TRIBUNGORONTALO.COM -- Kepastian mengenai pencairan Tunjangan Hari Raya (THR), Bantuan Hari Raya (BHR) untuk pengemudi ojek online, serta paket stimulus Ramadhan 2026 belum diumumkan sesuai rencana.
Pemerintah yang semula menjadwalkan konferensi pers pada Senin, 2 Maret 2026, memutuskan menundanya hingga keesokan hari.
Penundaan tersebut disampaikan oleh Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Bersama ini kami informasikan bahwa agenda tersebut DITUNDA,” demikian keterangan resmi yang diterima media pada Senin.
Agenda penyampaian kebijakan terbaru kini dijadwalkan berlangsung pada:
Konferensi pers akan menghadirkan Airlangga Hartarto sebagai narasumber utama.
Dalam kesempatan itu, pemerintah akan memaparkan kebijakan menjelang Hari Raya, termasuk skema pencairan THR dan BHR, serta perkembangan realisasi stimulus ekonomi selama Ramadhan tahun ini.
Baca juga: Perpres Ojol 2025 Siap Diterbitkan, Pengemudi Bisa Dapat Perlindungan dan Fasilitas Lebih
Informasi tersebut menjadi perhatian luas karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat menjelang Lebaran.
Di sisi lain, Yassierli menyampaikan bahwa Bantuan Hari Raya bagi pengemudi ojek online pada 2026 berpeluang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan aplikasi transportasi digital telah menyatakan komitmen untuk menaikkan nilai bantuan.
“Kemarin hasil pertemuan kita, mereka menyampaikan komitmen. Ada yang menyebutkan nilainya lebih tinggi dari tahun lalu dan itu kita apresiasi,” kata Yassierli di Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa besaran bantuan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan masing-masing perusahaan.
Pemberian BHR kepada mitra pengemudi tidak disamaratakan. Pemerintah menyebut model bisnis transportasi digital bersifat fleksibel dan berbasis produktivitas.
Driver yang bekerja penuh waktu dan yang berstatus paruh waktu berpotensi menerima nominal berbeda, sebagaimana penerapan tahun sebelumnya.
“Yang full tentu berbeda dengan yang part-time, karena model bisnisnya memang tidak sama dengan pekerja formal,” ujar Yassierli.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pengemudi aktif yang diperkirakan berhak menerima BHR berkisar antara 1,2 juta hingga 1,5 juta orang.
Hingga kini, pemerintah belum memutuskan apakah BHR 2026 akan bersifat wajib atau hanya berupa imbauan.
Kementerian Ketenagakerjaan masih akan berkonsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto sebelum mengumumkan kebijakan final.
Pada Lebaran tahun lalu, Presiden meminta perusahaan layanan angkutan digital memberikan bonus hari raya dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan tingkat produktivitas mitra.
Saat itu tercatat sekitar 250.000 pengemudi dan kurir online berstatus aktif, sementara 1 juta hingga 1,5 juta lainnya bekerja secara paruh waktu.
Untuk pekerja di sektor formal, ketentuan pembayaran THR tetap mengikuti regulasi yang berlaku, yakni paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri (H-7).
Kementerian Ketenagakerjaan saat ini masih berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara terkait penerbitan surat edaran pelaksanaan THR.
Kewajiban pembayaran THR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.
Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus berhak menerima THR keagamaan.
(*)
