TRIBUNTRENDS.COM - Serangan udara yang dilancarkan oleh Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran pada Sabtu (28/2/2026) memicu beragam reaksi dari dunia internasional.
Banyak pihak memberi kecaman keras hingga seruan untuk segera menghentikan eskalasi konflik. Peristiwa tersebut tidak hanya mengguncang kawasan Timur Tengah, tetapi juga menyita perhatian banyak negara, termasuk Indonesia.
Respons pun datang dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ia menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengambil peran sebagai fasilitator dialog antara pihak-pihak yang bertikai.
Bahkan, Prabowo Subianto menyampaikan kesediaannya untuk bertolak langsung ke Teheran, ibu kota Iran, guna menjalankan misi perdamaian.
Langkah tersebut dimaksudkan agar ketegangan dapat segera diredam dan kondisi yang lebih kondusif bisa kembali tercipta.
Namun demikian, inisiatif tersebut tidak lepas dari sorotan dan kritik sejumlah pihak. Salah satu yang angkat bicara adalah mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit.
Ia menilai bahwa Iran kemungkinan tidak akan sepenuhnya menerima Indonesia sebagai mediator dalam situasi saat ini.
Pandangan tersebut merujuk pada fakta bahwa Indonesia telah bergabung dengan Board of Peace, yang merupakan bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Menurut Dian, keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut berpotensi memengaruhi persepsi Iran terhadap posisi netral Indonesia.
Dian pun menyarankan agar Prabowo lebih memprioritaskan persoalan dalam negeri ketimbang terlibat terlalu jauh dalam dinamika geopolitik yang kompleks di kawasan Timur Tengah.
Pendapat senada juga disampaikan oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Ia mengingatkan agar Presiden tidak terburu-buru mengambil langkah diplomatik dengan mengunjungi Teheran sebelum mempertimbangkan berbagai aspek strategis dan risiko yang mungkin timbul.
Baca juga: Mantan Dubes Tak Setuju Prabowo ke Teheran Damaikan AS & Iran: Fokus dalam Negeri, Masih Banyak PR
Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS), Dino Patti Djalal menanggapi kesediaan Presiden Prabowo Subianto sebagai penengah atau mediator konflik yang terjadi antara AS dengan Iran.
Menurutnya, wacana terbang ke Teheran untuk menjadi penengah dipandang tidak realistis.
"Sebagai political scientist yang independen dan juga sebagai mantan diplomat Indonesia, saya heran kenapa ide ini tidak difilter dulu sebelum diumumkan karena sangat tidak realistis," ungkapnya dalam video yang diunggah pada akun X pribadinya, @dinopattidjalal, Minggu (1/3/2026).
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI itu menilai, dalam melakukan serangan militer kepada musuhnya, Amerika Serikat jarang sekali mau ditengahi atau dimediasikan oleh pihak ketiga.
Menurutnya ego Amerika sebagai negara superpower terlalu tinggi untuk menerima mediator.
"Dan saya juga meyakini Presiden Trump kali ini tidak mau Indonesia ikut campur karena mood-nya pada saat ini sedang gelap mata untuk menumbangkan pemerintah Iran," ungkapnya.
Baca juga: Kondisi Jenazah Khamenei Pemimpin Tertinggi Iran, Trump: Salah Satu Orang Paling Jahat dalam Sejarah
Peraih gelar PhD dari London School of Economics itu menilai, pemerintah Iran belakangan ini tidak begitu dekat dengan pemerintah Indonesia.
Ia menyebut, dalam 15 bulan terakhir, Prabowo tidak pernah bertemu dengan Presiden Iran dan juga tidak pernah mengunjungi Iran, walaupun belakangan ini ada undangan dari Iran yang dilayangkan kepada Prabowo.
"Dan juga tidak pernah ada pertemuan bilateral antara kedua pemimpin di negara ketiga, misalnya sewaktu KTT BRICS atau sewaktu KTT D-8. Menlu Sugiono juga tidak pernah melakukan kunjungan bilateral ke Teheran walaupun pernah ketemu sekali dengan Menlu Iran di Jenewa," ungkapnya.
Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada kurun 2004-2010 itu meyakini ide Prabowo menjadi penengah AS dan Iran tidak akan terjadi.
"Kalau Presiden Prabowo merencanakan untuk terbang ke Teheran untuk melakukan mediasi, tidak mungkin Presiden Trump atau Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebagai pihak yang menyerang Iran akan bersedia berkunjung ke Teheran."
"Ini tidak realistis dan tidak akan mungkin terjadi. Kita harus jujur mengenai hal ini," tegasnya.
Dan tambah tidak mungkin lagi, lanjut Dino, dalam upaya mediasi berarti Presiden Prabowo harus bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pihak yang paling utama menyerang Iran.
"Dan ini kan secara politik, diplomatik, dan juga logistik tidak mungkin terjadi, dan ini akan menjadi political suicide atau bunuh diri politik bagi Presiden Prabowo di dalam negeri," ungkapnya.
"Jadi saya sungguh tidak tahu dari mana datangnya ide yang menakjubkan ini agar Presiden Prabowo terbang ke Teheran untuk menjadi mediator konflik segitiga ini," lanjutnya.
Baca juga: Jusuf Kalla Ragukan Misi Damai Presiden Prabowo di Tengah Bara Iran-AS: Dunia Ditentukan Amerika
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri itu menilai, yang paling penting bagi Indonesia bukan mencari peran sebagai juru damai dalam konflik ini karena ini tidak realistis.
"Tapi justru untuk menegaskan posisi Indonesia secara jelas, secara tegas, dan secara lugas. Kita harus berani menyatakan apa yang benar, benar dan apa yang salah, salah, apa pun risikonya," tekannya.
Ia menegaskan, serangan Amerika dan Israel terhadap Iran itu bertentangan dengan segala prinsip yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato bersejarah di Sidang Majelis Umum PBB tahun lalu.
"Dan kita harus selalu konsisten menegakkan prinsip perdamaian dan norma-norma hukum internasional. Kita tidak mau nanti sejarah mencatat tidak ada satu pun skenario di mana Indonesia bersedia untuk mengkritik aksi dari negara adidaya, apa pun yang dilakukan negara adidaya tersebut."
"Dan kalau ini terjadi berarti politik luar negeri kita tidak lagi politik bebas aktif," ungkapnya.
Dino mengingatkan, sejarah mencatat Indonesia tidak ragu untuk bertentangan atau berbeda pendapat dengan Amerika Serikat.
Baik dalam kasus serangan Amerika terhadap Irak, mengenai Konvensi Hukum Laut PBB, mengenai keanggotaan Republik Rakyat Tiongkok di PBB, dan lain sebagainya.
"Berbeda pendapat itu tidak berarti bermusuhan dan bermitra tidak juga berarti kita nurut atau tunduk dengan Amerika Serikat," ungkapnya.
"Melalui pesan ini terhadap Presiden Donald Trump, kita juga sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berprinsip, yang berpendirian, dan tidak mudah di-take for granted oleh negara lain. Apalagi Hamas dan kelompok lain di Palestina mempunyai kedekatan khusus dengan Iran, dan dampaknya pasti ada," ungkapnya.
Apalagi, lanjutnya, pasukan perdamaian Indonesia nanti praktis akan berada di bawah komando Amerika Serikat dan di bawah kendali Donald Trump sebagai ketua dari Board of Peace.
"Di bawah kepemimpinan Donald Trump yang sulit diprediksi, yang sering melanggar hukum internasional, dan sering memaksakan kehendaknya pada negara lain terutama yang lemah, kita harus menghindari risiko pasukan Indonesia terjebak dalam komplikasi yang mungkin timbul dari konflik segitiga Amerika-Israel-Iran yang masih akan terus berkembang."
"Pikirkan dengan matang-matang dan saksama. Validasi sejarah jauh lebih penting daripada validasi dari Gedung Putih," tekan Dino.
Melalui akun X resmi @Kemlu_RI, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyebut Presiden Prabowo bersedia terbang ke Teheran untuk menjadi mediator.
Berikut pernyataan lengkap Indonesia:
"Indonesia sangat menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran, yang telah berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Indonesia menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi."
"Indonesia kembali menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai."
"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi."
"Peningkatan ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas kawasan serta perdamaian dan keamanan dunia."
"WNI di wilayah terdampak diimbau tetap tenang, waspada, mengikuti arahan otoritas setempat, dan menjaga komunikasi dengan Perwakilan RI terdekat," tulis Kemlu.
(TribunTrends.com)(Tribunnews.com/Gilang P)
