WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Selama ini, proses politik di gedung parlemen sering kali dianggap sebagai labirin yang membosankan dan jauh dari jangkauan anak muda.

Namun, suasana di Kopikina Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/2/2026) malam, justru menunjukkan pemandangan kontras.

Ratusan anak muda urban memadati forum dialog interaktif bertajuk “Touchbase amé DPRD: Rempug Longok Dapur Kebijakan Kite” untuk menagih transparansi dan memahami cara kerja wakil rakyat mereka.

Baca juga: Krematorium di Kalideres Diprotes, DPRD Ingatkan Perda Larang Lokasi di Wilayah Padat

Forum yang diinisiasi oleh gerakan edukasi politik Bijak Memantau ini menjadi jembatan bagi kalangan muda untuk berdiskusi secara setara dengan anggota DPRD DKI Jakarta mengenai isu-isu "perut" dan kelayakan hidup di ibu kota.

Mendekatkan Jarak, Mengawal Anggaran

Efraim Leonard dari Sekretariat Bijak Memantau menjelaskan bahwa kegiatan ini lahir dari keresahan akan adanya jarak antara anak muda urban dengan proses politik daerah.

Padahal, keputusan yang diambil di tingkat DPRD sangat memengaruhi biaya transportasi hingga akses pendidikan mereka.

Baca juga: Masa Reses, Anggota DPRD DKI Terima Keluhan Banyaknya Saluran Air yang Terputus

“Banyak anak muda belum sepenuhnya mengenal peran DPRD. Touchbase kami desain agar aspirasi warga bisa langsung diterjemahkan menjadi pengawasan kebijakan dan anggaran. Di sinilah dapur kebijakan kita sebenarnya,” ujar Efraim di lokasi.

Hadir dalam diskusi tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Uwais El Qoroni, menekankan bahwa masyarakat—khususnya generasi muda—harus paham bahwa tugas anggota dewan tidak hanya soal menyetujui anggaran triliunan rupiah.

“Kita ingin masyarakat tahu bahwa DPRD bukan hanya memiliki fungsi penganggaran, tetapi juga fungsi pengawasan. Itu yang paling penting. Kami ingin setelah pulang dari sini, mereka bisa menjadi agen informasi bagi lingkungannya,” tegas Uwais.

Kegalauan Kelas Menengah dan Nasib KJP

Isu yang mencuat dalam dialog tersebut sangatlah substantif. Ghozi Zulazmi, anggota Komisi E lainnya, menyoroti kekhawatiran peserta terhadap keberlanjutan bantuan pendidikan seperti KJP dan KJMU.

Menurutnya, pemerintah harus tetap waspada agar program besar lainnya tidak mengorbankan hak dasar pendidikan warga.

Tak hanya itu, diskusi juga menyentuh nasib "kelompok terjepit" alias kelas menengah Jakarta.

“Banyak anak muda dengan penghasilan Rp5 juta sampai Rp15 juta, tapi tanggungannya besar sehingga sering kali impas (tidak bisa menabung). Ini perlu dipikirkan solusinya melalui kebijakan pemberdayaan, bukan sekadar bansos,” jelas Ghozi.

Dialog yang juga dihadiri oleh Elva Farhi Qolbina dan Farah Savira ini membuktikan bahwa anak muda Jakarta sebenarnya memiliki kepedulian tinggi terhadap isu publik, asalkan ruang diskusinya dikemas dengan cara yang partisipatif dan tidak kaku.(m27)