SURYA.CO.ID - Rencana pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, senilai Rp 8,5 miliar, berbuntut panjang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menilai bahwa kendaraan SUV Hybrid 2996 cc itu dibutuhkan untuk menunjang mobilitas kepala daerah yang kerap menghadapi medan berat di sejumlah wilayah tersebut.
Senada itu, Gubernur Rudy Mas'ud menjelaskan bahwa wilayahnya kerap mendapat kunjungan dari pejabat, investor, maupun tamu mancanegara sehingga membutuhkan fasilitas memadai.
“Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global,” kata Rudy.
Dia juga menilai kepala daerah perlu menggunakan kendaraan yang layak sebagai bagian dari upaya menjaga citra daerah.
“Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya, jangan dong. Jaga marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur,” pungkasnya.
Namun, ia menyebut, hingga saat ini belum menggunakan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
“Sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya, mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan,” ujar Rudy saat ditemui, Selasa (24/2/2026).
Baca juga: Harta Kekayaan Rudy Masud, Gubernur Kaltim yang Mobdinnya Rp8,5 Miliar hingga Ditegur Partai Golkar
Dia menjelaskan, kendaraan dinas tersebut saat ini berada di Jakarta dan akan digunakan untuk agenda yang bersifat nasional maupun internasional.
Kendati begitu, wacana pengadaan mobil seharga Rp 8,5 miliar itu menuai sorotan tajam.
Berikut ini respons sejumlah pihak berdasarkan rangkuman SURYA.CO.ID dari berbagai sumber.
Masyarakat menilai anggaran tersebut sebaiknya dipakai untuk pembangunan infrastruktur.
Seorang pedagang di Samarinda, Suryani (45), mengaku pertama kali tahu kabar itu dari media sosial.
Ia menilai, dengan anggaran tersebut lebih baik digunakan untuk menambal lubang jalan.
“Pas dengar harganya sampai segitu, bingung ya, jalan di sini aja masih ada yang berlubang, Kami tiap hari lewat."
"Kalau menurut saya sih, mending buat tambal jalan dulu,” ujarnya saat ditemui, Jumat (27/2/2026), dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com.
Ia bilang, pedagang kecil seperti dirinya lebih merasakan dampak jalan dibanding urusan mobil dinas pejabat.
“Kalau jalan bagus, yang jualan, yang belanja nyaman, Kan dipakai tiap hari,” katanya.
Rajian (39), warga lainnya juga punya pendapat serupa. Ia menilai uang miliaran rupiah bisa dipakai untuk fasilitas umum.
“Kalau bisa ya buat yang dipakai orang banyak. Sekolah diperbaiki, puskesmas dibagusin, atau tempat olahraga. Daripada mobil mahal, kami sih lebih senang lihat yang begitu,” ucapnya.
Menurutnya, masyarakat sebenarnya tidak melarang kepala daerah punya mobil dinas.
“Ya wajar ada mobil dinas. Cuma kalau sampai Rp 8 miliar lebih, yang pakai satu orang, kita pasti mikir-mikir” katanya.
Sementara Martinus (44), warga asli Kabupaten Mahakam Ulu mengaku di daerahnya akses jalan masih jadi persoalan.
“Di Mahulu ini kalau hujan, jalan bisa susah dilewati. Ada kampung yang aksesnya terbatas. Jadi pas dengar ada mobil dinas mahal, ya kami mikir, apa nggak bisa itu dipakai bantu perbaiki jalan di sini,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon.
Martinus mengatakan, warga di pedalaman berharap anggaran diarahkan pada pembangunan yang langsung terasa.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyarankan untuk melakukan pengadaan mobil sesuai dengan kebutuhan.
Sehingga, menurutnya, Pemprov Kaltim tidak perlu membeli mobil yang harganya berlebihan. "Sebaiknya tidak berlebihan, sesuai saja dengan kebutuhan yang ada," ujar Bima Arya.
Ia juga menegaskan bahwa semua belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh kepala daerah ada aturannya.
Namun demikian, selain berpatokan pada aturan, Bima Arya juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan asas kepatutan.
Apabila pembelanjaan mobil dinas sudah sesuai dengan peraturan, mulai dari kapasitas mesin, hingga CC-nya, maka harus dilihat soal kelayakannya.
"Apakah pembelanjaan mobil dinas sudah sesuai dengan kebutuhan, apakah sudah layak dalam masa efisiensi seperti ini," tuturnya.
Bima Arya juga telah berkomunikasi dengan Rudy Mas'ud perihal pembelian mobil dinas tersebut.
Dari informasi yang diperoleh, didapati bahwa Rudy Mas'ud selama menjalankan tugas sebagai gubernur ternyata menggunakan mobil pribadi.
"Kemarin sudah komunikasi dengan Pak Gubernur, beliau memang menjelaskan bahwa selama ini beliau menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan dinas di Kaltim," jelas Bima Arya.
Kendati demikian, ia mengingatkan agar pengadaan mobil dinas dilakukan secara wajarnya.
"Ya memang kalau ada kebutuhan belanja mobil dinas, baiknya sewajarnya saja," imbuh eks Wali Kota Bogor ini.
Partai Golkar sebagai pengusung, menegur Rudy Mas'ud.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah harus diukur berdasarkan situasi rakyat, bukan kepentingan pribadi pejabat.
“Dari penjelasan Gubernur memang anggaran ini diketok tahun 2024, tetapi untuk mobil dengan spek seperti itu harus inden."
"Kalimantan Timur medannya berat dengan luas wilayah seperti luasan Pulau Jawa. Tapi apa pun kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita, bukan dengan ukuran pribadi,” kata Sarmuji, dikutip SURYA.CO.ID dari Tribunnews.com.
Sarmuji mengatakan bahwa DPP Golkar telah berkomunikasi secara langsung dengan Rudy Mas’ud untuk menyampaikan hal tersebut.
Dalam komunikasi itu, Golkar meminta agar kebijakan yang diambil lebih mendengarkan suara publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim. Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi,” ujarnya.
“Ya, kami saling mengingatkan,” sambungnya.
===
Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.
Klik di sini untuk untuk bergabung
