BANGKAPOS.COM - Pemerintah RI berencana membuka rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2026.
Rencana tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ini di antaranya untuk menutup kursi 160.000 ASN yang sudah pensiun pada tahun 2025.
Jumlah PNS yang purna tugas diperkirakan akan terus bertambah pada tahun ini.
Namun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini belum memastikan kapan pembukaan tes CPNS 2026.
Sebab, seleksi CPNS membutuhkan waktu yang panjang karena ada sejumlah tahapan perhitungan anggarannya.
Baca juga: CPNS 2026: Inilah Syarat dan Dokumen yang Bisa Dipersiapkan
"Prosesnya sangat panjang ya, kesiapan anggarannya, misalnya 160.000 tapi anggarannya belum bisa seluruhnya kita isi, misalnya gitu," kata Rini saat diwawancarai di kantornya, Selasa (24/2/2026).
Baca juga: Menu MBG Ternyata Bukan Rp 15.000 Per Porsi
Rini menyebut, sudah bersurat kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait anggaran untuk tes CPNS.
"Kami sudah bersurat ke Menteri Keuangan untuk segera dihitung begitu ya," kata Rini.
Rini Widyantini mengungkapkan bahwa sebanyak 160.000 ASN sudah purnatugas alias pensiun pada tahun 2025.
Rini membuka sinyal peluang dibukanya seleksi CPNS 2026 untuk mengisi kekosongan tersebut meski belum ada pengumuman resmi.
"Kami kan sudah menyediakan sekitar 160.000 pensiun yang memang harus diisi. Mudah-mudahan, mudah-mudahan (di 2026 ada tes CPNS)," kata Rini.
Terlepas dari itu, Rini mengungkapkan bahwa pemerintah memberikan perhatian kepada lulusan baru yang ingin bergabung menjadi ASN.
"Kami sangat concern terhadap para fresh graduate untuk bisa ikut serta membantu birokrasi ini," ucapnya.
Ia menegaskan bahwa saat ini Kementerian PANRB masih meminta setiap kementerian dan lembaga memetakan kebutuhan, termasuk kompetensi yang dibutuhkan di setiap instansi.
"Yang paling penting itu kompetensinya. Harus disesuaikan dengan strategi kementerian dan program prioritas presiden," kata dia.
30 Sekolah Kedinasan Dibuka 2026
Selain akan membuka rekrutmen ASN melalui formasi umum, pemerintah juga akan membuka sekolah kedinasan pada 2026.
Tahun ini jumlah sekolah kedinasan yang dibuka bertambah dibanding sebelumnya.
Jika sebelumnya terdapat 29 sekolah kedinasan dari tujuh kementerian, kini totalnya menjadi 30 sekolah yang berada di bawah sembilan kementerian dan lembaga pemerintah.
Penambahan tersebut berasal dari dua instansi baru, yakni Kementerian Hukum serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Antusiasme masuk sekolah kedinasan selama ini memang sangat tinggi, bahkan sebanding dengan seleksi perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP maupun SNBT.
Pendaftaran sekolah kedinasan umumnya dibuka antara April hingga Juni.
Proses seleksi dilakukan melalui Seleksi Sekolah Kedinasan (Sekdin) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Calon peserta wajib mendaftar melalui sistem resmi BKN.
Karena seleksi dilakukan secara terpusat, informasi jadwal perlu dipantau melalui laman resmi BKN maupun media sosial resmi instansi terkait.
Melansir dari KOMPAS.com, berikut daftar sekolah kedinasan yang berada di bawah sembilan kementerian dan lembaga:
A. Kementerian Perhubungan (kemenhub)
B. Badan Pusat Statistik (BPS)
C. Badan Intelijen Negara (BIN)
D. Kementerian Dalam Negeri
E. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
F. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
G. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
H. Kementerian Hukum
I. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
(Kompas.com/Firda Janati, Serafica Gischa)
