TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia diminta hati-hati terhadap dampak konflik antara Amerika Serikat-Israel terhadap Iran pada sektor perekonomian tanah air.

Peneliti dari Center of Digital Economy and SME INDEF, Nailul Huda mengatakan, konflik yang kini telah menewaskan Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran Ayatollah Ali Khamenei tersebut akan berdampak pada harga minyak secara global.

Dia bahkan memprediksi, harga minyak global akan tembus hingga di angka USD120 setelah sebelumnya sempat menyentuh angka USD 65.

Baca juga: Harga Minyak Dunia Meroket, Sentimen AS-Iran Dorong Lonjakan Terbesar dalam Pekan Ini

"Yang pasti (pengaruhnya) adalah kenaikan harga minyak akan cukup signifikan. Per hari ini, harga minyak sudah menyentuh angka USD 79-80 per barel dari yang sebelumnya sempat menyentuh angka USD 65 per barel di awal bulan Februari. Bisa jadi, harga minyak global akan menyentuh di angka USD 120 per barel," kata Huda kepada Tribunnewscom, Senin (2/3/2026) petang.

Huda menyatakan demikian lantaran kondisi konflik kali ini hampir serupa dengan konflik antara Rusia dan Ukraina beberapa tahun lalu.

Dia bahkan menyebut, konflik di Timur Tengah ini bisa berdampak lebih besar terhadap harga minyak, lantaran Iran telah menutup akses akses Selat Hormuz yang bisa mengurangi pasokan minyak global.

"Penutupan selat Hormuz bisa mengurangi pasokan minyak secara signifikan yang akan menaikkan harga minyak mentah dunia. Ada 30 persen perdagangan minyak mentah yang melewati selat Hormuz," ucap dia.

Kondisi ini menurut Huda, harus bisa segera dimitigasi oleh pemerintah RI karena harga barang-barang hingga BBM secara global akan meningkat karena blokade akses ke Mesir dan membuat kapal harus memutari Afrika.

Dirinya bahkan menyinggung adanya potensi pemerintah bisa kebobolan anggaran karena akan menanggung besarnya subsidi terhadap BBM.

Namun, apabila BBM tidak disubsidi maka daya beli masyarakat akan terpengaruh besar.

"Ketika harga minyak mentah dan barang impor naik, maka beban subsidi pemerintah akan membengkak terutama untuk BBM. Anggaran kita akan jebol apabila tidak ada realokasi anggaran ke subsidi BBM," ucap dia.

Pemerintah juga kata dia, tidak bisa mengandalkan penerimaan negara, sebab, dengan kemungkinan meroketnya harga barang-barang dan BBM akan berdampak pada lesunya daya beli masyarakat.

"Mengandalkan utang baru pun susah karena ada laporan dari Moodys dan terbaru S&P yang mengatakan kondisi pengelolaan fiskal kita buruk," ucap dia.

Dirinya juga mengimbau kepada para pengusaha untuk menyiapkan langkah mitigasi yang efisien dalam menyikapi dampak ekonomi dari konflik ini.

Kata Huda akan banyak kenaikan harga dari biaya jual beli barang dan jasa karena biaya BBM yang membengkak serta biaya asuransi juga akan naik.

"Jika tidak dimanage dengan baik, dampaknya akan ke pelaku usaha domestik yang berorientasi ekspor dan yang mengandalkan impor. Harga impor akan naik maka bisa menyebabkan imported inflation. Lagi-lagi rakyat Indonesia juga menanggung akibat perang tersebut," tandas dia.