TRIBUNKALTIM.CO,TARAKAN – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara, Hasiando Ginsar Manik, merespons positif dorongan Wali Kota Tarakan agar perbankan memperkuat dukungan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

Hasiando menegaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan program yang telah dijalankan BI Kaltara selama ini.

Menurutnya, pendampingan hingga penerbitan sertifikat halal sudah menjadi bagian rutin dari rangkaian kegiatan pemberdayaan UMKM.

"Kami menyambut baik harapan Pak Wali Kota. Sebetulnya, apa yang beliau sampaikan sudah kami lakukan. Di Bank Indonesia, kami mendampingi UMKM mulai dari pelatihan hingga berhasil mendapatkan sertifikasi halal," ujar Hasiando Ginsar Manik, Senin (2/3/2026).

Program sertifikasi ini merupakan bagian dari rangkaian Kalimantan Utara Sharia Festival (Khasafa).

Baca juga: Pegadaian Balikpapan Berbagi, Libatkan UMKM Binaan Jadi Penyedia Makanan

Puncak agenda Khasafa tahun ini dijadwalkan berlangsung pada minggu keempat April 2026.

Sebagai pemanasan, BI Kaltara telah memulai berbagai kegiatan bertajuk Road to Khasafa yang bertepatan dengan momentum Ramadan.

"Sebelum menuju puncaknya, kita mulai dengan berbagai rangkaian seperti Festival Ramadan, Bazaar Ramadan, hingga pelatihan dan sertifikasi halal UMKM. Dari sisi penganggaran pun sudah kami siapkan," tegasnya.

Meski program sudah berjalan, Hasiando mengakui tantangan terbesar saat ini adalah membangun sinergi antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih peran.

Ia mencontohkan, sering kali ada lembaga yang memiliki anggaran pelatihan namun tidak memiliki alokasi untuk biaya sertifikasi, atau sebaliknya. Ketidaksinkronan inilah yang perlu dikolaborasikan.

"Masing-masing instansi harus berperan sesuai porsinya. Ada yang di bagian pelatihan, ada yang di sertifikasi. Kita perlu duduk bersama dan memetakan siapa berperan di mana agar hasilnya maksimal," jelas Hasiando.

Baca juga: 29 UMKM di Sekitar IKN Ikuti Pelatihan Pemasaran dan Kemasan

Selain sinergi peran, Hasiando juga menekankan pentingnya integrasi data. Dengan pemetaan yang jelas, progres jumlah UMKM yang tersertifikasi halal setiap periodenya dapat terpantau dengan akurat.

"Minimal kita punya data yang jelas untuk dilaporkan dan dikolaborasikan dengan Pemerintah Kota Tarakan. Pada prinsipnya, kami siap memperkuat koordinasi agar UMKM kita makin siap bersaing, tidak hanya di pasar lokal, tapi juga global," pungkasnya. (*)