Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Nazmi Abdurrahman
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, dari Fraksi PKS, Elly Farida, mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat untuk segera mengaktivasi SMAN 1 Sidamulih Pangandaran.
Elly bersama jajaran Komisi V DPRD Jabar, sudah berkunjung ke SMAN 1 Sidamulih yang baru selesai dibangun. Dalam kunjungan tersebut, kata Elly, diketahui bahwa kondisi sekolah tersebut belum siap beroperasi.
Bangunan sekolah, kata Elly, memang sudah tersedia secara fisik, namun belum memiliki kepala sekolah definitif, tenaga pendidik, maupun dukungan anggaran operasional seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Sekolah ini belum siap beroperasi. Kepala sekolah belum ada, guru belum ada, anggaran operasional juga belum tersedia. Ini tentu mengancam target operasional tahun ajaran 2026,” ujar Elly, Sabtu (28/2/2026).
Padahal, kata Elly, SMAN 1 Sidamulih diharapkan menjadi tumpuan pendidikan menengah bagi lulusan SMP di wilayah sekitar yang sangat membutuhkan akses sekolah negeri.
Pihaknya pun mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk segera mengalokasikan anggaran serta menempatkan kepala sekolah dan tenaga pendidik agar sekolah bisa segera difungsikan.
Selain itu, Komisi V juga menyoroti akses jalan menuju sekolah yang masih sempit dan belum memadai sehingga perlu perbaikan untuk mendukung mobilitas siswa dan guru.
Elly menambahkan, persoalan akses pendidikan di daerah terpencil masih menjadi tantangan, baik di Jawa Barat maupun secara Nasional. Keterbatasan fasilitas dan distribusi sekolah yang belum merata masih ditemukan di sejumlah wilayah.
Karena itu, Komisi V berkomitmen melakukan pengawasan berkala terhadap sarana dan prasarana pendidikan, termasuk memonitor kesiapan fasilitas, distribusi guru, dan kebutuhan infrastruktur.
“Kami menegaskan bahwa akses pendidikan yang merata dan bermutu adalah hak seluruh masyarakat Jawa Barat. Bangunan fisik saja tidak cukup, harus diiringi kesiapan SDM dan anggaran,” katanya.
Elly juga mendorong agar penempatan kepala sekolah segera ditetapkan, alokasi anggaran disesuaikan kebutuhan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dilakukan untuk memperbaiki akses jalan.
