TRIBUNJATIM.COM - Penyesuaian kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), membuat penerima kian menyusut.

Hal itu dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Penyusutan ini juga terjadi di Kabupaten Sumenep yang berkurang menjadi 72.321 KPM.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku sejak triwulan I 2026.

Baca juga: Lumpuh, Nurrahmah Tak Tersentuh Bansos PKH Padahal Beban Biayai Sekolah Anak dan Ditelantarkan Suami

Sebelumnya, sasaran PKH mencakup desil 1 hingga 5.

Namun kini, hanya menyasar desil 1 sampai 4.

Ketua Tim SDM PKH Kabupaten Sumenep, Hairullah, mengatakan bahwa kebijakan itu sepenuhnya ditetapkan oleh pemerintah pusat.

"Iya, karena itu sudah kebijakan pemerintah pusat. Kami di bawah hanya menjalankan pemberian bantuan sesuai dengan data yang ada," kata Hairullah, Sabtu (21/2/2026).

Hairullah mengaku tidak mengetahui secara pasti jumlah KPM di Sumenep yang terdampak kebijakan tersebut.

Secara nasional, tercatat ada 696.920 penerima PKH yang dicoret atau dialihkan.

"Kalau khusus Sumenep berapa banyak, kami tidak memiliki datanya," katanya.

Jika merujuk data sebelumnya, jumlah penerima PKH di Sumenep memang mengalami penurunan.

Pada triwulan II 2025 tercatat sebanyak 78.137 KPM.

Sementara per 11 Januari 2026, jumlahnya menjadi 72.321 KPM.

"Setiap triwulan datanya memang berubah-ubah," sebutnya.

Hairullah menegaskan, penentuan sasaran penerima PKH sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Sosial.

Tim di daerah hanya bertugas mengawal proses pencairan sesuai data yang ditetapkan.

"Jadi, kalau ada KPM yang tiba-tiba tidak menerima PKH, jangan kaget. Mungkin masuk ke dalam orang yang dinyatakan tidak layak menerima program tersebut," terangnya.

Terpisah, anggota Komisi IV DPRD Sumenep, Samioeddin, menyampaikan bahwa PKH merupakan program pemerintah pusat, sehingga daerah tidak memiliki kewenangan dalam menentukan daftar penerima.

Meski demikian, ia berharap pendamping program lebih selektif dalam melakukan pendataan agar bantuan benar-benar tepat sasaran.

"Kami juga tidak mengetahui secara pasti pertimbangan penyesuaian penerima PKH ini. Sebab, ini merupakan program pusat. Yang jelas, kami berharap agar program ini tepat sasaran," ucapnya.