United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), organisasi PBB yang membawahi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan menyatakan keprihatinan mendalam atas dampak eskalasi militer yang terus berlangsung di Timur Tengah terhadap institusi pendidikan, siswa, dan tenaga pendidik. Sebuah serangan Israel terhadap sekolah dasar putri di Minab, Iran selatan, dilaporkan menewaskan sekitar 150 orang dan melukai puluhan lainnya, banyak di antaranya adalah siswa.

Dalam pernyataan yang disebarkan melalui media sosial pada Minggu (1/3/2026) lalu, UNESCO menegaskan bahwa pembunuhan murid di sekolah dasar (SD) putri di Minab, Iran selatan, merupakan pelanggaran berat hukum kemanusiaan internasional.

UNESCO menekankan bahwa serangan terhadap sekolah mengorbankan keselamatan siswa dan guru serta merusak hak atas pendidikan. UNESCO juga mengingatkan seluruh pihak untuk melindungi institusi pendidikan sesuai mandatnya dan Resolusi 2601 Dewan Keamanan PBB (2021).

Diketahui, UNESCO bergabung dengan sejumlah badan di sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pejabat senior termasuk Sekretaris-Jenderal PBB António Guterres mengutuk serangan militer Israel dan AS serta serangan balasan oleh Iran yang mengenai beberapa negara di Timur Tengah, seperti dilansir dari UN News.

Utusan Perdamaian PBB Malala Kecam Serangan Bom di SD di Iran

Utusan Perdamaian PBB dan peraih Nobel Perdamaian Malala Yousafzai menyampaikan pernyataan melalui media sosial pada Minggu (1/3/2026). Ia menyatakan dirinya hancur hati dan tercengang atas pemboman sekolah dasar putri di Minab, Iran selatan.

"Pembunuhan warga sipil, terutama anak-anak, adalah tindakan yang tidak bisa diterima. Saya mengecamnya secara tegas," tulis Malala melalui unggahan di media sosial.

Ia juga menyerukan agar eskalasi kekerasan di kawasan ini segera dihentikan. Malala menegaskan pentingnya keadilan dan akuntabilitas.

"Seluruh negara dan pihak terkait harus menegakkan kewajiban mereka menurut hukum internasional. Mereka harus melindungi warga sipil dan menjaga keselamatan sekolah," tambahnya.

"Setiap anak berhak hidup dan belajar dengan damai," tegasnya.

Sebelumnya, Malala menjadi simbol global dalam perjuangan pendidikan bagi anak perempuan setelah dirinya ditembak Taliban pada 9 Oktober 2012 karena menentang pembatasan pendidikan bagi perempuan di Pakistan.

Ia kemudian mendirikan Malala Fund bersama ayahnya untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi anak perempuan dan meningkatkan kesadaran akan dampak sosial dan ekonomi pendidikan perempuan.

Dewan Keamanan PBB Tegaskan Perlindungan Sekolah dan Pendidikan Anak

Dalam Resolusi 2601 (2021), Dewan Keamanan PBB menegaskan perlindungan pendidikan sebagai hak anak yang harus dijaga bahkan dalam konflik bersenjata. Resolusi ini mengutuk semua serangan terhadap sekolah, murid, dan guru, serta menekankan bahwa semua pihak harus menghentikan praktik yang membahayakan akses pendidikan.

Dewan Keamanan PBB menyerukan negara-negara anggota dan pihak terkait untuk:

• Melindungi sekolah sebagai ruang aman bagi anak-anak.
• Menjamin akses pendidikan bagi semua anak, termasuk perempuan dan anak-anak dalam situasi rentan seperti pengungsi dan penyintas konflik.
• Mencegah penggunaan sekolah untuk tujuan militer yang dapat menjadikannya sasaran serangan.
• Menyediakan bantuan pendidikan dan dukungan psikososial bagi anak-anak yang terkena dampak konflik.

Resolusi ini menegaskan bahwa pendidikan merupakan komponen penting bagi perdamaian, keamanan, dan pemulihan masyarakat, serta menyerukan komunitas internasional untuk memastikan kelangsungan pendidikan di daerah konflik.