Oleh: Willfridus Demetrius Siga
Dosen Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

POS-KUPANG.COM - Beberapa hari belakangan, dunia pendidikan negeri ini sedang ramai membicarakan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). 

Ringkasnya, soal hak dan kewajiban, tanggung jawab, nasionalisme, dan bakti bagi negeri. 

Pikiran saya kemudian tertuju pada Nusa Tenggara Timur ( NTT) sebagai peringkat kelima jumlah penerima LPDP terbanyak di luar Pulau Jawa tahun 2025. 

Ada pertanyaan yang menggelitik, mengapa lulusan perguruan tinggi baik itu jalur beasiswa seperti LPDP maupun jalur mandiri di Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta unggul sedikit sekali yang kembali dan mengabdi untuk NTT? 

Baca juga: Opini: LPDP dan Makna Pengabdian- Suara dari Nusa Tenggara Timur

Bagaimana dengan mereka yang berani kembali ke NTT? Tentu banyak pilihan karir yang dijalani baik sebagai ASN, menjadi konsultan politik, meniti karir di dunia politik praktis, kembali ke lembaga atau tempat kerja sebelumnya, dan secara mandiri atau melalui pendanaan hibah memilih menjadi aktivis dan mengabdi untuk NTT secara sukarela.

Mempertimbangkan kuantitas dan kualitas lulusan, paling tidak setiap kabupaten/kota di NTT memilik 1 lulusan LPDP atau dari PTN/PTS unggul dalam negeri dengan bidang ilmu yang beragam: pendidikan, sosial, humaniora, STEM, ilmu politik, bahasa, kesehatan, farmasi, dan lain-lain. 

Merespons ini, perlu langkah strategis keterlibatan secara terstruktur untuk mengintegrasikan para lulusan perguruan tinggi dengan penguatan ekosistem lokal di NTT. Strategi ini tidak mudah tentunya. 

Salah satu alasan klasik adalah brain drain karena ketakutan, keresahan, dan membayangkan masa depan akan tidak baik-baik saja jika kembali ke NTT dengan segala keterbatasan terutama ekosistem ekonomi yang belum kuat dan siap mengakomodir bidang keilmuan yang telah ditempuh.

Tanpa bermaksud mengecilkan peran lulusan perguruan tinggi yang terlibat dalam pembangunan di NTT melalui beragam aktivitas dan profesi, pertanyaan yang jawabannya masih menjadi misteri adalah, mengapa NTT masih bertahan di posisi 10 besar provinsi termiskin? 

Mengapa kita belum selesai dengan problem kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan yang menjadi hak dasar setiap warga? 

Padahal hasil survei yang dilakukan oleh Voxpol Center Research and Consulting mencapai 80,5 persen masyarakat puas dengan kinerja pemerintah provinsi walaupun masih ada beberapa catatan yang perlu menjadi prioritas pembenahan seperti pertumbuhan ekonomi, akses infrastruktur yang memadai, dan ketersediaan lapangan kerja terutama pada sektor formal.

Lalu, apa akar masalahnya? Kita perlu jujur dan rendah hati untuk mengakui bahwa NTT wilayah non-industri dengan peluang kerja dan ekosistem bisnis yang mendukung.

Hasil bumi kita masih didominasi pasar domestik. Walaupun ada varietas unggulan yang sudah menembus pasar nasional dan global seperti kopi. Sektor kelautan kita juga masih dikonsumsi pasar domestik. 

Hasil laut melimpah dengan berbagai jenis ikan yang kaya protein, tetapi kita belum memiliki industri pengolahan ikan yang didukung fasilitas teknologi canggih dan mampu menyerap tenaga kerja lokal.

Pada sektor pendidikan, perguruan tinggi di NTT masih didominasi oleh program studi pendidikan, kesehatan, dan agama. Prodi-prodi ini menyerap banyak mahasiswa dan memiliki lulusan terbanyak. 

Maka perlu juga untuk mengantasipasi bahwa akan ada masa dimana terjadi ledakan jumlah lulusan yang kesulitan mendapatkan pekerjaan mengingat akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas untuk wilayah seperti NTT.

Jangan sampai terjadi kondisi dimana lulusan perguruan tinggi mengalami over qualified karena upah yang diterima tidak sesuai dengan usaha yang dikeluarkan dan kompetensi keilmuannya.

Beberapa perguruan tinggi sudah mulai dengan prodi-prodi vokasional seperti
pertanian, peternakan, dan kewirausahaan. 

Ada juga perguruan tinggi yang memulai prodi teknik, politeknik dan menjadi tuan rumah peluncuran Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis. 

Sebuah kebanggaan bahwa NTT hari ini jauh lebih baik dari NTT hari kemarin. 

Transformasi pendidikan di NTT yang semakin positif ini diharapkan dapat
mendukung generasi muda untuk mendapatkan akses pendidikan yang semakin
terbuka dan mulai menggeser point of view bahwa sukses bukan lagi menunggu dan berharap menjadi ASN tetapi mejadi local champion melalui pemberdayan potensi dan memperkuat ekonomi kewilayahan.

Sisi lain, geliat ekonomi rakyat juga terus hidup. Hal ini bisa dibuktikan dari hadirnya koperasi di hampir seluruh kabupaten/kota dan desa. 

Hadirnya koperasi terasa sangat membantu pergerakan ekonomi rakyat di luar lembaga keuangan konvensional. 

Salah satu yang perlu dijaga adalah kondisi keuangan yang sehat dan proporsional di tengah frame pekerjaan yang rentan akan working poor dan over work. 

Hal ini cukup beralasan karena keanggotaan koperasi masih didominasi oleh mereka yang bekerja di sector formal menurut data BPS NTT tahun 2025 sebesar 6,81 persen jika dibandingkan dengan kelompok miskin yang tidak bekerja di atas usia 15 tahun sebesar 28,49 persen dan mereka
yang bekerja di sektor informal berjumlah 64,69 persen. 

Ada gap yang cukup lebar antara mereka yang memiliki penghasilan tetap dengan mereka yang memiliki penghasilan tidak tetap atau bahkan sama sekali tidak memiliki penghasilan.

Persepsi dan kapasitas kewirausahaan juga patut mendapat perhatian. Kewirausahaan (entrepreneurship) bukan lagi menjawab pertanyaan mengapa saya berjualan pisang goreng, tetapi bagaimana pisang goreng ini tetap laris, tetap memuaskan pelanggan, dan yang terpenting adalah tetap sustain dengan pilihan produk dan rasa yang variatif.

Kewirausahaan juga bukan hanya sebesar modal/investasi, tetapi seberapa tekun menjalaninya. 

Karakter kewirausahaan ini sekiranya dapat mengubah definisi sejahtera dari menjadi pegawai ke inisiator bisnis yang mandiri dan melahirkan lebih banyak entrepeneur muda dari NTT.

Bentangan alam dan pantai yang indah menjadikan NTT magnet bagi wisatawan
domestik dan mancanegara. 

Berada di wilayah ring of fire juga menempatkan NTT seperti Flores sebagai pulau yang kaya akan sumber energi panas bumi (geothermal).

Semua kita miliki, bahkan potensi seperti panas bumi ada di ‘halaman” rumah kita sendiri. Kenapa kita belum sejahtera? 

Sejahtera di sini bukan soal berpihak pada kalkulasi dan kebutuhan eksponensial yang mengamini begitu saja ideologi evelopmentalis-kapitalis melalui produksi, investasi, dan mengandalkan ekstraksi sumber daya alam. 

Menjadi sejahtera juga tidak otomatis pro-poor bahkan mengandung risiko sosial-ekologis yang serius. 

Maka, perlunya merancang teknologi dan organisasi produksi yang terdesentralisasi dengan melibatkan komunitas lokal, keberpihakan pada budaya, dan demi kebaikan bersama. 

Singkatnya, NTT harus terus berkembang dengan tetap konsisten untuk mempertimbangkan dan menjaga batas-batas pertumbuhan.

Sebagai tawaran langkah praktis untuk kolaborasi, inovasi, dan masa depan ekonomi NTT meliputi: kebijakan program pengabdian bersyarat terutama para lulusan penerima beasiswa dalam proyek wirausaha, agroindustri, atau pengolahan hasil laut; pembentukan inkubator lokal dan program untuk transfer teknologi; akses pembiayaan mikro dan pelatihan literasi keuangan; serta pengembangan kurikulum vokasional yang relevan untuk konteks NTT. 

Selain itu, tugas pemerintah adalah membangun ekosistem bisnis dan jangkauan pasar bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik NTT
tetapi juga jaringan pasar nasional dan global yang berkelanjutan.

Kombinasi kebijakan afirmatif, insentif fiskal, dukungan pasar, dan pembinaan berkelanjutan akan mengarahkan lulusan berkualitas menjadi katalis nyata bagi peningkatan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. 

Oleh karena itu, semua pihak perlu berkolaborasi dalam rangka memfasilitasi ruang dialog, monitoring pertumbuhan agar tetap etis dan ekologis, dukungan mentoring peningkatan kompetensi, akses pasar bagi wirausaha lokal, dan penghargaan bagi inovator local merupakan tanggung jawab bersama. 

Melalui kerja sama lintas-sektor dan komitmen kolektif, visi kesejahteraan inklusif di NTT akan terwujud dan memberi harapan konkret bagi generasi penerus. (*)