TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Keputusan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud terkait pengembalian mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar diapresiasi. 

Tak hanya itu, anggaran fantastis tersebut langsung dikembalikan ke kas daerah.

Langkah berani Rudy Mas'ud ini pun langsung memancing reaksi positif dari berbagai pihak, termasuk dari jajaran legislatif.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, memberikan jempol atas keputusan tersebut. 

Menurutnya, ini adalah bukti bahwa pemerintah daerah tidak tuli terhadap jeritan masyarakat.

"Kami mengapresiasi Pak Gubernur. Apa yang disuarakan masyarakat dan berbagai praktisi itu untuk kebaikan Kaltim," kata Bahar, sapaan akrabnya, Selasa (3/3/2026).

Baca juga: Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Dikembalikan, CV Afisera Buka Suara soal Prosedur dan Logika Bisnisnya

Ia menegaskan bahwa keputusan mengembalikan anggaran mobil dinas tersebut adalah langkah yang patut dihargai agar polemik serupa tidak terjadi lagi di masa depan.

Sebelumnya, rencana pembelian kendaraan mewah ini sempat menjadi bola panas dan sorotan nasional.

Pasalnya, pengadaan ini dianggap ‘bertabrakan’ dengan instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto, yang gencar meminta pejabat daerah melakukan efisiensi anggaran dan gaya hidup sederhana.

Tak hanya itu, kondisi ekonomi Kaltim juga sedang tidak baik-baik saja. 

Tercatat ada pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai angka fantastis, yakni Rp6 triliun pada tahun 2026.

Isu ini pun sempat viral hingga menyeret perhatian tokoh nasional dan lembaga negara, Kemendagri, KPK, hingga BPK.

Meski banyak tekanan, Bahar meyakini bahwa alasan utama Gubernur membatalkan pembelian tersebut karena suara rakyat sudah didengar.

"Saya kira yang paling utama didengarkan oleh Pak Gubernur adalah masyarakat Kaltim, rakyat meminta agar anggaran besar seperti itu dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas," tegas politisi PAN ini.

Ia juga menyindir kepala daerah lain yang terkadang tetap ngotot meski sudah dikritik habis-habisan oleh publik.

Baca juga: KPK Apresiasi Gubernur Kaltim Batalkan Pengadaan Mobil Dinas Rp8,5 Miliar, Ingatkan Skala Prioritas

Bahar bersaran agar kedepannya pemilihan kendaraan dinas lebih rasional, mengingat banyak mobil yang lebih murah namun tetap tangguh untuk digunakan pada medan berat di Kaltim.

"Banyak kepala daerah yang tetap ngotot meski mendapat kritik. Tapi Pak Gubernur memilih mengembalikan, saya kira masih banyak kendaraan lain yang lebih efisien,” pungkasnya. (*)