa yang berhasil menyelamatkan hutan adalah mereka yang mampu bekerja sama dengan masyarakat, menjadikan hutan tidak berjarak dengan rakyat,” ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat membuka acara.

Dalam kesempatan yang sama, konsorsium menyerahkan buku Stories of Impact: Cerita dari Masyarakat dan Komunitas Lokal di Sumatra dan Kalimantan, yang merangkum pengalaman dan dampak nyata pendampingan Perhutanan Sosial di lapangan.

Baca juga: Saat Listrik Padam, Masjid Buya Syafii Maarif di Sijunjung Tetap Terang Berkat PLTS

“Atas nama Pemerintah Norwegia, kami bangga mendukung upaya tata kelola hutan yang produktif dan inklusif melalui Perhutanan Sosial,” ujar Rut Kruger Giverin, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia.

Selama empat tahun lima bulan implementasi, program ini telah mendampingi lebih dari 57 ribu hektar kawasan Perhutanan Sosial yang telah memperoleh izin, serta memperkuat kapasitas ribuan masyarakat melalui pelatihan pengelolaan usaha dan hutan berbasis komunitas.

Direktur KKI Warsi, Adi Junedi, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat. Menurutnya, perubahan yang lahir dari tapak, seperti yang terjadi di Hulu Aia, menunjukkan bahwa kearifan lokal dan pendampingan konsisten mampu menghadirkan pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan.

“Setiap langkah yang dimulai dari masyarakat dan setiap kearifan lokal yang dijalankan membawa kebaikan bagi alam dan kehidupan bersama. Terima kasih atas dukungan dan kerja sama semua pihak dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berdaya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta lingkungan,” tutup Adi Junedi.