Laporan wartawan wartakotalive.com, Yolanda Putri Dewanti

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana, mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar cermat dalam merancang kebijakan anggaran terkait rencana pemberian beasiswa “LPDP” ke luar negeri bagi warga Jakarta.

Menurutnya, gagasan mengirim pelajar berprestasi untuk menempuh pendidikan di luar negeri merupakan langkah positif selama tetap diarahkan untuk kepentingan pembangunan daerah.

“Ada wacana untuk mengirimkan beberapa anak terbaik kita untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri itu baik. Selain membantu anak-anak tersebut mencapai impiannya, tapi besar harapannya anak-anak itu juga bisa membawa pulang ilmu-ilmu barunya untuk membangun Jakarta,” ujarnya, Minggu (22/2/2026).

Namun demikian, Justin menilai kondisi fiskal daerah saat ini tidak bisa diabaikan. Ia menyoroti adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp15 triliun yang berdampak pada ruang gerak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Baca juga: Anak KJP Unjuk Gigi! Siswa SMK Jakarta Borong Gelar di Ajang Virtual Company 2026

Situasi tersebut, menurutnya, menuntut pemerintah daerah untuk lebih memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat.

“Akan tetapi, Pemprov DKI juga harus menyadari bahwa kita sedang berada dalam kondisi yang serba terbatas dan sulit. Oleh karena itu, wacana memberikan beasiswa ‘LPDP’ ke luar negeri ini juga perlu disesuaikan dengan kondisi tersebut,” tambahnya.

Ia menekankan pentingnya kejelasan sumber pendanaan sebelum program dijalankan agar tidak membebani anggaran publik, terutama program bantuan sosial yang telah berjalan.

“Ke depannya, harus jelas dari mana anggarannya untuk itu semua. Jangan sampai ini malah membuat Pemprov DKI semakin kesulitan lagi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mendasar seperti bansos (bantuan sosial) dalam segala bentuknya,” lanjutnya.

Justin juga mengingatkan agar program beasiswa luar negeri tidak mengorbankan bantuan pendidikan yang selama ini menjadi andalan masyarakat, yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Baca juga: Siswa Penerima KJP Juara Final VCI 2026 di HighScope TB Simatupang

“Terutama untuk bansos-bansos di bidang pendidikan, yaitu KJP Plus dan KJMU. Seiring sejalan dengan beasiswa ‘LPDP’ tadi diberikan, bansos-bansos itu juga harus dilanjutkan secara efektif. Dan jangan sampai ada pengurangan-pengurangan baik dalam jumlah kuotanya maupun besaran manfaatnya yang bisa berdampak terhadap masyarakat,” tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan komitmennya untuk menghadirkan program beasiswa “LPDP” versi Jakarta. Ia mengakui rencana tersebut sempat tertunda akibat pemotongan DBH sekitar Rp15 triliun, namun persiapan tetap dilakukan.

“Jadi untuk LPDP Jakarta, sebenarnya kemarin kalau tidak ada pemotongan DBH sampai Rp15 triliun pasti sudah kita jalankan. Sekarang, kami sudah mempersiapkan untuk itu,” katanya, Kamis (19/2/2026).

“Tetapi, memang saya betul-betul berkeinginan bahwa anak-anak Jakarta yang sekolahnya bagus, bisa sekolah di luar melalui program LPDP yang dipersiapkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Saya akan wujudkan,” terusnya.(m27)