TRIBUNJABAR.ID - Saat touring mengendarai sepeda motor di jalur selatan jalan provinsi Jawa Barat beberapa waktu lalu, ternyata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sempat mampir ke RSUD Pameungpeuk di Garut.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi Mulyadi meninjau kualitas pelayanan kesehatan di wilayah terpencil tersebut.
Dalam dialognya bersama salah satu pimpinan di RSUD Pameungpeuk itu terungkap bahwa salah satu rumah sakit provinsi Jawa Barat ini mengalami beberapa masalah.
Karena beberapa hal itu, Dedi Mulyadi mengucurkan dana Rp40 miliar untuk meningkatan fasilitas dan rencana bangunan. Selain itu, Dedi Mulyadi juga berencana akan menambah insentif dokter di yang bertugas di daerah terpencil.
Baca juga: Dedi Mulyadi Bocorkan Proyek Strategis Pembangunan Jalan Leucir Tahun Anggaran 2026
Diketahui RSUD Pameungpeuk ini merupakan salah satu rumah sakit provinsi Jawa Barat yang melayani sekitar 300 hingga 400 pasien per hari.
Rumah sakit ini melayani pasien dari berbagai daerah perbatasan seperti Garut Selatan, Tasik Selatan, hingga Cianjur Selatan (Sindang Barang) karena jaraknya yang lebih dekat dibandingkan harus ke pusat kota Cianjur.
Namun, tak jarang sejumlah pasien dari perbatasan Cianjur sering terkendala aturan rujukan BPJS akibat masalah domisili administratif.
Terutama warga Sindang Barang yang ingin berobat ke RSUD Pameungpeuk karena perbedaan wilayah kabupaten, padahal status rumah sakit tersebut adalah milik provinsi.
Dedi Mulyadi pun menginstruksikan Bupati Cianjur untuk menyelesaikan masalah administratif tersebut.
“Pak Bupati, yang warga Cianjur Selatan nanti berobatnya ke sini, karena jaraknya kan lebih dekat ke sini.”
“Soal kendala administrasi dibenerin aja, kan pendekatannya bukan hanya domisili, tapi letak, terus ini kan rumah sakitnya provinsi, nanti dibenarin Pak Bupati,” instruksi Dedi Mulyadi, dikutip Tribunjabar.id dari tayangan Lembur Pakuan Channel, Minggu (22/2/2026).
Dedi Mulyadi pun menyoroti tingginya kasus diabetes, TBC hingga jantung di kalangan warga Jawa Barat selatan tersebut.
Menurut pihak RSUD penyakit itu dialami warga lokal yang dipicu oleh perubahan pola hidup serta lingkungan yang kurang higienis.
Dedi juga khawatir mengenai tingginya kasus TBC (TB) pada anak-anak di wilayah tersebut, yang diduga dipicu oleh faktor lingkungan dan pola hidup yang kurang higienis meskipun alam sekitarnya masih bagus.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi menyinggung rencana pembangunan di RSUD Pameungpeuk Garut itu sebesar Rp40 miliar.
Pembangunan tersebut dilakukan untuk meningkatkan fasilitas dan pengembangan.
Seperti penambahan ruang poli dan rawat inap menjadi dua lantai.
Selain itu adan rencana pembangunan unit transfusi darah di Garut Selatan agar layanan lebih lengkap bagi masyarakat yang jauh dari pusat kota.
Saat berkeliling di RSUD di Garut Selatan itu, Dedi juga mengkritik mengenai penataan ruang triase di IGD yang dinilai menumpuk barang dan belum memenuhi standar estetika serta kenyamanan layanan.
Baca juga: Dedi Mulyadi Minta Orang Tua Siswa Wajib Ikut Teken Surat Pernyataan, Perketat Disiplin Pelajar
Saat berdialog, Dedi Mulyadi juga mendapati banyak dokter di RSUD Pameungpeuk tersebut yang masih berstatus kontrak atau internship, belum menjadi PNS.
"Di sini dokternya masih kontrak dan belum PNS pak," ungkap pimpinan RSUD Pameungpeuk tersebut.
Diketahui kisaran gaji dokter internship sekitar Rp3 juta, sementara dokter umum sekitar Rp10 juta.
Karena hal itu, Dedi Mulyadi pun memberikan usulan untuk memberikan tambahan insentif sebesar Rp5 juta bagi dokter yang bertugas di daerah terpencil.
Menurut Dedi Mulyadi hal itu demi kesejahteraan dokter agar total penghasilan para dokter lebih memadai mengingat biaya pendidikan dokter yang mahal dan lokasi tugas di wilayah terpencil.
Meski sudah ada dokter magang, tapi RSUD Pameungpeuk masih kekurangan layanan dokter spesialis jantung sehingga jadwalnya masih terbatas, yakni hanya pada hari Kamis dan Jumat.
