TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Sejak diresmikan pada 27 April 2022, Jalan Bung Karno Purwokerto menjadi ruang publik dan wajah baru Kota Purwokerto di Kabupaten Banyumas.
Ruas jalan sepanjang dua kilometer itu menjadi ruang publik, destinasi wisata, kantor pemerintahan, sekaligus pertumbuhan ekonomi UMKM.
Masyarakat banyak beraktivitas di sana, seperti joging di sepanjang jalan dan kolam retensi, berwisata di Menara Teratai Pandang, atau menikmati kuliner di Pedagang Kaki Lima (PKL).
Meski begitu, pembangunan Jalan Bung Karno yang kini menjadi magnet baru di Purwokerto, belum tuntas sepenuhnya.
Beberapa pembangunan mandek dan belum terselesaikan sempurna seperti Masjid Seribu Bulan, area kafe dan taman, serta kantor kejaksaan.
Baca juga: Bupati Sadewo: Enakan Rp3 Juta Tinggal di Purwokerto Dibanding Rp5 Juta di Jakarta
• PSIS Full Senyum Berkat Rafinha di Sidoarjo, 3 Poin Jauhi Dasar Zona Degradasi
Rancangan pembangunan ke depannya sudah mulai dipersiapkan, seperti sekolah terpadu TK hingga SMA, techno park, kantor pemerintahan, hingga pusat perbelanjaan.
Pengembangan tersebut mengancam keberadaan PKL yang saat ini berjualan di sepanjang trotoar Jalan Bung Karno.
Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Banyumas, jumlahnya ada sebanyak 560 PKL yang dikoordinir oleh delapan paguyuban.
Seorang PKL, Warsini (46) mengatakan, dia berjualan sudah tiga tahun lebih di Jalan Bung Karno.
Selama ini dia berdagang dikoordinir oleh Paguyuban Tanjung dengan biaya Rp5.000 per hari, lapak jualannya sepanjang sembilan meter di trotoar.
Sedangkan dari pemerintah daerah tidak menarik biaya retribusi.
"Di paguyuban yang saya ikuti, satu lapak panjang sembilan meter, kalau ambil dua lapak tinggal dikalikan."
"Di paguyuban lain beda lagi, luas lapaknya ada yang 2,5 hingga 3,5 meter," katanya.
Warsini sudah mengetahui rencana pengembangan Jalan Bung Karno dan harus sterilnya trotoar dari PKL.
Setuju tidak setuju dia hanya bisa menurut dengan pemerintah.
Tetapi dari hati kecilnya dia berharap tetap diperbolehkan berjualan di trotoar saat malam hari.
"Dengar, katanya mau dibikin wahana dan taman kota. Kalau sudah bersih dan indah, PKL tidak boleh jualan di sini, tapi dipindah ke lokasi terpusat," ungkapnya.
Warsini menduga, jika PKL direlokasi dalam satu tempat, pastinya akan ada biaya sewa tempat.
Dia berharap, nantinya tidak tumpang tindih atau dobel tarikan karena ada iuran kepada paguyuban.
Semisal ada, maka tarikan tersebut mintanya langsung kepada paguyuban.
"Harusnya ke situ (red, paguyuban). Karena kami sudah bayar dan tidak tahu uangnya buat apa. Sedangkan dari paguyuban pun tidak memberikan fasilitas apapun," jelasnya.
PKL lain, Ihsan (31) setuju dan menganggap bagus jika PKL memang akan disterilkan dari Jalan Bung Karno.
Dia menyadari jika trotoar memang diperuntukkan untuk pejalan kaki.
Dia pun sudah mendengar jika PKL di Paguyuban Pasirmuncang yang diikutinya akan direlokasi di sekitar Kolam Retensi.
"Setuju, asalkan diberikan tempat relokasi terbaik. Biar bisa saling berkembang," ungkapnya.
Ihsan mengatakan, dia berjualan baru sekira enam bulan, sejak Agustus 2025.
Dia bergabung dengan paguyuban yang cukup baik dalam mengelola uang tarikan Rp5.000 per hari.
Paguyubannya tiap tahun ada liburan ke luar kota dan ada dana sosial untuk tiap anggota.
Sehingga jika ada rencana penarikan retribusi dari PKL, maka pemerintah cukup mengambil paguyuban.
"Ibaratnya dari PKL tidak perlu memikirkannya, yang penting kita ada setoran ke paguyuban, paguyuban membus ke pemerintah daerah," katanya.
Seorang warga sekaligus mahasiswi, Zalfa (19) pun setuju jika para PKL tempat jualannya dipusatkan dan tidak lagi di sepanjang trotoar.
Sebab itu menganggu pejalan kaki yang ingin berjalan kaki, akhirnya mereka mengalah dan berjalan di pinggir jalan.
"Harapannya lebih tertib. Pedagang-pedagang selama ini kan berjualan di trotoar, terutama saat malam hari," ungkapnya.
Zalfa berharap banyak pengembangan pembangunan akan semakin membuat bagus Jalan Bung Karno.
Selama ini dia melihat pun pekerjaan trotoar belum selesai 100 persen.
"Rumput-rumput pinggir jalan juga agar terawat dan sampah-sampahnya agar lebih bersih," harapnya.
Baca juga: Program BERTASBIH Mahasiswa KKN UIN Saizu Purwokerto Ubah Sampah Jadi Berkah
• Buntut Tawuran Jelang Sahur di Jalan Sogo Pekalongan: Seorang Remaja Alami Luka Bacok
Para PKL di sepanjang trotoar Jalan Bung Karno Purwokerto dikoordinir oleh delapan paguyuban, yaitu Paguyuban Pasirmuncang, Paguyuban Tanjung, Paguyuban Kedungwuluh, Paguyuban BST, Paguyuban Kranji 1, Paguyuban Kranji 2, Paguyuban Menara Teratai, dan Paguyuban Sabtu Pagi.
Para PKL tidak ada tarikan retribusi dari pemerintah daerah, tetapi ada iuran Rp5.000 per hari dari paguyuban.
Penggunaan uang tersebut kembali kepada masing-masing paguyuban, ada yang sekadar untuk kebersihan dan ada juga yang terkelola dengan baik.
Satu di antaranya yang terkelola dengan baik adalah Paguyuban Pasirmuncang Bersatu.
Ketua Paguyuban Pasirmuncang, Endra (53) mengatakan, dia akan mengikuti aturan sterilnya PKL jika memang itu kebijakan Pemkab Banyumas.
Dia menyadari, selama ini hanya menumpang dan tidak ada legalitas berjualan di trotoar.
Tetapi dia berharap, kebijakan tersebut jangan sampai merugikan PKL.
"Sejarah ada PKL di sini kan dulunya ini tanah bengkok milik nenek buyut yang digarap warga. Kami minta berjualan buat nafkah masyarakat yang terdampak pergusuran tanah bengkok," ujarnya.
Menurut Endra, beberapa kali paguyuban sudah dilibatkan pertemuan dengan dinas terkait, seperti Dinkop UMKM dan Perdagangan, Satpol PP, DLH, dan Dinas PU.
Rencana relokasi itu sudah dikomunikasikan.
Termasuk disampaikan nantinya paguyuban tetap akan dilibatkan setelah PKL dilokalisir.
Paguyuban Pasirmuncang yang beranggotakan 144 PKL rencana akan dilokalisir di Kolam Retensi.
"Paguyuban dilibatkan. Konsepnya juga sudah diberi tahu, misal ada angggaran seperti CSR nanti bisa dikerjasamakan," jelasnya.
Terkait rencana retribusi, menurut Endra, jika akan ada penarikan maka pemerintah daerah harus memberikan kepastian perlindungan terlebih dahulu kepada para PKL.
Dia menilai, retribusi ini ibaratnya para PKL menyumbang untuk negara.
Selain itu jika akan ada penarikan, maka harus adil termasuk di jalan-jalan lain di Kota Purwokerto.
"Kami harus punya kepastian perlindungan bisa dagang dengan aman. Masa menyumbang ke negara, cuma diambil uangnya," ungkapnya.
Endra mengungkapkan, paguyubannya tidak sekadar mengambil keuntungan dari uang tarikan Rp5.000 per hari dari PKL.
Uang yang terkumpul tersebut dikelola dengan baik agar bisa dimanfaatkan oleh anggota.
"Kami tiap tahun berwisata, semua anggota. Terakhir ke Dieng, sebanyak delapan armada mobil Hiace," katanya.
Endra mengatakan, uang kas tersebut juga dimanfaatkan sebagai dana sosial.
Dia mencontohkan, PKL yang sakit dan opname maka dapat santunan Rp300 ribu, sedangkan jika yang sakit dan opname anggota keluarganya maka Rp150 ribu.
Kemudian jika ada yang meninggal, maka mendapatkan santunan Rp500 ribu.
"Kami saat tahun kedua juga buat seragam jaket. Kemudian untuk acara agustusan dan konsumsi pertemuan tiap tiga bulan," ungkapnya.
Endra mengatakan, diperbolehkannya PKL berjualan di Jalan Bung Karno adalah kebijakan dari Bupati Banyumas sebelumnya, Achmad Husein.
Dia berharap, ke depannya PKL dan pemerintah daerah dapat terus saling bersinergi.
Tujuannya agar UMKM hidup dan masyarakat maju serta mengurangi kemiskinan.
"Monggo bersinergi yang terbaik untuk Kabupaten Banyumas. Jangan sampai ada hal-hal yang bergesekan," jelasnya.
Baca juga: Rencana Relokasi Pedaganag di Sepanjang Jalan Vihara Purwokerto Disambut Baik
• Terbongkar, Prostitusi Libatkan Anak Bawah Umur di Hotel Banyumas, 3 Mucikari Ditangkap
Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Kabupaten Banyumas, Imam Wibowo menjelaskan, grand design awal Jalan Bung Karno adalah upaya untuk membuka kawasan yang tidak ada akses.
Jalan Bung Karno yang menghubungkan Jalan Jenderal Soedirman- Jalan Gerilya ini berkonsep besar dengan kawasan cukup besar seluas 100 hektare.
"Harapannya di situ ada aktivitas atau pusat kegiatan masyarakat yang baru," ujarnya.
Imam menjelaskan, saat ini aktivitas masyarakat sudah muncul, ada tarikan, bangkitan dan kegiatan ekonomi yang cukup tinggi.
Hal itu setelah munculnya beberapa pembangunan, seperti Menara Teratai Pandang, Gedung DPRD, dan Kolam Retensi.
Tetapi dia menyadari masih banyak PKL yang menempati ruang publik yang menganggu aktivitas orang lain.
"Jadi kalau sekarang banyak orang lari-lari dan bersepeda, tetapi di sisi lain ada orang-orang yang kebutuhannya menuntut untuk menjadi PKL," ungkapnya.
Imam mengatakan, kedepannya sepanjang Jalan Bung Karno akan steril dari PKL.
Pemkab Banyumas telah menyiapkan sejumlah titik sebagai tempat relokasi para PKL.
Tempat yang diutamakan adalah lokasi yang sudah ramai akan aktivitas masyarakat.
Dia mencontohkan Kolam Retensi karena di sana sudah ada aktivitas masyarakat, seperti orang yang berjoging.
"Karena kalau PKL itu ditempatkan ke area yang belum ada gulanya (red, keramaian), kasihan mereka pasti mati," jelasnya.
Menurut Imam, tempat lainnya juga sedang dikaji, seperti begitu selesainya pembangunan Masjid Seribu Bulan.
Dia menilai area masjid tentunya akan menjadi pusat aktivitas masyarakat.
Dia mengatakan, relokasi ini akan dilakukan secara bertahap, gelombang pertama di kolam retensi diperkirakan sekira 200 PKL.
"Rencana kami area trotoar memang lebih rapi tanpa adanya pedagang. Tapi pedagangnya juga harus kita carikan tempat dulu," katanya.
Imam menjelaskan, Kabupaten Banyumas di tahun ini mendapat program Integrated City Planning (ICP) dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Pengembangan kawasan akan dilakukan di tiga lokasi, yaitu di kawasan Kota Lama Banyumas, Universitas Jenderal Soedirman, dan Jalan Bung Karno.
Dalam ICP tersebut, beberapa aktivitas baru akan ada di Jalan Bung Karno, saat ini sedang ditawarkan baik ke swasta ataupun pemerintah daerah.
"Kemarin dari swasta ada yang sudah berencana, membuat sekolah terpadu, mulai dari SD sampai perkuliahan. Lainnya seperti techno park yang masih dikaji," ungkapnya.
Menurut Imam, program ICP ini konsepnya sudah tertata dan terhubung dengan konsolidasi tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Termasuk yang akan ditindaklanjuti adalah pembangunan Masjid Seribu Bulan yang akan dibantu pendanaannya oleh Kementerian PU.
"Karena kemampuan pemerintah daerah masih terbatas. kami masih sedang menggali tentang bagaimana pembiayan-pembiayaan itu," jelasnya. (*)
