Kedua, terkait kandidat pendaftar Sekda Ponorogo yang diikuti hanya lima orang.
Terakhir, DPRD Kota Batu minta pemkot segera ambil langkah terkait ribuan warga yang BPJS PBI JK non aktif.
Baca juga: Jatim Terpopuler: Ledakan Petasan di Ponorogo - Suasana Rumah Duka Ketum Fatayat NU
Fakta terbaru kasus ledakan petasan di rumah warga bernama Minten di Dusun Cuwet, Desa Plosojenar, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo terungkap.
Warga setempat menyebut rumah Minten sebagai markas pembuatan petasan hingga akhirnya kini berakhir ledakan memakan korban.
"Kami menyebutnya markas. Bukan sekali dua kali, sudah sering terjadi selalu bikin merakit petasan," ungkap warga Plosojenar, Bonari pada Senin (2/3/2026).
Warga Menegur Berulang Kali
Dia menjelaskan, bukan lingkungan ini tidak peduli.
Pemuda maupun warga lain telah menegur berkali-kali, tapi tak pernah digubris oleh pemilik rumah.
Baca juga: Kecelakaan Maut di Jalan Gajah Mada Banyuwangi, Pelajar 16 Tahun Tewas usai Terpental & Tabrak Pohon
“Di sini (rumah Minten) yang tinggal ada 3 orang. Yang meninggal dunia itu (Rifa), kakaknya sama ibunya (Minten),” tegas Bonari.
Bonari menjelaskan, ledakan yang terjadi pada Minggu (1/3/2026) sangat keras.
Ledakan Sangat Keras
Dia mendengar dan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kerasnya ledakan.
“Bukan keras lagi, soalnya rumah saya dekat. Kirain ban meletus nggak tahunya asap mengepul. Keras banget, dahsyat,” tambah Bonari.
Bonari menyatakan rumah Minten menjelang lebaran pasti untuk membuat petasan maupun balon udara tanpa awak.
“Dapat bahan peledak darimana? Kurang tahu itu masih ditelusuri infonya itu. Di sini jadi markas. Jelang Lebaran, sudah sering diperingatkan, tapi tidak digubris,” ungkapnya.
Ledakan petasan yang mengguncang rumah Minten terjadi pada Minggu (1/3/2026) sore menjelang maghrib.
Atas insiden ledakan di rumah Minten tersebut, dilaporkan satu pelajar SMP meninggal dunia di lokasi.
=====> Baca Selengkapnya
Pendaftaran Seleksi Terbuka (Selter) Sekda Ponorogo ditutup pada Jumat (27/2/2026) setelah memenuhi syarat minimal pendaftar.
“Sudah ditutup, ada 5 pendaftar,” ungkap Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita kepada Tribun Jatim Network di depan Pendopo Agung, Jalan Alun-alun Utara, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo, Senin (2/3/2026).
Bunda Lisdyarita, sapaan akrabnya, mengaku prihatin seleksi Sekda Kabupaten Ponorogo sepi peminat.
“Karena memang bagaimana ya hari ini? Kalau dulu kan lelang jabatan sekda itu pasti peminatnya banyak sekali ya kan?” kata Bunda Lisdyarita.
Kondisi ini ditambah setelah Ponorogo digoncang Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 7 November 2025 lalu.
“Ini ya, karena kami habis ada permasalahan di Ponorogo (OTT KPK yang menyeret Sekda Ponorogo non aktif Agus Pramono),” tambah Bunda Lisdyarita.
Sehingga, jelas dia, menjadi salah satu faktor sepinya peminat.
Dorong Eselon II Daftar
Karena itu, Bunda Lisdyarita sempat mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam hal ini eselon II yang memenuhi syarat untuk mendaftar.
“Ayo lah bareng-bareng kita sama-sama bangun Ponorogo. Jadi, sama-sama nanti mengikuti tesnya nanti di provinsi terus, nanti siapapun yang terpilih ya, sudah kita harus terima itu,” tegasnya.
Menurutnya, ada sembilan eselon II setingkat kepala dinas yang bisa mendaftar seleksi Sekda Ponorogo.
Namun dari sembilan eselon II itu, hanya lima yang mendaftar.
“Lima dari intern semua. Kalau luar kota itu sempat ada yang nginceng. Dari Banyuwangi, Malang juga Kediri. Ternyata yang daftar dari Ponorogo semua,” paparnya.
Kelima yang mendaftar adalah Masun, Henry Indrawardhana, Dewi Wuri Handayani, Imam Basori dan Agus Sugiarto.
=====> Baca Selengkapnya
Sebanyak 4.402 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) Kota Batu status kepesertaanya dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial.
Terkait hal ini Wakil Ketua II DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto mendesak pemerintah segera mengambil langkah. Sebab, keterlambatan pembayaran iuran berpotensi menghilangkan hak masyarakat miskin atas layanan kesehatan tersebut.
“Soal ini kami berharap pemerintah segera mengembalikan status kepesertaan. Pernyataan Menteri Keuangan juga jelas bahwa PBI harus segera dikembalikan. Karena PBI merupakan penerima bantuan iuran bagi masyarakat miskin yang tidak mampu,” kata Ludi Tanarto, Senin (2/3/2026).
Opsi Penggunaan Dana BTT
Ludi mengatakan jika iuran masyarakat miskin tidak dibayarkan, maka kondisi tersebut akan membahayakan terutama ketika masyarakat membutuhkan layanan medis mendesak.
“Dampaknya kalau iuran tidak dibayar tentu haknya sebagai peserta bisa hilang. Negara harus hadir di situ. Harapan kami pemerintah segera membayar kembali seperti sebelumnya,” ujarnya.
Ludi menegaskan, persoalan ini berada di ranah eksekutif sehingga pemerintah daerah harus responsif serta berani mengambil keputusan, termasuk membuka kemungkinan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila situasi dinilai darurat. Pasalnya iuran itu menyangkut kesehatan dan juga nyawa masyarakat ketika ada yang sakit dan butuh penanganan sesegera mungkin.
“Eksekutif harus cepat tanggap dan berani mengambil keputusan. Apakah ini bisa dianggap keadaan darurat sehingga anggaran BTT dapat digunakan? Jangan sampai ada warga yang tidak tertangani karena kendala administratif,” jelasnya.
“Kalau menunggu regulasi, bisa jadi memang tidak ada payung hukumnya. Tetapi masyarakat membutuhkan kepastian. Maka diperlukan diskresi dan komunikasi dengan BPK maupun aparat penegak hukum agar langkah yang diambil tetap sesuai ketentuan,” tambahnya.
Kepala Bidang Bantuan & Jaminan Sosial (Banjamsos) Dinsos Kota Batu, Yandi Galih Pratama mengatakan dari Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), sebanyak 4.402 warga Kota Batu telah dinonaktifkan dari status penerima bantuan iuran pemerintah.
Sedangkan sebanyak 27.107 orang di Kota Batu masih berstatus peserta aktif.
Dinonaktifkannya ribuan peserta ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pusat untuk memastikan bantuan sosial yang diberikan lebih tepat sasaran melalui pemutakhiran data.
Selain itu ada indikator-indikator lain yang membuat status kepesertaan dinonaktifkan, diantaranya memilki aset berlebih, jenis pekerjaan, transaksi keuangan yang terekam atas NIK yang bersangkutan melonjak dan memicu kenaikan desil secara otomatis, dsta pajak kendaraan hingga rekening PLN.
Sementara menurut Kepala BPS Kota Batu, Herlina Prasetyowati Sambodo, hal ini terintegrasi dalam data sektoral. Sehingga terdeteksi adanya peningkatan kesejahteraan si penerima manfaat.
=====> Baca Selengkapnya
