TRIBUNJAKARTA.COM - Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu pagi, 28 Februari 2026, dilaporkan melancarkan serangan terhadap sejumlah wilayah di Iran yang disebut menargetkan berbagai lokasi sipil.
Dalam serangan tersebut, Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran, Ali Khamenei, dilaporkan gugur setelah kantor beliau menjadi sasaran serangan.
Informasi tersebut disampaikan dalam pernyataan resmi Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta.
Dalam keterangan tersebut, Iran menyebut serangan itu sebagai tindakan agresi yang melanggar integritas teritorial dan kedaulatan nasional negara tersebut.
Serangan tersebut juga dilaporkan terjadi ketika warga Iran sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.
Menurut pernyataan tersebut, pada jam-jam awal serangan sejumlah fasilitas sipil, termasuk sekolah, menjadi sasaran rudal. Salah satu serangan dilaporkan menghantam sebuah sekolah dasar di Kabupaten Minab.
Akibat serangan tersebut, sekolah itu hancur total. Hampir 200 anak perempuan yang berada di lokasi dilaporkan tewas.
Iran menilai serangan tersebut sebagai tindakan brutal yang menargetkan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.
Selain sekolah, serangan juga disebut menyasar fasilitas umum lain seperti klub olahraga serta rumah-rumah penduduk.
Pemerintah Iran menilai tindakan tersebut bertolak belakang dengan klaim Amerika Serikat dan Israel yang menyatakan ingin membantu rakyat Iran.
Dalam pernyataannya, Iran menilai klaim Amerika Serikat yang menyatakan ingin membantu rakyat Iran tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Menurut Iran, dalih yang sama sebelumnya juga digunakan dalam berbagai peristiwa di kawasan Timur Tengah. Iran mencontohkan invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003 yang disebut dilakukan dengan alasan membantu rakyat Irak.
Namun menurut Iran, intervensi tersebut justru meninggalkan dampak berupa kematian, kehancuran, dan penderitaan bagi masyarakat setempat.
Iran juga menyinggung pengalaman serupa yang dialami oleh negara lain seperti Libya dan Afghanistan, yang menurut mereka juga mengalami dampak besar akibat intervensi militer Amerika Serikat.
Iran menyebut permusuhan Amerika Serikat terhadap negara tersebut telah berlangsung selama lebih dari tujuh dekade.
Salah satu peristiwa yang disebut sebagai titik awal adalah kudeta pada 19 Agustus 1953 yang menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Iran saat itu, Mohammad Mossadegh.
Menurut Iran, kudeta tersebut didukung oleh Amerika Serikat dan menjadi awal dari berbagai bentuk intervensi terhadap urusan dalam negeri Iran.
Iran juga menyinggung berbagai sanksi yang diberlakukan Amerika Serikat setelah kemenangan Revolusi Islam Iran pada 1979.
Menurut Iran, sanksi politik dan ekonomi diberlakukan sejak awal revolusi dengan tujuan melemahkan pemerintahan baru yang lahir dari kehendak rakyat Iran.
Selama beberapa dekade berikutnya, Amerika Serikat disebut terus meningkatkan tekanan melalui sanksi ekonomi yang menurut Iran berdampak besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Iran juga menyoroti dukungan Amerika Serikat terhadap Irak selama perang Iran–Irak yang berlangsung pada September 1980 hingga Agustus 1988.
Perang yang berlangsung selama delapan tahun itu disebut menewaskan lebih dari 155.000 orang dalam pertempuran langsung. Selain itu, lebih dari 16.000 orang dilaporkan tewas akibat serangan rudal dan udara terhadap kota-kota di Iran.
Menurut Iran, dukungan internasional terhadap Irak pada masa itu memperpanjang konflik dan memperbesar jumlah korban.
Iran juga menyinggung insiden penembakan pesawat penumpang Iran oleh kapal perang Amerika Serikat pada Juli 1988.
Pesawat Airbus Iran yang sedang terbang di atas Teluk Persia ditembak oleh kapal perang Amerika Serikat USS Vincennes. Insiden tersebut menewaskan seluruh 291 penumpang di dalam pesawat, termasuk 66 anak-anak.
Peristiwa tersebut hingga kini masih menjadi salah satu tragedi yang sering disebut dalam hubungan tegang antara Iran dan Amerika Serikat.
Iran juga menuduh Amerika Serikat memberikan dukungan terhadap sejumlah kelompok yang disebut terlibat dalam aksi teror terhadap warga sipil dan pejabat Iran sejak dekade 1980-an.
Salah satu kelompok yang disebut adalah Organisasi Mujahidin Khalq (MKO). Iran menyatakan bahwa berbagai serangan yang dilakukan kelompok tersebut telah menyebabkan ribuan korban jiwa.
Menurut Iran, negara tersebut telah kehilangan sekitar 17.000 orang akibat aksi terorisme selama beberapa dekade terakhir.
Dalam pernyataannya, Iran juga menyoroti sejumlah peristiwa ketegangan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Pada Januari 2020, salah satu komandan militer senior Iran dilaporkan tewas dalam serangan yang diperintahkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump, di Baghdad, Irak.
Iran juga menyinggung serangan terhadap Konsulat Iran di Damaskus pada April 2024 serta serangan terhadap fasilitas militer Iran pada Oktober 2024.
Selain itu, Iran menyebut adanya serangan lanjutan pada Juni 2025 yang menewaskan sejumlah komandan militer senior Iran serta serangan terhadap fasilitas nuklir Iran pada bulan yang sama.
Iran juga menyinggung peristiwa protes yang terjadi pada Januari 2026 di dalam negeri.
Menurut pernyataan tersebut, protes yang awalnya berlangsung damai kemudian berubah menjadi kerusuhan yang menyebabkan ribuan korban jiwa.
Iran menyebut sebanyak 2.427 orang tewas dalam kerusuhan tersebut, termasuk petugas keamanan dan warga sipil, dari total 3.117 korban.
Di akhir pernyataannya, Kedutaan Besar Iran di Jakarta menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan rakyat Indonesia atas dukungan yang diberikan kepada Iran.
Iran juga menyambut kesiapan pemerintah Indonesia untuk membantu melakukan mediasi dalam konflik yang sedang berlangsung.
Selain itu, Iran menegaskan pentingnya sikap tegas dari para pejabat Indonesia dalam mengutuk tindakan agresi yang disebut dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
