TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Relawan Jokowi for Prabowo Gibran (ReJO Prabowo Gibran) menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta pemerintah menunda rencana impor 105 ribu mobil pick up untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depimnas) ReJO Prabowo Gibran, Darmizal, menilai langkah Dasco tersebut merupakan bentuk sikap tanggap yang terukur, dan berpihak pada kepentingan nasional

Sebab, dirinya beranggapan apabila pemerintah mampu menahan kebutuhan impor mobil pick up maka akan berdampak pada keselamatan industri otomotif dalam negeri.

Baca juga: Sosok Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR RI Minta Pemerintah Tunda Impor 105 Ribu Pikap India untuk Kopdes

"Kami memuji ketangkasan dan gerak cepat Prof. Dasco dalam mengantisipasi potensi polemik berkelanjutan yang dapat merugikan bangsa. Beliau tajam bagai samurai, namun tetap bijak melihat jauh ke depan demi menyelamatkan industri otomotif nasional dan kepentingan strategis Indonesia," tegas Darmizal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/2/2026).

Menurut Darmizal, kebijakan strategis yang menyangkut impor dalam jumlah besar harus mempertimbangkan secara komprehensif beragam aspek, seperti neraca perdagangan, keberlanjutan investasi, serta kesiapan rantai pasok dan layanan purna jual nasional.

Terlebih kata dia, Indonesia selama dua dekade terakhir telah membangun fondasi kuat sebagai basis produksi otomotif regional dan eksportir global. 

Oleh karena itu, setiap kebijakan impor berskala besar harus ditempatkan dalam kerangka besar penguatan industri nasional, bukan sebaliknya.

“Sambil menunggu kedatangan dan arahan lebih lanjut dari Bapak Presiden, pandangan Prof. Dasco telah membuat situasi nasional lebih kondusif. Ini penting agar keputusan akhir benar-benar lahir dari pertimbangan matang, objektif, dan berorientasi jangka panjang,” lanjut Darmizal.

Atas hal itu, Darmizal menyatakan, pihaknya mengajak seluruh Menteri, Gubernur, pelaku industri, asosiasi usaha, serta masyarakat luas untuk melihat langkah ini sebagai bagian dari mekanisme checks and balances yang sehat dalam demokrasi.

Hal itu kata dia, semata demi memastikan setiap kebijakan strategis berpijak pada kepentingan bangsa di atas segalanya.

"ReJO menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan nasional agar sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo dan visi besar pemerintahan dalam memperkuat kemandirian ekonomi, ketahanan industri, dan kesejahteraan rakyat. Untuk Indonesia yang kuat, mandiri, dan berdaulat," tandas Darmizal.

Minta Pemerintah Tunda Impor Mobil Pikap

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons soal polemik rencana pembahasan impor 105 ribu mobil pick up dari India ke Indonesia.

Kata Dasco, rencana pemerintah mengimpor ratusan ribu mobil pick up yang digadang akan menjadi armada pelengkap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih itu ditunda dahulu.

Pasalnya, saat ini Presiden RI Prabowo Subianto sedang melakukan lawatan ke luar negeri dalam hal ini ke Amerika Serikat dan dilanjut ke Turki.

"Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pick up dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri," kata Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Menurut Ketua Harian DPP Partai Gerindra tersebut, nantinya sepulang dari luar negeri, Presiden Prabowo pasti akan membahas rencana itu secara seksama dengan pemerintah.

Dia juga memastikan, Prabowo akan membahas rencana itu secara detail dengan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan otomotif dalam negeri.

"Tentunya presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut. Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri," kata dia.

"Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian," tandas Dasco.

Sebagai informasi, pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nasional saat ini tengah merencanakan impor 105.000 unit kendaraan dari India untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). 

Impor tersebut meliputi 35.000 unit mobil pikap 4x4 dari Mahindra & Mahindra, serta 35.000 unit pikap 4x4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.

Rencana tersebut mendapatkan beragam komentar dan kritik dari beragam pihak.

Termasuk dari Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat yang menolak rencana tersebut.

"Tidak ada legitimasi moral, profesional dan sejarah kecuali hanya ingin meraup rente yang bisa membenarkan rencana impor ini," tegas Jumhur, jelasnya, Minggu (22/2/2026).

Menurut Jumhur sejak hampir 40 tahun lalu Indonesia malah sudah mengekspor mobil. Bahkan Toyota saja sudah mengekspor lebih dari 3 juta unit sampai pada 2025. 

Belum lagi merek-merek lainnya seperti Honda, Daihatsu, Mitsubishi dan sebagainya. Ekspor ini pun dilakukan ke lebih dari 80 negara sejak tahun 1987.

"Dengan kinerja ekspor seperti itu, saya ngga habis pikir kok ada pikiran mau ngimpor mobil hingga 105 ribu unit. Itu kan sama saja dengan merendahkan kemampuan bangsa sendiri. Setahu saya Presiden itu gandrung industri. Mudah-mudahan saja kegandrungan itu tidak berubah," keluh Jumhur.

Saat ini diketahui pasar otomotif dalam negeri sedang menurun. Karena itu, bila ada rencana pembelian produk otomotif besar-besaran yang berasal dari pemerintah harusnya diarahkan untuk membeli produk dalam negeri. Menurut Jumhur lagi, di berbagai industri otomotif, PHK sudah dan sedang berlangsung. 

Ada juga pengurangan jam kerja untuk mempertahankan agar jangan ada PHK. Dalam situasi seperti ini, kaum buruh yang bekerja di sektor otomotif pasti akan meradang. 

“Mereka kaum buruh yang bekerja di sektor otomotif pasti marah. Karena itu, pemerintah dalam hal ini PT. Agrinas Pangan Nusantara agar mengurungkan rencana impor ugal-ugalan itu. Tidak benar produk otomotif dalam negeri itu tidak bisa bersaing. Dengan jutaan unit mobil diekspor dari Indonesia adalah bukti bahwa produk Indonesia itu kompetitif,” pungkas Jumhur.