TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Selly Andriany Gantina, mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan maksimal dan mempercepat proses pemulangan puluhan ribu jemaah umrah Indonesia yang saat ini berada di Tanah Suci.

Desakan ini muncul menyusul gangguan penerbangan internasional akibat eskalasi perang yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Selly menyebut, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keselamatan warganya dalam situasi apa pun, termasuk para jemaah umrah yang kini berada dalam ketidakpastian.

“Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk jemaah umrah, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam aspek keselamatan, kepastian layanan, serta kepastian kepulangan. Prinsip perlindungan negara terhadap warga negara di luar negeri merupakan mandat konstitusi yang tidak boleh dikompromikan oleh situasi apa pun," kata Selly kepada Tribunnews.com di Jakarta, Minggu (1/3/2026).

Menurut dia, lebih dari 58.000 jemaah umrah Indonesia saat ini belum dapat kembali ke Tanah Air sesuai jadwal.

Baca juga: Perang Iran Vs AS-Israel, Kemlu Imbau WNI di Timur Tengah Siapkan Opsi Hadapi Risiko Darurat

Hal ini disebabkan penutupan sejumlah ruang udara dan pembatalan penerbangan internasional imbas memanasnya konflik regional di Timur Tengah.

Selly menilai situasi ini menempatkan ribuan WNI dalam posisi rentan, baik dari segi keamanan maupun logistik selama menunggu kepastian jadwal kepulangan.

Meskipun Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh telah mengeluarkan imbauan resmi dan menyatakan terus memantau situasi, Selly menilai langkah tersebut belum cukup.

Baca juga: Korea Utara Kecam Serangan AS-Israel ke Iran: Agresi Ilegal, Pelanggaran Terhadap Kedaulatan

Menurut dia, imbauan administratif harus segera disusul dengan tindakan nyata di lapangan.

“Kehadiran negara tidak boleh berhenti pada imbauan administratif. Negara harus memastikan adanya skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu. Jemaah tidak boleh dibiarkan berada dalam ketidakpastian akibat dinamika global yang berada di luar kendali mereka," ujar Selly.

Selly menekankan setidaknya tiga aspek strategis yang harus diperkuat ke depan. Pertama, penguatan sistem perlindungan jemaah sebagai bagian dari perlindungan warga negara. 

"Negara harus memiliki protokol krisis yang terstruktur, termasuk skema pemulangan alternatif, perlindungan logistik, serta kepastian layanan selama jamaah terdampak situasi darurat," tegasnya. 

Kedua, penguatan akuntabilitas penyelenggara perjalanan ibadah umrah agar memiliki kesiapan manajemen krisis dan memastikan jamaah tidak menanggung beban akibat risiko global.

Ketiga, penguatan koordinasi lintas kementerian dan perwakilan negara di luar negeri, guna memastikan respons negara berjalan cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada keselamatan warga negara.

“Situasi ini menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah umrah tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik global. Oleh karena itu, negara harus memiliki sistem perlindungan yang kuat, adaptif, dan mampu memberikan kepastian perlindungan bagi warga negara dalam situasi krisis,” ucapnya.

Selly juga mendorong pemerintah untuk menyampaikan perkembangan situasi secara transparan dan berkala kepada publik dan keluarga jemaah, guna memastikan kejelasan informasi dan menghindari kecemasan yang berkepanjangan.

"Negara tidak boleh absen ketika rakyatnya berada dalam situasi rentan. Keselamatan warga negara adalah hukum tertinggi, dan negara wajib memastikan setiap jemaah dapat kembali ke tanah air dengan aman, bermartabat, dan dengan kepastian yang jelas," imbuhnya. 

Diketahui, Israel melancarkan serangan ke Teheran, Iran, pada Sabtu (28/2/2026) pagi.

Pemerintah Israel menutup wilayah udaranya dan menetapkan status darurat nasional.

Mengutip laporan The Guardian, langkah penutupan wilayah udara diambil sebagai antisipasi jika Iran membalas dengan mengirimkan drone maupun rudal.

Juru bicara militer Israel menyebut serangan tersebut sebagai langkah pendahuluan untuk menyingkirkan ancaman terhadap negaranya.

Sementara itu, media Iran mengonfirmasi Ayatollah Ali Khamenei telah meninggal.