TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kalangan legislatif memberikan dukungan penuh terhadap langkah Pemkot Yogyakarta yang tengah menyiapkan operasional Warung Milik Rakyat (Wamira).
Bahkan, keberadaan Wamira didorong tidak hanya berhenti di tingkat kemantren, namun benar-benar menjangkau 45 kelurahan di seluruh penjuru Kota Pelajar.
Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Muhammad Sofyan, menyampaikan Wamira punya tugas krusial sebagai instrumen pengendali inflasi sekaligus penyedia kebutuhan pokok.
Dengan skema yang sudah diatur sedemikian rupa, keberadaan Wamira di sudut-sudut gang permukiman warga diyakini bisa menunjang stabilitas harga bahan pangan.
"Bahkan, secara otomatis ke depan mungkin sudah tidak dibutuhkan lagi operasi pasar konvensional, karena stok dan harga di Wamira sudah stabil," tandasnya, Senin (2/3/2026).
"Sekarang rencananya lima jadi proyek percontohan. Nah, ke depan menjadi 14 di masing-masing kemantren, ke depan lagi di 45 kelurahan, atau kalau bisa malah lebih," urai Sofyan.
Baca juga: Tanah Ambles di Wirobrajan Yogyakarta, Satu Bangunan Dapur Rumah Warga Rusak
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebut, sudah saatnya pola distribusi kebutuhan pokok beralih ke sistem yang lebih dekat dan tepat sasaran di level akar rumput.
Meski, pihaknya tetap mengapresiasi langkah-langkah intervensi pasar yang selama ini telah dilaksanakan Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Yogyakarta.
"Operasi pasar yang dilakukan pemerintah kota sudah cukup bagus. Hanya, memang perlu kita tingkatkan, agar lebih tepat sasaran. Kami mendorong agar (intervensi) ini sampai di tingkat kelurahan," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menetapkan 5 Warung Milik Rakyat (Wamira) sebagai proyek percontohan atau pilot project, dari target 14 unit yang akan direalisasikan tahun ini.
Program yang digagas sebagai strategi pengendalian inflasi sekaligus penguatan ekonomi kerakyatan tersebut ditarget bisa bergulir per April 2026 mendatang.
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Yogyakarta, Veronica Ambar Ismuwardani, menuturkan Wamira merupakan ide Wali Kota Yogyakarta dalam merespons kondisi inflasi yang sempat tinggi pada 2025.
"Nah, beliau (Wali Kota) menghendaki, yuk kita buat konsep baru, bagaimana Segoro Amarto ini bisa menyentuh langsung ke masyarakat. Dari diskusi panjang itu, lahirlah Wamira," tandasnya, Senin (2/3/2026).
Dijelaskan, Wamira berstatus milik rakyat, bukan kepunyaan korporasi, dengan pengelolaan diutamakan oleh koperasi maupun kelompok masyarakat.
Bahkan, Kadisdag menegaskan, lokasi Wamira bakal diatur di sudut-sudut gang atau permukiman warga, supaya benar-benar dekat dengan akar rumput.
"Dawuh Pak Wali memang di 45 kelurahan. Tapi, tahun ini kita realisasikan 14 dulu. Pilot project yang akan kita launching sekitar lima, di beberapa kemantren, itu di bulan April," cetusnya.
Konsep Wamira dirancang agar masyarakat lebih mudah, murah dan cepat mendapatkan kebutuhan pokok, khususnya sembako, sebagai basis pengendalian inflasi.
Ke depan, Disdag juga membuka peluang kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk agen LPG, PDAM, hingga dukungan perbankan dan kampus untuk edukasi manajemen dan digitalisasi pembayaran.
"Nanti UMKM juga bisa menjajakan dagangannya di situ. Mau agen LPG, kita bantu komunikasi dengan Pertamina. Mau air, bisa kita dekatkan dengan PDAM. Selama dibutuhkan dan harganya masuk, kenapa tidak," tambahnya.
Namun, ia menekankan, pengelola wajib menandatangani pakta integritas untuk berkomitmen menjual sesuai HET dan tidak mengambil keuntungan berlebihan.
Pasalnya, Wamira juga dirancang sebagai instrumen intervensi sosial bagi warga masyarakat rentan, melalui beberapa gebrakan yang kini tengah disiapkan Pemkot Yogyakarta.
"Kalau ide Pak Wali, misalnya, memberikan voucher potongan Rp2.000 kepada warga miskin, mereka bisa beli di Wamira, itu akan sangat membantu. Lalu, CSR dari korporat juga bisa masuk ke sana," ucapnya. (*)
