POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dalam hasil survei yang dipaparkan Voxpol memunculkan dua wajah realitas dalam setahun kepemimpinan  Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Melki Laka Lena dan Johni Asadoma (Melki - Johni) yaitu angka kepuasan yang menguat, namun keluhan ekonomi dan infrastruktur yang masih dominan.

Hasil survei tersebut dipaparkan dalam diskusi kepuasan publik terhadap satu tahun kepemimpinan Melki - Johni, Jumat (20/2) di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT. 

Forum yang tersebut menghadirkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, sebagai pemapar hasil survei, dengan moderator Dr. I Yoga Putra Ardana.

Juga dibedah dua akademisi yaitu, Akademisi Undana, Dr. Laurensius Syairani dan Akademisi dari Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang, Pdt Dr. Mery Kolimon

Pangi menjelaskan, survei dilakukan pada 5–14 Januari 2026 secara kuantitatif melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner terstruktur. Metode ini dipilih untuk menjangkau keragaman geografis NTT, dari wilayah pesisir hingga pegunungan.

Sebanyak 800 responden dilibatkan. Dengan jumlah tersebut, kata Pangi, tingkat presisi dinilai tinggi dan mampu merepresentasikan persepsi publik, termasuk kelompok akar rumput seperti ibu rumah tangga, pedagang kecil, dan pekerja sektor informal.

Namun, di balik klaim representatif, diskusi juga memunculkan catatan agar pembacaan data tidak berhenti pada angka agregat semata.

Secara demografis, kelompok milenial (24–39 tahun) dan Gen X (40–55 tahun) menjadi penentu opini publik. Mereka dinilai lebih kritis dan aktif mengakses informasi.

Dari sisi pendidikan, angka warga yang tidak pernah sekolah tinggal sekitar 4 persen. Mayoritas responden berpendidikan SD dan SLTA, sementara tren pendidikan tinggi disebut mulai meningkat dibanding dua tahun lalu.

Meski demikian, potret ekonomi masih memprihatinkan. Sebanyak 49,6 persen responden berpenghasilan di bawah Rp 700 ribu per bulan. Sementara yang berpendapatan di atas Rp 5 juta hanya 2,6 persen. Kesenjangan ini menggambarkan struktur ekonomi NTT yang masih didominasi kelompok berdaya beli rendah.

Tak heran, 56,1 persen responden menilai persoalan ekonomi dari mahalnya kebutuhan pokok dan sulitnya lapangan kerja merupakan sebagai isu paling mendesak.

Di sektor infrastruktur dan layanan dasar, 69,7 persen responden menyoroti persoalan jalan rusak sebagai masalah paling krusial. Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada distribusi hasil pertanian, mobilitas warga, hingga biaya logistik.

Isu validitas data kemiskinan juga mengemuka. Melki Laka Lena menyatakan pemerintah terbuka terhadap kritik dan evaluasi. Ia menilai survei menjadi instrumen kontrol publik yang sehat.

Capaian seperti penurunan kemiskinan dan stunting merujuk pada data resmi BPS dan survei nasional. Ke depan survei akan dilakukan secara lebih detail. 

"Ini cermin bukan cuma Melki - John tapi kita semua. Bukan urusan Gubernur dan Wakil Gubernur, ini problem dasar yang harus kita selesaikan bersama dengan posisi kita masing-masing," ujarnya. 

Politikus Golkar itu mendorong agar sektor pariwisata seperti di Labuan Bajo juga memberi efek. Kunjungan wisatawan tidak saja berpusat di wilayah itu, namun bisa diarahkan ke daerah lain. Misalnya, Lembata- Flores Timur dan Alor. Tiga wilayah ini bisa dihubungkan agar berdampak pada ekonomi dan pariwisata. 

Menurut Melki, berbagai masukkan itu menjadi perbaikan kepemimpinan Melki - Johni. "Terus kami sempurnakan di lapangan untuk memastikan NTT yang maju, sehat, cerdas dan berkelanjutan bisa kami pastikan lebih baik dalam lima tahun kepemimpinan kami," katanya. 

Setidaknya, menurut dia, ada beberapa hal yang dikerjakan Melki - Johni untuk menyelesaikan berbagai persoalan di NTT. Melki mengakui banyak hal yang perlu diperbaiki.

"Kita semua ini dengan cara dan peran masing-masing membuat NTT seperti apa dan tentu bukan Gubernur dan Wakil Gubernur tapi kita semua," katanya. 

Wagub NTT, Johni Asadoma, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat fondasi ekonomi melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), investasi, dan pengembangan sektor pariwisata.

Menurut Johni, satu tahun pemerintahan memang belum cukup untuk menjawab seluruh harapan masyarakat. Namun, ia memastikan berbagai kebijakan dan program yang dijalankan mulai menunjukkan arah yang positif, terutama pada indikator pertumbuhan ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi kita naik dari 3,73 persen menjadi 5,14 persen. Ini peningkatan hampir 1,5 persen dan sangat positif. Kalau konsisten lima tahun, kita bisa masuk 15 besar provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terbaik,” ujarnya dalam diskusi tersebut. 

Di tengah efisiensi anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp 285 miliar, Pemprov NTT justru memasang target ambisius. Tahun ini, PAD ditargetkan menembus Rp 2,8 triliun, naik signifikan dari realisasi sebelumnya yang masih di kisaran Rp 1,3 triliun.

“Kita harus berani. Minimal kalau bisa capai Rp2,5 triliun, itu sudah sangat membantu membiayai program prioritas,” kata mantan Kapolda NTT itu. 

Dikatakan, strategi yang ditempuh antara lain optimalisasi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, serta menggali potensi objek pajak yang selama ini belum maksimal.  Selain itu, aset-aset pemerintah seperti tanah dan bangunan akan direvitalisasi agar produktif dan menghasilkan pendapatan.

Johni mengungkapkan, sejumlah investasi besar mulai masuk ke NTT. Salah satunya investasi garam di Pulau Rote dengan nilai triliunan rupiah yang diproyeksikan menyerap sekitar 13.000 tenaga kerja.

Tak hanya itu, investasi tambak udang dan pengolahan hasil pertanian juga mulai berjalan dan diyakini mampu membuka ratusan hingga ribuan lapangan kerja baru.

Dikatakan, pertumbuhan pariwisata diharapkan tidak hanya terpusat di Labuan Bajo, untuk itu akan didorong berkembang di Sumba, Rote, Alor, dan daerah potensial lainnya. “Pariwisata harus menjadi motor pertumbuhan ekonomi di banyak kabupaten,” katanya.

Di sisi lain, reformasi birokrasi menjadi perhatian serius. Tata kelola pemerintahan yang diisi oleh aparatur berintegritas, inovatif, dan berdedikasi tinggi akan menentukan percepatan pembangunan.

“Kalau kita konsisten, lima tahun ke depan akan ada perubahan signifikan. Tapi ini tidak bisa dilakukan sendiri. Harus kolaborasi provinsi, kabupaten/kota, pusat, dan swasta,” katanya. 

Hasilnya Tidak Utuh

Akademisi Undana, Dr. Laurensius Syairani, menilai hasil survei kepuasan publik terhadap kepemimpinan Melki - Johni belum sepenuhnya mampu membaca kompleksitas sosial dan geografis NTT.

Menurut Laurensius, angka kepuasan di atas 80 persen memang patut diapresiasi, namun pertanyaannya adalah apakah angka tersebut cukup untuk menggambarkan realitas NTT yang sangat beragam.

“Seberapa cukupkah angka 80 persen itu untuk membaca kompleksitas NTT? Kita ini provinsi kepulauan dengan karakter sosial, budaya, dan geografis yang berbeda-beda. Kalau dibaca dengan paradigma yang terlalu sederhana, hasilnya tidak akan utuh,” kata Laurensius dalam diskusi tersebut. 

Laurensius menyoroti survei yang tidak memisahkan responden berdasarkan domisili desa dan kota. Padahal, menurutnya, cara masyarakat desa dan kota memaknai kemiskinan, pelayanan publik, hingga pembangunan sangat berbeda.

“Orang desa mendefinisikan kemiskinan berbeda dengan orang kota. Akses digital, akses layanan, referensi berpikir itu berbeda. Kalau ini tidak dipisahkan, kita kehilangan kedalaman analisis,” ujarnya. 

Ia juga mengkritik tidak adanya pembacaan berbasis wilayah geografis seperti pesisir dan pegunungan. Padahal, masyarakat pesisir memiliki pola produksi dan konsumsi berbeda dengan masyarakat di wilayah daratan tinggi.

“Kalau survei menyebut jalan sebagai kebutuhan utama, siapa yang mengatakan itu? Wilayah mana? Implikasinya apa bagi kebijakan? Itu yang tidak terlihat,” katanya.

Lebih lanjut, Laurensius menilai karakteristik responden yang ditampilkan, seperti kelompok etnik, yang dinilai belum diolah menjadi analisis yang menjelaskan persepsi masyarakat berdasarkan pulau atau kawasan.

“Bagaimana masyarakat di Pulau Timor mempersepsikan kinerja gubernur? Bagaimana di Flores, Sumba, atau Alor? Data wilayah ada, tapi analisisnya tidak dilakukan secara mendalam,” kritiknya.

Ia menambahkan, NTT sebagai provinsi kepulauan semestinya dibaca dalam paradigma yang mengakui keragaman dan kompleksitas, bukan sekadar pendekatan administratif prosedural.
Laurensius juga membedah hasil survei dari dua dimensi yakni dimensi kepemimpinan (leader) dan dimensi kebijakan publik (public policy).

Menurutnya, survei menunjukkan tingkat kepuasan tinggi terhadap figur gubernur dan wakil gubernur, namun tidak menjelaskan secara rinci faktor-faktor yang membentuk kepuasan tersebut.

“Apakah karena akuntabilitas? Transparansi? Keberanian mengambil risiko? Kemampuan delegasi? Atau karena intensitas bertemu masyarakat? Itu tidak dijelaskan secara analitis,” ujarnya.

Pada dimensi kebijakan publik, ia menilai survei lebih banyak menilai aspek administratif dan pelayanan rutin birokrasi, namun belum menyentuh isu-isu strategis dan politis seperti energi baru terbarukan, respons terhadap kebijakan pemerintah pusat, hingga dinamika otonomi daerah. 

“Isu-isu strategis yang berkonflik tinggi justru tidak dieksplorasi. Padahal di situlah kemampuan kepemimpinan diuji,” katanya.

Meski memberikan sejumlah kritik, Laurensius tetap mengapresiasi capaian satu tahun pertama kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur. Ia mendorong agar pada tahun kedua dan seterusnya, pendekatan kebijakan lebih progresif dan berbasis pada pembacaan yang lebih komprehensif.

“NTT harus dibaca dengan paradigma yang mampu menangkap kompleksitasnya. Kalau tidak, kita hanya puas pada angka-angka normatif tanpa memahami substansi persoalan,” katanya. 

Ia berharap hasil survei tidak berhenti pada klaim kepuasan, tetapi menjadi bahan evaluasi strategis untuk menentukan titik tekan kebijakan pada tahun-tahun berikutnya.

“Survei ini baik sebagai potret awal, tetapi perlu pendalaman. Supaya kepuasan publik tidak hanya bersifat administratif, melainkan benar-benar mencerminkan transformasi sosial dan kebijakan yang berdampak,” kata dia. 

Energi Harapan

Akademisi dari UKAW Kupang, Pdt Dr. Mery Kolimon menegaskan, tingkat kepuasan publik sebesar 80,5 persen terhadap kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dinilai sebagai energi harapan yang besar di tengah situasi daerah yang penuh tantangan. Namun, diingatkan agar angka tersebut tidak dibaca secara euforia tanpa melihat realitas kelompok rentan yang belum sepenuhnya terpotret dalam survei.

Menurut Mery, kepercayaan publik merupakan tanda adanya harapan kolektif untuk perubahan yang bisa dikerjakan bersama. Ia mengingatkan, kepemimpinan saat ini menerima mandat di masa sulit, di tengah relasi kekuasaan yang tidak selalu mudah dengan pemerintah pusat serta kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada ekosistem pembangunan daerah.

“Kita semua lahir dari keluarga-keluarga NTT yang berjuang dalam kesulitan. Orangtua kita bertahan karena ada harapan bahwa masa depan bisa lebih baik. Angka 80,5 persen itu adalah energi harapan yang dititipkan masyarakat di pundak para pemimpin,” ujarnya.

Namun ia menegaskan, harapan itu harus dikelola dan ditransformasikan menjadi perubahan nyata. Tantangan terbesar adalah apakah angka 80,5 persen tersebut mampu dipertahankan hingga akhir periode 2025–2029.

“Tugas pemimpin adalah mengkoordinasi, menyeimbangkan, dan menggerakkan berbagai kepentingan—baik di internal birokrasi, legislatif, yudikatif, masyarakat sipil, hingga relasi dengan pemerintah nasional dan kabupaten/kota,” katanya. 

Pdt Mery memberikan catatan kritis terhadap metodologi dan fokus analisis survei tersebut. Ia menilai survei belum secara spesifik memotret pengalaman kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat miskin di wilayah terpencil.

Menurutnya, meski survei telah memetakan karakteristik responden seperti jenis kelamin dan agama, variabel tersebut masih diposisikan sebagai data demografis, bukan sebagai alat analisis kebijakan dan dampaknya.

“Gender belum dijadikan variabel analisis untuk melihat akses layanan, kepuasan kebijakan, atau dampak pembangunan. Padahal di NTT, dengan tingkat kemiskinan dan kerentanan sosial yang tinggi, analisis berbasis kelompok terpilah sangat penting,” katanya. 

Ia mencontohkan, survei belum secara mendalam mengukur perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam aspek kriminalitas, akses layanan kesehatan bagi ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas, maupun akses pendidikan bagi anak-anak disabilitas.

Ia berharap survei di masa mendatang dilengkapi analisis terpilah berdasarkan gender, usia, disabilitas, dan status sosial ekonomi, sehingga kesimpulan yang diambil benar-benar mencerminkan realitas kelompok paling rentan. (fan)

Bukan Sekadar Angka

Ketua DPRD NTT, Emilia Julia Nomleni, menyebut Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena, telah memaparkan berbagai capaian selama satu tahun masa kepemimpinan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Rapat Paripurna penyampaian pidato satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT di ruang rapat utama DPRD NTT, Jumat (20/2). Sidang dipimpin Emilia Julia Nomleni, didampingi para wakil ketua DPRD, serta dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.

"Dalam pidatonya, angka-angka keberhasilan telah disampaikan. Walaupun belum secara detail karena akan butuh banyak dokumen," kata Emi kepada wartawan di ruang kerjanya usai menutup rapat paripurna.

Menurut Emi, dari paparan yang disampaikan Gubernur Melki, sudah terlihat adanya sejumlah capaian selama setahun terakhir. Meski demikian, ia mengakui bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya signifikan.

"Walaupun mungkin tidak terlalu signifikan, tapi adanya capaian, walaupun data dalam laporan itu dibuat sendiri melalui survei maupun data dari BPS, hal itu menjadi penting," ujarnya.

Namun, Emi menegaskan,  angka-angka yang dipaparkan tidak boleh dimaknai sebagai gambaran utuh kondisi riil masyarakat.  Ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah terlena. "Kita harapkan bahwa angka-angka capaian ini tidak boleh jadi sesuatu yang melenakan kita, tapi harus jadi pemicu," tegasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan kepemimpinan tidak hanya diukur dari pencapaian statistik, melainkan sejauh mana kebijakan yang dijalankan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur. (rey)

Tahun Pertama Fase Krusial 

Laporan tahunan Deep Intelligence Research (DIR) menempatkan Dedi Mulyadi sebagai gubernur paling menyedot perhatian publik sepanjang satu tahun pertama masa jabatan. Dalam riset bertajuk “Rapor Setahun Pemerintah Daerah Provinsi 2026”, Dedi memuncaki kategori publikasi media sekaligus engagement media sosial, mengungguli sejumlah kepala daerah lain di Indonesia.

Jumlah media yang dianalisis terdiri dari 11 ribu media online, 200 media cetak, dan 40 media elektronik. Sementara untuk media sosial, DIR meng-cvrawling semua platform yang ada dan digunakan masyarakat di Indonesia.

Direktur Komunikasi Deep Intelligence Research (DIR), Neni Nur Hayati, menegaskan satu tahun pertama adalah fase krusial.

Menurut Neni, tahun pertama adalah ujian kepemimpinan situasional.

Dalam temuan utama, DIR mencatat tiga kluster isu dominan. Pertama, Program Strategis Nasional di bidang pendidikan, khususnya implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), ang menjadi perhatian luas di hampir seluruh provinsi. 

Kedua, ketangkasan menghadapi krisis, terutama saat banjir besar di Sumatera dan Aceh pada November 2025 yang menjadi titik uji kepemimpinan daerah. Ketiga, isu integritas dan hukum, termasuk relasi dengan KPK dan DPRD, serta dugaan korupsi seperti yang terjadi di Jambi dan Riau yang menekan rating performa media hingga menyentuh angka 4/10 bagi gubernur tertentu.

Analisis juga menunjukkan disparitas ruang emosi publik. Media massa cenderung memberikan sentimen positif tinggi hingga 79 persen.

Sebaliknya, media sosial menjadi arena apresiasi sekaligus kritik tajam. Instagram, Youtube, Tiktok, dan Facebook mencatat atensi tinggi, sementara X menjadi platform paling kritis dengan engagement paling rendah dibanding platform lainnya.

Merujuk penelitian Mike Walsh (2019), DIR menekankan pentingnya kepemimpinan berbasis data dan algoritma. “Gubernur ke depan tidak bisa hanya bekerja secara administratif.

Mereka harus memberikan kebijakan solutif atas permasalahan yang terjadi dan mampu membaca emosi publik di media sosial serta mampu mengomunikasikan kebijakan secara massif, transparan dan akuntabel. 

Mengutip apa yang disampaikan oleh Rhenald Kasali (2025), para kepala daerah terutama gubernur bekerja bukan berdasarkan asumsi lama, tetapi menchallange asumsi tersebut dengan gagasan baru karena saat ini, realitas sudah berbeda sehingga harus cepat beradapytasi dengan perubahan.

Selain itu, harmonisasi dengan legislatif adalah kunci menjaga stabilitas pemerintahan,” tambah Neni.

NEWS ANALISIS
Akademisi Unwira Kupang, Mikhael Rajamuda Bataona : Momentum "Kairos" 

Satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT,  Melkiades Laka Lena-Jhoni Asadoma harus dimaknai lebih dari sekadar hitungan administratif. Periode ini sebagai kairos, yakni momentum reflektif yang menentukan arah etis dan praksis kekuasaan di NTT.

Satu tahun pertama bukan hanya soal waktu yang berlalu, tetapi kesempatan untuk berhenti sejenak, mengevaluasi, dan menilai apakah kebijakan yang dibuat benar-benar melahirkan kerja empirik yang dirasakan masyarakat. 

Dalam perspektif filsafat politik, kekuasaan tidak cukup hanya sah secara formal, tetapi harus diwujudkan melalui distribusi dan alokasi sumber daya yang adil bagi rakyat.

Pentingnya refleksi apakah kekuasaan yang ada di tangan gubernur dan wakil gubernur telah digunakan secara maksimal untuk menjawab persoalan kemiskinan, stunting, ketimpangan sosial, human trafficking, hingga terbatasnya lapangan kerja di NTT. 

Jika tidak dimaknai secara serius, satu tahun pertama bisa menjadi momentum emas yang terlewat tanpa dampak signifikan.

Menurut saya, birokrasi merupakan aset terbesar pemerintah daerah. Namun, adanya bahaya birokratisme yang kaku dan berlebihan. Merujuk pada konsep "sangkar besi"dari Max Weber, yang menggambarkan bagaimana sistem birokrasi yang terlalu prosedural justru dapat membelenggu kreativitas dan inovasi pemimpin politik.

Dalam amatan dan pembacaan atas berbagai kritik publik di media sosial dan diskusi-diskusi terbuka, saya melihat adanya kecenderungan kepemimpinan tahun pertama yang terlalu diwarnai kegiatan seremonial dan formalitas administratif.

Budaya feodal, mentalitas ABS, serta orientasi proyek di internal birokrasi masih kuat mengakar, sehingga kerja-kerja nyata di lapangan belum maksimal. Bahkan, dalam banyak kasus birokrasi dapat secara halus mengatur kepala daerah melalui aturan dan prosedur yang kaku. 

Bukan dengan cara kasar, melainkan lewat mekanisme administratif yang menyedot energi kepemimpinan. Akibatnya, kreativitas dan inovasi bisa terhambat.

Selain itu, pentingnya pembenahan data kemiskinan, stunting, dan daya beli masyarakat agar sesuai dengan realitas di lapangan. Tanpa data yang akurat, kebijakan akan sulit tepat sasaran.

Semua organisasi perangkat daerah (OPD), memiliki irisan terhadap isu kemiskinan sehingga seharusnya mudah diarahkan dalam satu gerak bersama.

Memasuki tahun kedua, saya mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap metode kerja, manajemen sumber daya manusia, dan pengelolaan anggaran. Talenta terbaik dalam birokrasi perlu diberi ruang, jabatan, serta target kinerja yang terukur berbasis meritokrasi. 

Dengan sisa waktu empat tahun, kepemimpinan dinilai harus berani mengajak birokrasi bergerak cepat dan fokus pada kerja nyata di lapangan.

Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan jembatan disebut sebagai kebutuhan mendesak untuk meningkatkan mobilitas dan produktivitas masyarakat.

Penguatan sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan UMKM juga perlu dipercepat agar terjadi nilai tambah ekonomi di tingkat rakyat. Inisiatif seperti NTT Mart diapresiasi, namun harus terintegrasi dengan peningkatan kapasitas produksi petani, nelayan, dan pelaku industri rumah tangga.

Legitimasi politik tidak cukup dibuktikan lewat jabatan dan seremoni, melainkan melalui keadilan sosial yang nyata dirasakan masyarakat. Tahun pertama adalah refleksi. Tahun kedua harus menjadi fase konsolidasi dan akselerasi kerja nyata. (rey)