TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) edisi Ramadan tahun ini menuai sorotan banyak pihak.
Terutama kalangan orangtua/ wali murid penerima MBG, hingga masyarakat luas.
Pasalnya, menu kering MBG Ramadan disebut-sebut 'seadanya' dan kurang memenuhi porsi gizi untuk siswa penerima.
Termasuk di wilayah DIY, dimana sekolah-sekolah yang ada di wilayah DIY juga menerima menu kering program MBG Ramadan kali ini.
Banyak warga mengeluhkan komposisi menu yang dinilai kurang proporsional dan cenderung didominasi makanan kering, seperti aneka roti, yang dianggap kurang memenuhi kaidah gizi seimbang untuk anak sekolah.
Sorotan terhadap program ini menguat setelah sejumlah keluhan warganet viral di media sosial.
Publik menyoroti paket MBG yang dibagikan di berbagai wilayah di Yogyakarta karena secara visual dinilai lebih menyerupai kotak kudapan untuk rapat ketimbang makanan padat gizi.
Dari foto-foto yang beredar, paket tersebut berisi telur rebus, buah seperti salak atau jeruk, onde-onde, aneka gorengan, roti keju, susu kotak, kurma hingga keripik tempe.
Komposisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian standar gizi serta nilai paket yang diterima para siswa.
Menanggapi sorotan publik terkait menu MBG Ramadan tersebut, Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) DIY, Gagat Widyatmoko, buka suara.
Ia menegaskan komitmennya untuk memperkuat transparansi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Ia pun memastikan penyertaan informasi harga pada setiap paket MBG akan segera dijalankan sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.
Dijelaskan, modifikasi menu menjadi bentuk kering dilakukan sebagai penyesuaian selama bulan puasa.
Makanan sengaja dibagikan dalam bentuk kering agar dapat dibawa pulang dengan praktis untuk menu berbuka, mengingat para siswa menjalankan ibadah Ramadan.
Menanggapi perkembangan tersebut, Gagat menyatakan bahwa penyampaian informasi harga pada menu MBG selama Ramadan pada prinsipnya didukung penuh oleh pihaknya.
“Terkait penyampaian informasi harga pada menu MBG selama bulan Ramadhan, pada prinsipnya kami mendukung penuh langkah transparansi tersebut. Kebijakan ini sebenarnya merupakan bagian dari inisiatif BGN yang telah kami sampaikan dalam rapat koordinasi bersama Satgas MBG Provinsi DIY kemarin,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).
Baca juga: SPPG Margomulyo Sleman Layani MBG Kering dan Basah Saat Ramadan
Ia menegaskan, komitmen itu tidak berhenti pada tataran kebijakan.
“Oleh karena itu, BGN Regional DIY tentu saja berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan dimaksud dan telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran SPPG agar segera menindaklanjuti serta mengeksekusi penyertaan informasi harga pada paket MBG Ramadhan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Gagat.
Menurut dia, langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program di lapangan sekaligus menjawab keraguan publik yang berkembang.
“Kami berharap langkah ini dapat meningkatkan akuntabilitas sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program MBG,” ujarnya.
Dengan penambahan informasi harga pada setiap paket, BGN Regional DIY berupaya memastikan pelaksanaan MBG tetap berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni menyediakan asupan gizi yang layak bagi para siswa, sembari merespons evaluasi dan perhatian masyarakat secara terbuka.
Merespons dinamika dan keresahan publik yang terus berkembang, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X segera mengambil langkah evaluasi.
"Saya sudah meminta Sekretaris Daerah untuk memanggil penanggung jawab MBG, karena ada sejumlah pihak yang protes. Sepertinya materi atau kurang pas," ungkap Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X ditemui di Kompleks Kepatihan, Kamis (26/2/2025).
Sri Sultan menekankan bahwa program ini harus berjalan dengan akuntabilitas yang jelas, baik dari sisi kualitas gizi maupun transparansi nilai barang.
Evaluasi menyeluruh diminta agar asumsi-asumsi liar di tengah masyarakat dapat diredam dengan fakta yang terang.
"Jadi kami mengajukan syarat, tidak sekadar anggapannya ini harganya tidak Rp10.000. Harapannya, menu tersebut diperbaiki, termasuk kejelasan harganya," tegas Sultan.
"Dan mereka menyetujui hal tersebut. Misalnya, jika diberikan pisang, harus jelas berapa harganya supaya clear, Itu kesimpulannya.
Pada akhirnya, kejelasan rincian menu dan harga menjadi sebuah keharusan demi menjaga kepercayaan publik terhadap program ini.
"Sehingga, tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang membuat semua pihak merasa tidak nyaman. Itu saja," ujarnya.
Pakar Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Dr. Merita Arini, MMR menilai menu MBG kering selama Ramadan kurang memenuhi gizi seimbang.
Beberapa paket MBG kering memang cukup memenuhi angka kecukupan energi, namun protein terbatas, dominan makanan manis atau berbasis tepung, kandungan lemak dan garam cukup tinggi.
Ada MBG yang memberikan roti, kacang bawang, kacang atom, telur asin, hingga keripik tempe.
“Program ini kan dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi ya, tetapi kalau dengan menu seperti itu, belum bisa memenuhi gizi seimbang,” katanya, Kamis (26/2/2026).
"Sebagian besar MBG kering berupa roti berbasis tepung atau karbohidrat sederhana. Memang praktis, umur simpan lebih lama, tapi dari perspektif gizi kurang ideal apabila terlalu dominan.
Ia menilai peran ahli gizi di masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sangat penting dalam menyusun menu MBG.
Menurut dia, ahli gizi juga perlu memadukan makanan tinggi natrium dengan makanan lain dalam satu paket MBG.
“Telur apapun itu kalau direbus saja nggak masalah, tetapi kalau berbentuk telur asin, tu kan kandungan natriumnya tinggi. Problemnya lagi nanti ada kacang bawang, keripik tempe, abon yang tinggi natrium, tinggi lemak. Perencanaan menu harus dievaluasi agar makanan tinggi natrium tidak berada dalam satu paket,” sambungnya.
Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY itu menambahkan, MBG kering yang diberikan selama Ramadan seperti cemilan atau makanan pendamping.
Dengan demikian, perlu ada edukasi kepada keluarga penerima manfaat untuk menyediakan makanan sehat.
Jika MBG kering berkelanjutan, ia mendorong SPPG untuk berkolaborasi dengan UMKM sekitar yang bisa menyediakan menu dengan masa simpan lebih panjang.
“Kan ada UMKM yang bisa memasak daging atau sayuran yang di-vacum, tanpa pengawet. Nah, SPPG bisa berkolaborasi. Namun jika anggarannya tidak mencukupi, tentu SPPG juga harus mencari cara, mencari teknologi agar menu MBG ini tetap memenuhi gizi. Tentu ini hal yang harus dibicarakan oleh pemangku kebijakan di level atas,” terangnya.
“Atau misalnya fokus pada satu komponen gizi saja, misalnya protein. Misalnya diberikan telur rebus saja, atau mungkin MBG untuk satu minggu itu diganti dengan ayam utuh. Karena kan tidak semua masyarakat bisa membeli lauk berkualitas. Tentu ini butuh formulasi dan kajian dari pemangku kebijakan,” katanya.
( tribunjogja.com/ han/ maw)
