TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN- Menyusul adanya berbagai laporan orang tua siswa, tiga dapur SPPG di Tarakan Kalimantan Utara dihentikan sementara selama Ramadan 2026. 

"Penghentian sementara itu masih dalam tahap analisis menyusul adanya keluhan dari penerima manfaat, termasuk yang sempat viral, terkait ketidaksesuaian menu dan persoalan pengemasan," ucap Korwil SPPG Tarakan, Dewi di dalam RDP, Senin (2/3/2026).

Dewi mengatakan, penghentian sementara operasional tiga SPPG ini merupakan kewenangan pusat dan masih dalam proses evaluasi. Jadi a sebagai Korwil SPPG Tarakan tidak punya kewenangan menghentikan dapur yang beroperasi ataupun memberikan sanksi.

"Tugas saya hanya melaporkan dan yang saya laporkan tiga dapur kemarin, dengan permasalahan kemasan, itu pun tidak semuanya dikemas dengan plastik gila, sebagian juga pakai vacum. Tapi yang ter up di media, menggunakan plastik gula," ujar Dewi.

Baca juga: Pasca Viral Orang Tua Siswa Keluhkan Harga Menu MBG, Lima Hari SMPN 2 Tarakan tak Dapat MBG

Dengan adanya tiga SPPG dihentikan sementara operasionalnya, berarti berdampak terhadap penghentian pendistribusian MBG di sekolah, salah satunya di SMPN 2 Tarakan. . 

Sementara itu untuk keluhan laporan MBG, d antaranya menyangkut pengemasan serta kombinasi menu seperti keju doubel dengan telur dan kurma, serta roti dengan abon.

Menurut Dewi, dalam skema pelayanan, satu SPPG melayani maksimal 3.000 penerima manfaat, bukan berdasarkan jumlah sekolah. 

"Satu SPPG umumnya melayani satu sekolah dan tidak memungkinkan satu sekolah dilayani dua SPPG sekaligus," jelasnya.

Baca juga: Menu MBG Tidak Bervariasi dan Selalu Sama, Korwil SPPG Tarakan Sebut Telur Protein Baik Bagi Tubuh

Di Tarakan sendiri, terdapat SPPG yang melayani lebih banyak penerima manfaat karena masih dalam proses pembangunan dapur tambahan.

Terkait adanya laporan distribusi yang tidak rutin, seperti hari tertentu menerima layanan dan hari berikutnya tidak, hal tersebut dinilai perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut kepada kepala SPPG masing-masing. "Kami masih harus cek lagi," jelasnya.

Pada prinsipnya, distribusi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara SPPG dan pihak sekolah, sehingga jika terjadi kendala seharusnya dikomunikasikan kembali.

Untuk evaluasi dan pembukaan kembali tiga SPPG yang dihentikan, tidak terdapat batas waktu minimal maupun maksimal. 

Proses bergantung pada kelengkapan administrasi yang diajukan ulang, termasuk dokumen seperti SLS, sertifikat halal, dan uji air. 

"Jika seluruh persyaratan dinyatakan lengkap, proses operasional dapat dilanjutkan kembali," tukasnya.

Dewi mengungkapkan.  jika ada keluhan MBG dengan berbagai persoalan dan temuan berbeda-beda di lapangan, agar langsung melaporkan ke pihak dapur SPPG. 

"Kalau tidak ada akses ke dapur, bisa dilapor ke PIC sekolah. Dalam menyelesaikan masalahnya harus ke dapurnya terlebih dahulu kemudian diselesaikan," ujarnya.

Untuk memperjelas mekanisme pelaporan, pihaknya akan menyusun flow chart alur pengaduan dan mendistribusikannya ke seluruh SPPG agar lebih mudah dipahami.

"Mekanisme tersebut sebenarnya sudah pernah disampaikan kepada kepala SPPG, tetapi diduga belum tersosialisasi secara maksimal," paparnya

Terkait adanya sekolah yang menilai pelayanan tidak aktif, ia menjelaskan bahwa secara profesional pihaknya telah menjalankan tugas sesuai prosedur.

Namun, kemungkinan terdapat kendala pendataan sehingga informasi tidak tersampaikan dengan baik ke seluruh pihak.

(*)

Penulis: Andi Pausiah