TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Perang Israel-Amerika Serikat (AS) vs Iran memberikan dampak negatif ke sejumlah negara, termasuk Indonesia.
Dampak yang dirasakan masyarakat Indonesia yaitu potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya harga bahan bakar minyak (BBM), hingga akhirnya harga bahan pokok menjadi makin mahal.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, memanasnya tensi di Timur Tengah imbas serangan Israel-AS ke Iran memicu kenaikan harga energi.
"Harga minyak Brent sudah menyentuh US$ 73 per barel dari yang sebelumnya sempat di US$ 65 per barel di awal Februari. Bisa jadi harga minyak global akan menyentuh US$ 120 per barel sama seperti ketika Rusia melakukan invasi ke Ukraina,” tutur Nailul dikutip dari Kontan, Senin (2/3/2026).
Menurutnya, ditutupnya Selat Hormuz dapat mengurangi pasokan minyak global secara signifikan, karena sekitar 20 persen perdagangan minyak mentah global melewati jalur tersebut.
“Berkurangnya pasokan minyak otomatis menaikkan harga minyak mentah dunia,” kata Nailul.
Selat Hormuz menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk dan paling strategis bagi perdagangan energi dan barang global, telah ditutup dan kapal-kapal komersial dilarang mendekat.
Penutupan jalur ini otomatis menghambat arus kapal dagang yang membawa barang dan komoditas, sehingga kelancaran distribusi barang impor dan ekspor Indonesia berpotensi terganggu dalam waktu dekat.
Selain itu, potensi keterlibatan kelompok Houthi di Laut Merah juga membuka risiko gangguan di Bab el-Mandab.
Jika jalur itu terganggu, arus perdagangan yang melewati Terusan Suez dan Mesir terancam tersendat. Kapal-kapal terpaksa memutar lewat Afrika, memicu kenaikan ongkos logistik global dan harga barang.
Oleh sebab itu, Nailul mengingatkan lonjakan harga minyak akan membebani fiskal.
Kenaikan harga minyak mentah dan barang impor akan memperbesar subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).
“Anggaran kita akan jebol apabila tidak ada realokasi anggaran ke subsidi BBM,” kata dia.
Nailul pesimistis, pemerintah bisa mengandalkan penerimaan negara di tengah ketidakpastian global.
Opsi penambahan utang dinilai tidak mudah, mengingat lembaga pemeringkat seperti Moody’s dan S&P sebelumnya menyoroti kualitas pengelolaan fiskal Indonesia.
Ia pun menyebut, kenaikan harga energi akan mendorong biaya freight dan premi asuransi yang dampaknya akan ke pelaku usaha berorientasi ekspor maupun yang bergantung pada bahan baku impor menghadapi risiko berlapis.
“Harga impor akan naik dan bisa menyebabkan imported inflation,” katanya.
Hal senada juga disampaikan, Founder dan CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi.
Ia menyebut, kenaikan harga minyak akibat potensi gangguan Selat Hormuz akan memengaruhi harga solar domestik, komponen utama biaya operasional transportasi darat.
Setijadi memaparkan bahwa dengan porsi BBM mencapai 40 persen dari total biaya operasi truk, kenaikan harga solar akan langsung diterjemahkan ke ongkos angkut.
“Dengan asumsi komponen BBM mencapai 35 persen sampai 40 persen dari total biaya operasi truk, kenaikan harga solar 10 persen dapat mendorong kenaikan ongkos angkut sekitar 3,5 persen sampai 4 persen” tutur Setijadi.
Ia menambahkan, bila solar naik 20 persen, ongkos truk berpotensi terdongkrak 7 persen sampai 8 persen.
Dalam skenario lebih berat, kenaikan 30 persen dapat memicu lonjakan ongkos hingga 10,5 persen sampai 12 persen.
Rata-rata biaya logistik nasional diperkirakan sekitar 14 persen dari harga produk, dan sekitar separuhnya berasal dari transportasi darat.
Dengan struktur tersebut, kenaikan ongkos truk 7 persen sampai 8 persen saja dapat mengerek harga barang rata-rata sekitar 0,5 persen.
Dalam kondisi ekstrem, kenaikan ongkos angkut di atas 10 persen bisa mendorong harga barang mendekati 0,8 persen, terutama pada komoditas pangan, bahan bangunan, dan produk konsumsi bermargin tipis.
Dengan meningkatnya biaya ongkos transportasi akibat kenaikan harga BBM, maka harga bahan pokok dan lainya akan mengalami lonjakan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengatakan dampak paling langsung yang akan dirasakan Indonesia dari konflik adalah gangguan pada rute-rute perdagangan, terutama yang menuju ke kawasan Timur Tengah dan sekitarnya.
“Dampak eskalasi konflik AS, Israel, Iran yang akan terasa paling langsung dan immediate untuk Indonesia adalah gangguan pada rute perdagangan, khususnya yang mengarah ke Timur Tengah dan sekitarnya sarana saat ini Selat Hormuz ditutup, dan kapal-kapal komersial dilarang mendekat,” ujar Shinta
Shinta menilai pelaku usaha perlu mengantisipasi lonjakan biaya perdagangan akibat eskalasi konflik.
Ia mencatat risiko keamanan yang meningkat membuat premi asuransi pengiriman melonjak karena perusahaan pelayaran dan penjamin harus memperhitungkan potensi kerugian akibat konflik.
Di saat yang sama, pembatasan jalur pelayaran dan berkurangnya jumlah kapal yang berani melintas menyebabkan kapasitas angkut menyusut.
Ketidakseimbangan antara pasokan kapal dan kebutuhan pengiriman ini dapat memicu kenaikan tarif logistik, tidak hanya ke Timur Tengah, tetapi juga ke kawasan Eropa dan Afrika yang terhubung melalui rute tersebut.
Dampaknya, biaya impor dan ekspor Indonesia berpotensi meningkat dalam waktu relatif singkat.
“Selain mengganggu kelancaran perdagangan ke Timur Tengah, kami rasa kita juga harus mengantisipasi kenaikan atau lonjakan biaya perdagangan, baik yang disebabkan oleh peningkatan beban asuransi perdagangan maupun karena penurunan volume kapal yang dapat melintas, ke kawasan Timur Tengah, Eropa dan Afrika karena eskalasi konflik ini,” paparnya.
Shinta menyebut, dampak dari kondisi tersebut akan mulai terasa dua atau tiga minggu ke depan, tergantung pada perkembangan situasi di lapangan.
“Dampak-dampak yang bersifat langsung ini bisa dilihat segera dalam beberapa hari hingga dua, tiga minggu ke depan, tergantung pada perkembangan konflik yang terjadi,” beber Shinta.
(Tribunnews/Kontan)
