TRIBUNNEWSMAKER.COM - Ucapan kontroversial yang disampaikan oleh alumni Dwi Sasetyanigtyas langsung memicu reaksi keras dari sejumlah tokoh publik di Indonesia.
Mahfud MD menyatakan kemarahannya, menilai pernyataan tersebut menimbulkan kegaduhan dan bisa menyesatkan publik.
Tak hanya Mahfud, Politikus senior Anhar Gonggong juga menyampaikan rasa kecewanya, mengingat posisi alumni LPDP yang seharusnya menjadi teladan intelektual.
Ucapan Dwi Sasetyanigtyas tersebut memancing perdebatan hangat di media sosial, dengan berbagai pihak menilai ada batas etika yang dilanggar.
Beberapa tokoh masyarakat mengingatkan pentingnya tanggung jawab publik bagi penerima beasiswa prestisius seperti LPDP.
Selain itu, pengamat pendidikan menyoroti bagaimana pernyataan kontroversial bisa mencoreng reputasi lembaga pendidikan dan program beasiswa.
Sementara itu, Dwi Sasetyanigtyas memberikan klarifikasi singkat, namun respons tersebut dianggap belum cukup menenangkan publik.
Kejadian ini menjadi sorotan nasional, memicu diskusi mengenai kebebasan berpendapat versus tanggung jawab moral tokoh publik.
Baca juga: Profil Mahmoud Ahmadinejad, Presiden ke-6 Iran Tewas Diserang Israel-AS, Meninggal Bersama Pengawal
Sederet tokoh ternama mengecam ucapan Dwi Sasetyaningtyas, alumni beasiswa LPDP.
Mulanya Dwi membagikan satu konten di Instagram dan Threads miliknya. Isinya mengenai anak keduanya yang resmi jadi WNA Inggris/British Citizen.
"Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan paspor kuat WNA," ucapnya.
Masalah semakin membesar, ketika banyak netizen mengulik kehidupan pribadi awardee LPDP ini termasuk dugaan suaminya yang belum menuntaskan kewajiban sebagai penerima LPDP.
Salah satu kewajiban paling penting bagi penerima beasiswa LPDP adalah masa kontribusi atau pengabdian di Indonesia.
Berdasarkan ketentuan resmi LPDP, awardee wajib kembali dan berkontribusi secara fisik di Indonesia selama dua kali masa studi ditambah satu tahun (2N+1), yang dijalankan secara berturut-turut setelah menyelesaikan pendidikan.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan kekecewaannya terhadap polemik penerima beasiswa LPDP.
Hal tersebut diungkapkan Khofifah saat berbicara di hadapan ratusan siswa dan guru se-Banyuwangi saat ia melakukan kunjungan kerja di SMA Negeri 2 Taruna Bhayangkara Banyuwangi yang merupakan sekolah di bawah binaan Polri.
"Dia tega. Dia bilang cukup saya WNI, anakku jangan," kata Khofifah mengingatkan.
Khofifah mengingatkan bahwa pendanaan LPDP berasal dari negara yang asalnya juga dari rakyat, sehingga para penerima beasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk belajar dengan sungguh-sungguh, berprestasi, dan kembali mengabdi untuk kemajuan Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, ia berpesan pada taruna dan taruni sekolah tersebut untuk bisa mencintai dengan memberi dedikasi terbaik bagi negara.
"Mereka adalah generasi emas 2045. Guru dan pengasuh harus siapkan mereka menjadi pemimpin emas yang akan mengisi etalase kepemimpinan," tuturnya.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku marah saat pertama kali mendengar pernyataan Dwi Sasetyaningtyas.
“Ketika saya mendengar itu, saya ikut marah sebagai warga negara Indonesia. Dia mencicipi nikmatnya Indonesia merdeka, bisa sekolah karena Indonesia, lalu melecehkan Indonesia di depan publik. Itu menyakitkan bagi kita,” ujar Mahfud dalam kanal YouTube resminya, Selasa malam (24/2/2026).
Ia menyebut sikap itu bertentangan dengan prinsip yang selama ini ia gaungkan: jangan pernah lelah mencintai Indonesia.
"Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Kalau kecewa pada pemerintah, jangan negaranya yang diserang," tegas Mahfud.
“Ini tampaknya lelah mencintai Indonesia,” tegasnya.
Meski keras mengecam pernyataan tersebut, Mahfud menolak melihat persoalan secara hitam-putih. Ia menilai Dwi Tias tidak berbicara di ruang hampa.
Namun, Mahfud MD meminta pemerintah untuk tidak hanya reaktif memberikan sanksi, melainkan juga introspeksi diri.
Ia menilai apa yang diucapkan DS berangkat dari fakta-fakta lapangan yang mengecewakan, mulai dari pungli, pemerasan izin usaha, hingga hukum yang bisa dibeli.
"Saya marah pada Anda (DS), tapi saya paham kenapa Anda bicara begitu. Rakyat sedang putus asa. Mau cari kerja dipalak, mau eksekusi vonis harus bayar, perkara sudah inkracht diadili lagi. Ini yang membuat orang merasa 'kabur aja dulu'. Negara ini kaya, tapi rakyat tidak mampu menikmati hak hidupnya secara wajar," jelas Mahfud.
Ia menambahkan bahwa sikap DS sebenarnya mewakili suara publik dan masyarakat kecil yang tidak berani bicara karena takut diintimidasi.
Mahfud mencontohkan kasus penjual sayur yang ditindak secara kaku hingga hotel yang diperas dengan dalih keamanan tanpa kuitansi resmi.
“Terus terang saya marah. Tapi kalau kita lihat ke belakang, pemerintah juga harus sadar diri. Kenapa dia melakukan itu? Karena perkembangan akhir-akhir ini membuat putus asa. Dikritik tidak peduli, perbaikan tidak dilakukan,” katanya.
Menurut Mahfud, ekspresi Dwi Tias sebenarnya mencerminkan suara publik yang lama terpendam—mirip dengan gelombang “kabur aja dulu” yang sempat ramai.
Ia mengingatkan, nasionalisme bisa luntur bila negara gagal menghadirkan rasa keadilan dan harapan.
“Kesetiaan kepada republik ini akan luntur kalau negara tidak mampu mengayomi rakyatnya, memfasilitasi hak hidup secara wajar,” ucapnya.
Mahfud menekankan perbedaan antara pemerintah dan negara.
“Yang dia keluhkan itu pemerintahnya. Negara itu ada rakyat, ada pemerintah, ada wilayah. Jangan negaranya yang diserang,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah yang menang pemilu berhak menjalankan programnya. Namun tata kelola tetap harus diawasi.
“Silakan buat program, itu hak Anda karena menang pemilu. Tapi kalau ada salah tata kelola, korupsi, pemborosan, rakyat berhak mengkritik,” ujarnya.
Mahfud juga mengingatkan sejarah perubahan politik di Indonesia yang kerap terjadi lewat “operasi caesar” akibat ledakan ketidakpuasan.
“Kita ingin perubahan normal, demokratis, konstitusional. Jangan sampai meledak di tengah jalan,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Mahfud menyampaikan pesan kepada Dwi Tias dan publik luas:
“Saya marah pada Anda karena menghina republik ini. Tapi saya paham kekecewaan itu lahir dari fakta yang sering mengecewakan. Mari kita cintai negeri ini, dan perbaiki bersama sesuai konstitusi," kata Mahfud.
Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, menyoroti pernyataan Dwi.
Menurutnya, pernyataan tersebut tak pantas disampaikan oleh seseorang yang pernah menerima beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Sebab, LPDP bersumber dari anggaran negara dan pajak rakyat.
"Hei, kamu yang teriak-teriak mengatakan tidak mau anaknya WNI sedangkan kamu, menginjak luar negeri adalah uang dari beasiswa negara. Aku somasi kamu. Hei, kembalikan itu beasiswa, atau kamu minta maaf kepada publik," kata Hotman seperti dikutip dari Instagramnya pada Rabu (25/2/2026).
Hotman menegaskan bahwa dana LPDP berasal dari pajak masyarakat, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Ia mengaku tersinggung sebagai warga pembayar pajak.
"Lu tau enggak uang yang menyekolahkan kamu juga, termasuk uang pajak yang dari gue ini juga ada di situ. Uang pajak rakyat. Dari pajak PPh pajak PPN," katanya.
Hotman bahkan mengusulkan kepada Presiden agar kewarganegaraan Dwi untuk dicabut.
Ia menilai pernyataan tersebut dapat dianggap menghina bangsa di kancah internasional.
"Saya usulkan kepada bapak presiden, cabut warga negaranya. Sekali lagi, cabut warga negaranya. Itu sudah menghina bangsa di dunia internasional. Sekali lagi bapak presiden, cabut kewarganegaraan, itu orang yang mengaku anaknya tidak diperbolehkan jadi WNI, sedangkan dia sendiri terima beasiswa LPDP dari negara," katanya.
Politikus senior Anhar Gonggong, mengecam keras sikap tersebut dan meminta tindakan tegas dari pemerintah terhadap Dwi.
Dalam pernyataannya, Anhar menegaskan kekecewaannya.
"Tapi yang betul-betul saya tersinggung sebagai warga negara, semacam penghinaan seakan-akan negara ini tidak punya apa-apa dibanding dengan Inggris. Karena negara ini, negara yang tidak memberikan masa depan, biar saya sendiri saja yang warga negara."
"Padahal, dia mendapatkan posisi dengan itu dengan biaya dari Republik Indonesia. Jadi terbalik pikirannya gitu sebagai dia orang pintar tapi yang bodoh. Orang pintar yang bodoh," katanya seperti dikutip dari YouTubenya yang tayang pada Rabu (25/2/2026).
Anhar menambahkan, perilaku Dwi menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab sebagai warga negara.
Dia tidak sadar bahwa memperoleh kesempatan tinggal di Inggris sekarang itu karena Republik Indonesia yang memberikan biaya pada dia. Artinya apa? saya meminta pemerintah pecat aja dia sebagai warga negara. Orang seperti ini kita tidak butuhkan."
"Orang yang sok pintar, yang bahkan pintarnya tapi bodoh sebagai warga negara republik indonesia lebih baik dipecat aja lah. Memalukan malah. Betul, dalam arti kata mempermalukan kepada negara bangsa Indonesia seakan bangsa Indonesia ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan Inggris," jelasnya. .
Sejarawan dan akademikus itu menekankan pentingnya loyalitas bagi penerima beasiswa negara:
"Saya meminta sebagai warga negara yang mencintai republik ini, minta agar supaya orang ini dipecat saja sebagai warga negara. Artinya, kewarganegaraannya sekalian dibuang aja dua-duanya suami istri. Kami tidak butuh orang ini kok sepintar apapun kami tidak butuh. Kami butuh orang-orang pintar yang pintar dan mau berbuat baik bagi bangsa dan negara apalagi kalau dia, mendapatkan posisinya itu dengan biaya negara Republik Indonesia," jelasnya.
(TribunNewsmaker.com/TribunJakarta.com)
