TRIBUNKALTIM.CO - Performa media Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud tercatat impresif dengan total engagement 3,3 juta.
Namun, dalam skala nasional, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memimpin dengan capaian interaksi publik menembus 4,2 miliar pada tahun pertama masa jabatannya.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud mencatat performa media yang cukup kuat dengan total keterlibatan publik (engagement) mencapai 3,3 juta.
Baca juga: Ancaman Mogok Kapal Sungai, Gubernur Kaltim Rudy Masud Koordinasi Langsung ke BPH Migas
Platform YouTube menjadi motor utama interaksi dengan kontribusi sekitar 24,1 ribu, sementara linimasa performa media terpantau stabil.
Berdasarkan data sebaran isu, fokus kepemimpinan Rudy Mas’ud paling menonjol pada sektor pendidikan dan riset, infrastruktur, serta kesehatan yang menjadi pilar pembangunan di Kalimantan Timur.
Narasi publiknya juga banyak diwarnai isu strategis seperti kelistrikan, energi, dan semangat pertambangan yang menegaskan fokus pada pengelolaan sumber daya alam.
Di tingkat nasional, interaksi publik Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tercatat jauh melampaui kepala daerah lain.
Baca juga: Suasana Tabayun Warnai Permintaan Maaf Gubernur Kaltim Rudy Masud kepada Sultan Kutai Kartanegara
Dalam satu tahun pertama masa jabatan, engagement Dedi menembus 4,2 miliar.
Dalam laporan bertajuk Rapor Setahun Pemerintah Daerah Provinsi 2026, Dedi tercatat sebagai gubernur dengan tingkat publikasi dan engagement tertinggi di Indonesia.
Baca juga: Tuntut Ganti Rugi, Gubernur Kaltim Rudy Masud Minta KSOP Rangkul Perusda
Sementara itu, percakapan di media sosial mencapai 4.573.206 unggahan yang tersebar di platform X, Facebook, Instagram, TikTok, Threads, dan YouTube.
Baca juga: Gubernur Kaltim Beri Pesan di Pelantikan Bupati dan Wabup Mahakam Ulu, Rudy Masud: Hindari KKN
Di posisi berikutnya setelah Dedi, terdapat Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan 959 juta engagement dan 5,7 miliar audience.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga masuk dalam daftar dengan tingkat publikasi dan interaksi signifikan.
DIR menegaskan, engagement tinggi menunjukkan intensitas perhatian publik, namun tidak otomatis merepresentasikan sentimen positif.
Menurut lembaga tersebut, tahun pertama kepemimpinan kepala daerah merupakan fase pembentukan legitimasi publik.
Baca juga: UMKM Kaltim Menembus Pasar Dunia, Rudy Masud: Ini Era Baru Ekonomi Kerakyatan
Laporan itu juga menemukan perbedaan karakter antara media massa dan media sosial.
Media massa didominasi sentimen positif hingga 79 persen, sedangkan media sosial menjadi ruang apresiasi sekaligus
kritik.
TikTok, Instagram, dan YouTube mencatat interaksi tinggi, sementara X menjadi kanal dengan percakapan paling kritis.
Baca juga: Kakao Jadi Komoditi Unggulan Baru, Gubernur Kaltim Rudy Masud Dorong Pengembangan di Berau dan Kutim
DIR menyimpulkan, di era keterbukaan informasi, legitimasi publik kepala daerah kini terbentuk dari kombinasi kebijakan substantif dan komunikasi publik yang efektif.
Di sisi lian, genap setahun memimpin Kalimantan Timur, pasangan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji mulai menuai evaluasi atas realisasi janji politik mereka.
Terhitung sejak resmi dilantik pada 20 Februari 2025, implementasi program Gratispol dan Jospol kini memasuki fase penilaian.
Baca juga: Kakao Jadi Komoditi Unggulan Baru, Gubernur Kaltim Rudy Masud Dorong Pengembangan di Berau dan Kutim
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan sejumlah program prioritas telah berjalan, meski masih menghadapi tantangan di lapangan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mencatat beberapa program utama terus dikejar agar sesuai target.
Di antaranya bantuan pendidikan bagi mahasiswa semester awal serta penyediaan layanan Wi-Fi gratis di desa.
“Ya, satu tahun kepemimpinan Pak Rudy–Seno, program Gratispol dan Jospol sudah berjalan,” ujarnya, Sabtu (21/2/2026).
Baca juga: Penutupan HUT ke-45 Dekranas, Gubernur Kaltim Rudy Masud Ajak Produk Lokal ke Pasar Internasional
Selain sektor pendidikan dan akses internet, pemerintah juga telah merealisasikan program perjalanan religi, pembagian seragam gratis bagi siswa baru, serta penguatan layanan kesehatan.
Namun demikian, Sri Wahyuni mengakui masih terdapat pekerjaan rumah, terutama terkait pemahaman masyarakat terhadap alur birokrasi program.
“Yang menjadi evaluasi kita adalah bagaimana masyarakat memahami prosesnya,” ungkapnya.
Ia menegaskan, setiap janji politik yang diimplementasikan melalui birokrasi harus mengikuti tata kelola pemerintahan.
Baca juga: Respons Gubernur Kaltim Pasca Demo di DPRD, Rudy Masud: Seluruh Aspirasi Kita Tampung
Penggunaan dana APBD, kata dia, menuntut mekanisme administratif yang ketat sehingga pelaksanaan program tidak bisa dilakukan secara instan.
Secara khusus, perhatian juga diberikan pada program Gratispol bidang pendidikan yang sempat menjadi sorotan publik.
Untuk mencegah informasi yang bias, Sri Wahyuni mengimbau masyarakat aktif mengakses kanal resmi pemerintah.
Langkah tersebut dinilai penting agar implementasi program unggulan pada tahun kedua kepemimpinan Rudy–Seno dapat berjalan lebih matang dan dipahami utuh oleh masyarakat Benua Etam.
“Mudah-mudahan setelah berjalan program Gratispol–Jospol, tahun kedua ini masyarakat semakin mengenali programnya,” pungkasnya. (*)
