TRIBUNTRENDS.COM - Nama Tasya Kamila kembali menjadi perbincangan publik.
Aktris yang juga tercatat sebagai alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) itu menuai kritik setelah membagikan laporan kontribusinya bagi Indonesia melalui media sosial.
Melalui akun Instagram pribadinya, Tasya mengunggah sebuah laporan singkat yang ia tujukan kepada pihak pemberi beasiswa.
Unggahan tersebut ditulis dengan nada penuh rasa syukur dan tanggung jawab.
"Izin laporan, boss!
Terimakasih @lpdp_ri atas kepercayaannya. Alhamdulillah telah selesai masa bakti.
Bismillah, jangan lelah mencintai negeri. Kita semua punya tempat untuk berkontribusi," tulisnya.
Namun, unggahan itu muncul di tengah sorotan publik terhadap alumni LPDP lainnya, Dwi Sesatyaningtyas, yang ramai diperbincangkan karena memamerkan paspor WNA sang anak.
Baca juga: Jadi Penerima LPDP, Tasya Kamila Pamerkan Sederet Kontribusinya: Jangan Lelah Mencintai Negeri
Situasi tersebut membuat setiap unggahan terkait LPDP tak luput dari perhatian warganet.
Alih-alih mendapat apresiasi penuh, Tasya justru dibanjiri komentar bernada sinis.
Sebagian netizen mempertanyakan dampak nyata dari kontribusi yang ia paparkan.
Salah satu komentar datang dari akun @houseofvya yang menilai kontribusi Tasya tidak sebanding dengan dana pendidikan yang diterimanya.
"Mba kok impactnya ga sebesar dana yg dikeluarkan yah? Ini lebih mirip prokeran BEM/kantor, program CSR perusahaan, atau kegiatan ibu2; di lingkungan," tulis akun tersebut.
Kritik itu tak dibiarkan tanpa respons.
Tasya memilih membalasnya secara terbuka.
Ia mengaku merasa sedih, sekaligus menyampaikan permohonan maaf jika kiprahnya belum memenuhi harapan semua pihak.
"Huhu maaf ya aku belom bisa penuhin ekspektasi kamu sebagai penerima beasiswa. Alhamdulillah baik LPDP maupun orang-orang yang terdampak lewat berbagai gerakanku berkenan. Tapi aku sadar memang aku gak bisa memenuhi ekspektasi dan menyenangkan hati semua orang," balasnya.
Lebih lanjut, Tasya menjelaskan bahwa kontribusi yang ia lakukan merupakan implementasi dari ilmu yang diperolehnya saat menempuh studi di Columbia University.
Di kampus tersebut, ia mendalami kebijakan publik serta gerakan akar rumput di bidang lingkungan.
Menurutnya, gerakan berbasis komunitas memiliki peran strategis dalam mendorong lahirnya kebijakan publik yang pro-lingkungan.
Tak hanya itu, pendekatan ini juga dinilai efektif dalam membangun kesadaran masyarakat dari level paling dasar.
Tasya pun menegaskan bahwa upayanya bukanlah kerja individual.
Ia menyebut berbagai kolaborasi yang telah dilakukan bersama kementerian dan lembaga, NGO, sekolah, komunitas ibu-ibu PKK, hingga program CSR perusahaan sebagai bagian dari kontribusi nyata yang terus ia jalankan.
"Jujur aku sedih karena usahaku, gerakan akar rumput untuk lingkungan dibilang gak berdampak. Aku mempraktikkan keilmuan yang aku dapat di Columbia University, soal bagaimana kebijakan publik bisa efektif dijalankan melalui gerakan akar rumput dan bagaimana publik juga bisa mendorong kebijakan. Kebetulan di tahun 2016, isu SDGs menjadi salah satu prioritas sehingga jurusan kuliahku menjadi salah satu yang diprioritaskan LPDP."
"Gerakan-gerakan ini memang bisa dan justru HARUS dikerjakan siapa saja, tapi tetap harus ada yang mau jadi inisiator, amplifier, dan memberikan wadah untuk mengerjakannya. Harus pula ada yang menjembatani antara policymaker dan publik agar pesan tersampaikan sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan dan tujuan lingkungan terwujud. Dan sebaliknya, dari gerakan akar rumput soal lingkungan yang dibuat ngetrend juga mendorong kebijakan publik pro lingkungan, mendorong demand untuk produk2 dan praktik bisnis yang pro lingkungan. Aku nggak bekerja sendirian, aku berkolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga, NGO, sekolah2, ibu2 PKK, termasuk juga CSR perusahaan, untuk membangun dampak yang lebih besar," jelasnya.
Ia juga turut menyinggung soal kontribusi finansial lewat pajak dari pekerjaannya di industri kreatif.
Tasya menyebut pajak yang dibayarkan sejak lulus kuliah melalui manajemennya, telah menutup biaya pendidikannya.
"Kak, kalo mau ngomongin monetary impact, Alhamdulillah dari rezekiku dalam pekerjaan ku di industri kreatif juga sudah berkontribusi untuk pajak. Kalau dihitung sejak aku lulus, pajak yg managementku setorkan insyaAllah udah bisa nutup itu uang sekolahku."
"InsyaAllah aku masih ada semangat untuk terus berdampak baik di tiap pekerjaan yang aku jalani. Ini baru sebagian dari perjalanan ku," tutupnya.
Baca juga: Profil Tasya Kamila, Dari Anak Gembala yang Menggemaskan hingga Menjadi Ibu Tangguh Bergelar Master
Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, geram terhadap alumni penerima beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaningtyas, yang pamer paspor WNA sang anak.
Ia melontarkan pernyataan kerasnya di media sosial.
Dalam video yang diunggahnya, Hotman menyoroti pernyataan Dwi yang menyebut tak rela jika anaknya menjadi warga negara Indonesia (WNI).
Menurutnya, pernyataan tersebut tak pantas disampaikan oleh seseorang yang pernah menerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Sebab, LPDP bersumber dari anggaran negara dan pajak rakyat.
"Hei, kamu yang teriak-teriak mengatakan tidak mau anaknya WNI sedangkan kamu, menginjak luar negeri adalah uang dari beasiswa negara. Aku somasi kamu. Hei, kembalikan itu beasiswa, atau kamu minta maaf kepada publik," kata Hotman seperti dikutip dari Instagramnya pada Rabu (25/2/2026).
Hotman menegaskan bahwa dana LPDP berasal dari pajak masyarakat, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Ia mengaku tersinggung sebagai warga pembayar pajak.
"Lu tau enggak uang yang menyekolahkan kamu juga, termasuk uang pajak yang dari gue ini juga ada di situ. Uang pajak rakyat. Dari pajak PPh pajak PPN," katanya.
Hotman bahkan mengusulkan kepada Presiden agar kewarganegaraan Dwi untuk dicabut.
Ia menilai pernyataan tersebut dapat dianggap menghina bangsa di kancah internasional.
"Saya usulkan kepada bapak presiden, cabut warga negaranya. Sekali lagi, cabut warga negaranya. Itu sudah menghina bangsa di dunia internasional. Sekali lagi bapak presiden, cabut kewarganegaraan, itu orang yang mengaku anaknya tidak diperbolehkan jadi WNI, sedangkan dia sendiri terima beasiswa LPDP dari negara," katanya.
Sebelumnya, seorang alumnus atau penerima beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaningtyas memicu polemik di media sosial.
Konten yang menyinggung status kewarganegaraan anaknya itu ramai diperbincangkan karena Dwi merupakan penerima beasiswa negara.
Polemik bermula dari video yang diunggah di Instagram dan Threads miliknya.
Dalam video tersebut, Dwi memperlihatkan surat dari otoritas Inggris terkait kewarganegaraan anak keduanya yang resmi menjadi British citizen.
“I know the world seems unfair. Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu,” ujarnya dalam unggahan tersebut.
Unggahan itu segera viral dan memicu respons keras dari warganet.
Banyak yang menilai narasi tersebut kurang bijak disampaikan oleh seorang awardee LPDP, mengingat beasiswanya dibiayai negara.
Polemik pun berkembang.
Tak hanya isi konten yang diperdebatkan, kehidupan pribadi Dwi dan suaminya ikut dikulik, termasuk soal kewajiban pengabdian sebagai penerima beasiswa LPDP.
Dwi sendiri tercatat sebagai Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
Ia melanjutkan studi magister di Delft University of Technology, Belanda, mengambil jurusan Sustainable Energy Technology dengan beasiswa LPDP pada 2015 dan lulus pada 2017.
Selama masa pengabdian di Indonesia pada 2017–2023, Dwi menginisiasi penanaman 10.000 pohon bakau di berbagai pesisir, memberdayakan ibu rumah tangga agar berpenghasilan dari rumah, terlibat dalam penanggulangan bencana di Sumatera, hingga membangun sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT).
(TribunTrends/TribunJakarta)
