TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Pelaksanaan pendistribusian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tana Tidung (KTT) masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya terkait ketersediaan bahan baku dan penyesuaian harga.

Untuk diketahui MBG di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara ( Kaltara ) hingga saat ini baru berjalan di Kecamatan Sesayap Hilir. 

Dari lima kecamatan yang ada, wilayah tersebut menjadi yang pertama melaksanakan program karena kesiapan dapur dan proses verifikasi dari pusat lebih dulu rampung.

Dapur SPPG Kecamatan Sesayap Hilir baru diresmikan pada 11 Februari 2026 lalu dan sekaligus langsung memulai penyaluran MBG perdana ke sekolah-sekolah yang menjadi penerima manfaat.

Baca juga: MBG Tana Tidung Baru Berjalan di Sesayap Hilir, Ada 984 Penerima Manfaat, Begini Alasannya 

Kepala SPPG Sesayap Hilir, Junianto, mengungkapkan keterbatasan bahan baku lokal menjadi tantangan tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan program tersebut.

“Cuma kita juga kendalanya di KTT ini karena bahan baku susah, tapi tetap kami upayakan cari di sini dulu,” ujar Junianto kepada TribunKaltara.com, Senin (2/3/2026).

Menurutnya, apabila bahan baku tidak tersedia di Kabupaten Tana Tidung, pihaknya terpaksa mendatangkan dari luar daerah, khususnya dari Tanjung Selor.

“Kalau memang tidak ada di sini, biasa supplier kami itu dari Tanjung Selor. Mitra dapat supplier dari Tanjung Selor,” jelasnya.

Ia menambahkan, keterbatasan hasil pertanian lokal juga menjadi faktor yang memengaruhi kelancaran distribusi.

Baca juga: MBG Bagi Pelajar di Malinau Tetap Dibagikan Selama Ramadan, Varian Menunya Ada Susu dan Kurma 

“Salah satu kendala di KTT ini karena kurang bahan baku. Bahan petani juga kurang,” katanya.

Selain persoalan ketersediaan, penyesuaian harga juga menjadi tantangan dalam penyaluran MBG di Kabupaten Tana Tidung.

Pasalnya, harga patokan dari pemerintah pusat dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi harga di daerah.

“Kalau harga dari pusat dikasih untuk porsi kecil itu Rp 8.000, untuk porsi besar Rp 10.000. Sedangkan kalau kita lihat di KTT itu minimal Rp 30.000 baru bisa terpenuhi semuanya,” ungkapnya.

Perbedaan harga tersebut membuat pihaknya harus melakukan berbagai penyesuaian agar program tetap berjalan sesuai standar.

“Penyesuaiannya ya, walaupun kami sering over budget, tapi itu menjadi pertanggungjawaban kami juga untuk mendistribusikan MBG ini selayaknya,” tegasnya.

(*)

Penulis : Rismayanti