SRIPOKU.COM - Berikut perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia - Amerika Serikat yang diterima Sripoku.com melalui rilis dimuat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
Latar Belakang dan Kesepakatan ART
1. Apa yang mendasari Pemerintah Indonesia berunding dan melakukan
kesepakatan dengan Pemerintah AS terkait dengan Tarif Resiprokal?
Jawaban:
▪ Pada tanggal 2 April 2025, secara unilateral, Pemerintah AS menetapkan Tarif
Resiprokal kepada negara-negara yang menyebabkan defisit perdagangan AS,
termasuk Indonesia yang dikenakan tarif 32 persen (Data AS: Defisit USD 19,3 miliar
th 2024).
▪ Pemerintah memandang negosiasi diperlukan untuk menjaga daya saing produk
ekspor dan kelangsungan hidup sekitar 4-5 juta pekerja langsung di sektor industri
padat karya yang terdampak tarif ini. Pemerintah memilih jalur diplomasi daripada
melakukan aksi retaliasi yang dapat lebih merugikan ekonomi nasional.
▪ Pemerintah melakukan perundingan dan negosiasi dengan AS secara intensif
hingga akhirnya diumumkan penurunan Tarif Resiprokal dari 32 % menjadi 19 %
pada 15 Juli 2025 sebagaimana dituangkan dalam Joint Statement on
Framework ART, yang menyebutkan bahwa Pemerintah AS dan Pemerintah RI
akan segera membahas dan memfinalisasi ART.
▪ Pada tanggal 19 Februari 2026, Presiden RI dan Presiden AS telah
menandatangani Perjanjian ART, yang menetapkan kesepakatan besaran Tarif
Resiprokal dan pengecualian Tarif bagi Produk-produk unggulan Indonesia
seperti Minyak Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Karet, dan Tekstil untuk masuk pasar
AS.
2. Kapan ART ini akan berlaku?
Jawaban:
▪ Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah kedua negara memberikan keterangan
tertulis yang menyatakan prosedur hukum di masing-masing negara (konsultasi
dengan lembaga terkait dan ratifikasi) telah selesai dilakukan.
3. Apakah ART dapat dievaluasi dan diubah (amandemen)?
Jawaban:
▪ Perjanjian ini dapat dievaluasi dan diubah (amandemen) sewaktu-waktu dengan
permohonan dan persetujuan tertulis dari masing masing pihak.
Manfaat ART Bagi Indonesia
4. Selain penurunan besaran Tarif Resiprokal, apa manfaat yang Indonesia peroleh
dari ART?
Jawaban:
Peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia
▪ Indonesia akan mendapatkan Tarif Resiprokal 0 % untuk produk unggulan ekspor
Indonesia seperti minyak kelapa sawit, kopi, kakao, dan lainnya.
▪ Pengecualian tarif diberlakukan terhadap 1.819 produk Indonesia (terdiri dari
1.695 produk industri dan 124 produk pertanian berlaku MFN)
▪ Untuk produk Tekstil Indonesia, pihak AS telah menyiapkan pengurangan tarif
hingga 0 % melalui mekanisme Tariff-Rate Quota (TRQ).
Peningkatan investasi melalui kemudahan berusaha
▪ Kemudahan masuknya investasi, khususnya di bidang teknologi tinggi untuk
sektor ICT, alat kesehatan dan farmasi melalui penyesuaian kebijakan TKDN,
ketentuan spesifikasi domestik dan deregulasi kebijakan dalam negeri.
▪ Komitmen Indonesia dalam penerapan Strategic Trade Management
memberikan sinyal pada dunia usaha bahwa Indonesia sangat serius dalam
menciptakan ekosistem bisnis yang aman, serta menjamin bahwa barang-barang
berteknologi tinggi dan bernilai tinggi tidak akan disalahgunakan.
▪ Dengan diberikannya kemudahan perizinan impor dan persyaratan
standarisasi pada produk pertanian asal AS, diharapkan bisnis dapat
memperoleh bahan baku secara lebih efisien dan menjaga kelancaran proses
produksi, sehingga mendukung program ketahanan pangan nasional.
▪ Komitmen Indonesia untuk membuka peluang dan mendorong arus investasi
dengan pembatasan kepemilikan asing yang lebih longgar bagi perusahaan AS
di sektor-sektor tertentu, termasuk divestasi pertambangan dan beberapa
pembatasan di sektor keuangan.
Komitmen Indonesia terhadap AS
5. Apa komitmen pembukaan akses pasar yang diberikan Indonesia untuk AS?
Jawaban:
▪ Indonesia membuka akses pasar untuk 99 % produk asal AS dengan tarif
sebesar 0 % , dan akan mulai berlaku saat Entry Into Force (EIF) Perjanjian ini.
▪ Indonesia berkomitmen untuk menghapus Hambatan Non-Tarif bagi AS
khususnya terkait perizinan impor, ketentuan TKDN, pengakuan standar AS, dan
sertifikasi halal.
6. Apa saja produk AS yang akan dibeli oleh Indonesia sebagai bagian dari
kesepakatan ART?
Jawaban:
▪ Sebagai strategi menyeimbangkan perdagangan luar negeri dan pemenuhan
kebutuhan energi dalam negeri, Indonesia setuju untuk melakukan pembelian
Metallurgical Coal, LPG, Crude Oil, dan Refined Gasoline.
▪ Indonesia juga setuju untuk melakukan pembelian pesawat, termasuk komponen
dan jasa penerbangan, sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing industri
jasa penerbangan secara nasional maupun regional.
▪ Indonesia juga akan meningkatkan pembelian produk pertanian asal AS, yang
perutukannya untuk bahan baku kebutuhan industri makanan & minuman tertentu
dan industri tekstil.
Impor Produk Pertanian dari AS
7. Apa pertimbangan Pemerintah setuju untuk membuka impor beras 1.000 Ton
dari Amerika Serikat?
Jawaban:
▪ Pemerintah setuju memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus
asal AS, namun tetap realisasinya tergantung permintaan dalam negeri.
▪ Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia tidak melakukan impor beras dari AS.
Komitmen impor beras AS hanya sebesar 1.000 Ton tidak signifikan atau hanya
sekitar 0,00003?ri total produksi beras nasional yang mencapai 34,69 Juta
Ton tahun 2025.
8. Apakah kebijakan membuka keran impor produk ayam AS berpotensi
membanjiri pasar dan mengganggu peternak ayam dalam negeri?
Jawaban:
▪ Indonesia mengimpor produk ayam AS dalam bentuk live poultry yakni untuk
kebutuhan Grand Parent Stock (GPS) sebanyak 580.000 ekor (dengan estimasi
nilai sekitar USD17-20 juta). GPS sangat dibutuhkan peternak ayam dalam negeri
sebagai sumber genetik utama dan belum ada fasilitas pembibitan GPS di
Indonesia.
▪ Selanjutnya, impor bagian ayam seperti leg quarters, breasts, legs, atau thighs
selama ini memang tidak dilarang, sepanjang memenuhi persyaratan kesehatan
hewan, keamanan pangan, kebutuhan tertentu, dan ketentuan teknis yang berlaku.
▪ Untuk kebutuhan industri makanan domestik, Indonesia juga melakukan importasi
mechanically deboned meat (MDM) sebagai bahan baku pembuatan sosis,
nugget, bakso, dan produk olahan lainnya dengan estimasi volume impor sekitar
120.000-150.000 ton per tahun.
▪ Pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta
menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional. Tidak ada kebijakan
yang mengorbankan industri domestik.
9. Apakah Indonesia membuka impor jagung dan wajib mengimpor jagung
Amerika Serikat setiap tahun sehingga dapat mengganggu produksi dalam
negeri?
Jawaban:
▪ Ketentuan ini mengatur bahwa Indonesia memberikan akses impor Jagung asal
AS untuk peruntukan bahan baku industri makanan & minuman (MaMin) dengan
volume tertentu per tahun. Kebutuhan importasi jagung untuk industri MaMin pada
tahun 2025 sekitar 1,4 juta ton. Produk jagung asal AS memiliki spesifikasi dan
standar mutu sesuai yang dibutuhkan oleh industri MaMin.
▪ Ketentuan ini penting untuk Indonesia dalam rangka memastikan kecukupan
bahan baku utama pada industri MaMin yang memiliki kontribusi 7,13 %
terhadap PDB Nasional, dan menyumbang 21?ri total ekspor industri nonmigas (atau senilai USD48 Miliar), dan menyerap lapangan kerja hingga 6,7 juta
pada tahun 2025.
Impor Produk Lainnya dari AS
10. Apa alasan Pemerintah setuju impor produk Minuman Alkohol AS masuk ke
Indonesia?
Jawaban:
▪ Berdasarkan data tahun 2025, Indonesia mengelola importasi produk minuman
alkohol dengan nilai USD 1,23 Miliar. Nilai importasi produk minuman alkohol asal
AS sekitar USD 86,1 Juta (hanya 7?ri nilai total importasi minuman alkohol).
Jumlahnya relatif kecil dibandingkan importasi dari negara-negara Eropa.
▪ Ketersediaan produk yang beragam dan berkualitas mendukung daya saing
industri Indonesia sebagai destinasi internasional serta meningkatkan tourism
spending. Disamping itu, Indonesia juga secara aktif melindungi dan
mempromosikan produk minuman beralkohol domestik, seperti beer dan wine
sebagai produk ekspor unggulan.
▪ Seluruh impor minuman beralkohol juga tetap tunduk pada persyaratan
perizinan, keterangan informasi, dan ketentuan keamanan makanan-minuman di
BPOM.
11. Benarkah Pemerintah mengizinkan masuknya pakaian bekas asal Amerika
Serikat yang berpotensi mengganggu industri tekstil nasional?
Jawaban:
▪ Tidak benar, yang diatur dalam hal ini adalah impor shredded worn clothing
(SWC), yaitu pakaian yang telah dihancurkan menjadi bahan baku industri dan
tidak memiliki nilai ekonomi seperti pakaian bekas utuh yang dijual kembali ke
pasar (thrifting).
▪ SWC diimpor untuk kebutuhan bahan baku industri kain perca dan produk tekstil
(benang) daur ulang. Ini berbeda secara substansi dan regulasi pelarangan
impor pakaian bekas siap pakai.
▪ Pemerintah telah memastikan bahwa sudah ada industri dalam negeri yang
akan menampung seluruh impor SWC tersebut sebagai bahan baku produksi,
sehingga tidak ada produk yang masuk ke pasar sebagai pakaian bekas.
Antisipasi Lonjakan Impor Produk AS
12. Apa yang akan Pemerintah lakukan jika produk impor asal AS membanjiri pasar
domestik?
Jawaban:
▪ Melalui ketentuan dalam ART ini, Pemerintah Indonesia dan AS memiliki forum
Council on Trade and Investment yang secara periodik akan membahas
implementasi perjanjian ini, termasuk jika terjadi lonjakan impor yang signifikan
dan mengganggu stabilitas pasar dalam negeri maupun perdagangan pada kedua
negara.
Kebijakan Perdagangan Non Tarif
13. Bagaimana Pemerintah memastikan bahwa data pribadi penduduk Indonesia
tidak disalahgunakan oleh Amerika Serikat?
Jawaban:
▪ Transfer data yang disepakati dalam perjanjian ART tetap tunduk pada aturan
domestik, yaitu UU Perlindungan Data Pribadi. Data yang dimaksud dalam
perjanjian tersebut adalah data yang diperlukan untuk bisnis (sistem aplikasi).
Transfer data lintas batas merupakan infrastruktur utama bagi e-commerce,
layanan keuangan digital, cloud, dan jasa digital lainnya.
▪ Artinya, tidak ada penyerahan kedaulatan data. Pemerintah memastikan proses
pemindahan data secara fisik maupun secara digital (transmisi cloud dan kabel)
dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance, tanpa
mengorbankan hak-hak warga negara.
▪ Kepastian aturan transfer data memperkuat posisi Indonesia sebagai hub
ekonomi digital di kawasan. Perusahaan teknologi global membutuhkan regulasi
yang dapat memfasilitasi pemrosesan data lintas batas dengan perlindungan
data yang memadai. Dengan tata kelola yang kredibel, Indonesia dapat menarik
investasi pusat data (data centers), cloud infrastructure, dan layanan digital
lainnya.
14. Apakah Pemerintah mengecualikan sertifikasi halal bagi seluruh produk AS?
Jawaban:
▪ Tidak. Indonesia tetap memberlakukan sertifikasi halal untuk produk makanan dan
minuman. Sementara itu makanan minuman yang mengandung konten non-halal
wajib diberi keterangan non-halal. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen
dalam negeri.
▪ Untuk produk kosmetik, alat kesehatan, dan produk manufaktur lain asal AS akan
tetap mengikuti kaidah standar dan mutu keamanan produk, good
manufacturing practice, dan informasi detail konten produk. Hal ini untuk
memastikan konsumen di Indonesia mengetahui secara detail produk-produk yang
akan digunakan.
▪ Indonesia dan AS juga telah memiliki kerja sama Mutual Recognition Agreement
(MRA) dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di Amerika Serikat. Kerja
sama ini memungkinkan pemberian label halal yang diberikan di AS dapat diakui
keabsahannya di Indonesia. Hal ini dibutuhkan seiring dengan meningkatnya
permintaan pasar Indonesia terhadap produk halal berkualitas tinggi, terutama
produk daging dan barang konsumsi lainnya dari AS.
15. Apakah penghapusan bea masuk hingga 0 % untuk lebih dari 99 % produk
Amerika Serikat akan berdampak negatif pada UMKM dan industri lokal?
Jawaban:
▪ Pada dasarnya besaran bea masuk MFN Indonesia sudah cukup kecil, rata-rata
efective tariff rate sekitar 8,1 % . Indonesia juga telah menerapkan tarif 0 % melalui
berbagai perjanjian perdagangan bebas (FTA/ CEPA) dengan negara mitra
utama lainnya. Mitra dagang yang sudah terikat perjanjian dengan Indonesia
merepresentasikan sekitar 80?ri total perdagangan Indonesia.
▪ Sebagian besar produk yang mendapatkan fasilitas tarif 0 % tersebut merupakan
barang input, bahan baku, barang modal, dan komponen industri dengan
mutu serta standar AS. Produk-produk ini justru sangat dibutuhkan oleh pelaku
usaha dalam negeri, termasuk UMKM, untuk memproduksi barang dengan
kualitas, mutu dan harga yang lebih kompetitif dengan orientasi pasar domestik
maupun ekspor.
▪ Disamping itu bila ada ada aktifitas perdagangan yang mengancam eksistensi dan
keberlanjutan industri lokal, Pemerintah Indonesia dimungkinkan untuk
menerapkan instrumen BM Tambahan (Safeguard, Anti-dumping, dan Antisubsidi sesuai dengan kaidah dalam WTO.
16. Apakah benar produk alat kesehatan dan farmasi dari Amerika Serikat akan
langsung diterima tanpa uji ulang di Indonesia? Apakah kebijakan ini
melemahkan peran BPOM?
Jawaban:
▪ BPOM dan U.S. Food and Drug Administration (FDA) telah memiliki banyak kerja
sama teknis dalam lingkup harmonisasi standar keamanan produk, pertukaran
informasi keamanan produk, pengawasan obat, vaksin, dan kosmetik.
▪ Dengan demikian, produk Indonesia mengakui izin edar yang sudah diterbitkan
oleh U.S. Food and Drug Administration (FDA) sebagai bukti bahwa produk
tersebut telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan efektivitas. Sebagaimana
diketahui bahwa FDA dikenal sebagai salah satu lembaga pengawas obat dan alat
kesehatan dengan standar yang sangat ketat secara global.
▪ Artinya, jika suatu produk sudah melalui proses evaluasi yang ketat di Amerika
Serikat, Indonesia tidak perlu mengulang seluruh proses pengujian dari awal. Ini
untuk menghindari duplikasi proses yang sama.
▪ Namun demikian produk tetap harus melalui proses administrasi perizinan di
Indonesia dan berada di bawah pengawasan BPOM. Namun evaluasi teknis yang
telah dilakukan oleh FDA akan diakui sebagai bukti yang cukup untuk
memenuhi persyaratan izin edar di Indonesia.
▪ Jika di kemudian hari ditemukan masalah keamanan, efektivitas, atau mutu yang
signifikan, Indonesia tetap dapat mengambil langkah pengawasan sesuai
kewenangannya.
17. Apakah benar perusahaan Amerika Serikat dibebaskan dari kewajiban TKDN?
Apakah ini berarti kebijakan TKDN dihapus sepenuhnya?
Jawaban:
▪ Kebijakan TKDN tetap berlaku dan diterapkan dalam konteks pengadaan
pemerintah. Artinya, ketentuan TKDN terkait proyek atau merupakan belanja
pemerintah, bukan seluruh barang yang beredar di pasar. Hal ini diberlakukan
sebagai upaya mempromosikan penggunaan produk buatan Indonesia.
▪ Sedangkan barang yang dijual secara komersial di pasar nasional, maupun
langsung ke konsumen, pada prinsipnya tidak dipersyaratkan TKDN secara umum.
▪ Dengan demikian, ketentuan ini tidak mengubah mekanisme persaingan
barang di pasar ritel atau industri secara luas dan tidak serta merta membuat
kondisi menjadi tidak adil bagi pelaku usaha dalam negeri.
18. Apakah pemerintah membebaskan perusahaan AS dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN)?
Jawaban:
▪ Tidak. Indonesia tetap mengenakan PPN terhadap kegiatan perusahaan AS.
▪ Perjanjian ini mengatur agar pengenaan PPN tidak bersifat diskriminatif bagi
perusahaan AS saja. Pemerintah Indonesia tetap mengenakan PPN kepada
perusahaan AS sepanjang ketentuannya diberlakukan sama kepada negara lain.
19. Apakah dengan kerja sama mineral kritis artinya Indonesia mengekspor mineral
kritis mentah ke AS?
Jawaban:
▪ Tidak. Indonesia tidak membuka ekspor bahan mineral kritis dalam bentuk
mentah ke Amerika Serikat. Pemerintah tidak melonggarkan larangan ekspor
bahan mentah dengan adanya kesepakatan ini.
▪ Perjanjian ART justru mendorong perusahaan AS untuk bekerja sama dengan
perusahaan Indonesia dalam implementasi kebijakan hilirisasi serta
pengembangan industri pengolahan untuk mineral kritis dan rare earths.
Perusahaan AS dapat melakukan penambangan dan pengolahan di dalam negeri,
untuk kemudian komoditas yang sudah diproses tersebut dapat diekspor sama
seperti praktik bisnis yang saat ini berlaku dan sesuai dengan ketentuan yang ada.
20. Apakah Indonesia setuju tidak mewajibkan Perusahaan Platform Digital (PPD)
AS untuk bekerja sama dengan perusahaan pers?
Jawaban:
▪ Namun, kewajiban PPD untuk bekerja sama dengan perusahaan pers tetap
dimungkinkan melalui bentuk kerja sama lain yang disepakati sesuai amanat pasal
7 ayat (3) huruf d.
▪ Mekanisme voluntary agreement juga dapat menjadi opsi skema kerja sama
antara PPD AS dengan perusahaan pers.
Kesepakatan Komersial
21. Apa saja kesepakatan komersial yang dicapai dalam ART ini?
Jawaban:
▪ Sebagai upaya menyeimbangkan perdagangan dan memastikan suplai
produk esensial yang dibutuhkan Indonesia dari AS, maka tertuang beberapa
kesepakatan komersial dalam ART, antara lain:
- Pembelian produk energi (LPG, minyak mentah & gasoline) senilai USD15
miliar
- Pembelian pesawat terbang komersial dan komponen pesawat senilai
USD13,5 miliar
- Pembelian produk pertanian (kapas, kedelai, bungkil kedelai, gandum, dan
jagung) senilai USD4,5 miliar
Pembahasan hanya terkait Perdagangan dan Investasi
22.Apakah kesepakatan dalam ART juga membahas terkait dengan masalah
keamanan dan terkait Laut China Selatan?
Jawaban:
▪ ART hanya membahas kesepakatan yang terkait dengan perdagangan dan
investasi, dan tidak membahas kesepakatan yang terkait dengan permasalahan
non-ekonomi seperti masalah pertahanan dan keamanan
▪ ART juga mengeluarkan pembahasan yang terkait dengan national-security,
dan mengeluarkan pembahasan tentang border-security.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Haryo Limanseto
