TRIBUNJAKARTA.COM - Penulis Tere Liye angkat suara terkait polemik yang menimpa Dwi Sasetyaningsih, yang menuai sorotan publik setelah mengunggah konten yang memperlihatkan paspor warga negara asing (WNA) milik anaknya.
Dalam pernyataannya di media sosialnya, Tere Liye menilai respons publik terhadap kasus tersebut terlampau berlebihan.
Ia mempertanyakan letak kesalahan Dwi sampai banjir kritikan serta hujatan di media sosial.
"Apa sih dosa dari orang ini saat anaknya jadi WNA? Dia nyuri? Dia korup? Dia zolim?" tulis Tere Liye.
Ia mengakui bahwa Dwi memang pernah menerima beasiswa dari negara.
Namun, kata dia, semestinya bukan menjadi dasar untuk menghakiminya secara berlebihan.
"Iya, itu betul. Sama dgn 19 juta penerima kartu pra kerja, 68 triliun. Sama dgn penerima beasiswa bidikmisi. Sama dengan penerima bansos, bantuan gaji, PPh ditanggung negara, ribuan triliun selama 20 tahun terakhir. Pakai duit negara semua. Ratusan juta rakyat netek ke anggaran negara. Coba sy tanya, mana sumbangsih mereka ke negara dari minimal 2.000 triliun dana2 ini 20 tahun terakhir?" tulisnya.
Ia juga menanggapi kritik yang menyebut bahwa Dwi telah 'menjelekkan Indonesia'.
Menurutnya, tindakan yang benar-benar mencoreng nama bangsa adalah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
"Duh, yg jelek2in Indonesia itu adalah yg korupsi, bancakan uang rakyat lewat proyek2. Yang nepo baby. Yg nyuap, nyogok. Hanya karena dia bilang, cukuplah sy sj yg WNI, itu sih pendapat dia. Yg lain kan banyak nggak sependapat. Selesai. Tapi korup, dkk, itu bukan cuma pendapat, itu tuh betulan jelekin," kata dia.
Meski membelanya, Tere Liye juga mengaku tidak sepenuhnya setuju dengan konten yang dibuat Dwi.
Menurutnya, video tersebut terkesan berlebihan dan semestinya cukup di simpan di ranah privat.
Ia juga menilai respons publik, termasuk dari sejumlah tokoh dan pejabat tak kalah berlebihan.
"Sy tidak suka lihat penerima LPDP ini bikin video receh, bawa2 anaknya. Itu tuh seharusnya privacy, eh dia malah lebay. TAPI, respon orang2, pejabat, tokoh2, netizen, sorry banget, juga super LEBAY," ujarnya.
"Coba pikirkanlah. Kita itu jangan2 secuil pun tidak pernah mengkritik MBG, KMP, fufufafa, Paman Usman. Tidak pernah bahas Kartu Pra Kerja, pelemahan KPK, kerusakan lingkungan dan semua isu penting di negeri ini; eeeh giliran kasus video LPDP ini, kita bahas berkali2. Coba cek deh akun medsos masing2, bercermin," tambahnya.
Di bagian akhir pernyataannya, Tere Liye menegaskan pertanyaan yang menurutnya sederhana.
Apakah Dwi melakukan tindak pidana seperti mencuri atau korupsi.
Jika tidak, ia meminta publik untuk tidak membesar-besarkan persoalan tersebut.
"Apa sih dosa dari orang ini? Apakah dia nyuri? Korup? Zolim? Jika iya, masukkan ke penjara. Jika tidak? Duh, abaikan sj video haus validasinya," tutupnya.
Sebelumnya, seorang alumnus atau penerima beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaningtyas memicu polemik di media sosial.
Konten yang menyinggung status kewarganegaraan anaknya itu ramai diperbincangkan karena Dwi merupakan penerima beasiswa negara.
Polemik bermula dari video yang diunggah di Instagram dan Threads miliknya.
Dalam video tersebut, Dwi memperlihatkan surat dari otoritas Inggris terkait kewarganegaraan anak keduanya yang resmi menjadi British citizen.
“I know the world seems unfair. Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu,” ujarnya dalam unggahan tersebut.
Unggahan itu segera viral dan memicu respons keras dari warganet.
Banyak yang menilai narasi tersebut kurang bijak disampaikan oleh seorang awardee LPDP, mengingat beasiswanya dibiayai negara.
Polemik pun berkembang.
Tak hanya isi konten yang diperdebatkan, kehidupan pribadi Dwi dan suaminya ikut dikulik, termasuk soal kewajiban pengabdian sebagai penerima beasiswa LPDP.
Dwi sendiri tercatat sebagai Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia melanjutkan studi magister di Delft University of Technology, Belanda, mengambil jurusan Sustainable Energy Technology dengan beasiswa LPDP pada 2015 dan lulus pada 2017.
Selama masa pengabdian di Indonesia pada 2017–2023, Dwi menginisiasi penanaman 10.000 pohon bakau di berbagai pesisir, memberdayakan ibu rumah tangga agar berpenghasilan dari rumah, terlibat dalam penanggulangan bencana di Sumatera, hingga membangun sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT).
