TRIBUNBATAM.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq dan beberapa pihak lainnya. Penangkapan ini merupakan OTT ke-7 KPK selama 2026.

Fadia beserta sejumlah pihak lain yang turut diamankan tersebut dilaporkan sedang dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK yang berlokasi di Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026).

OTT kasus korupsi ini mengejutkan karena terjadi di bulan suci ramadan.

Kabar penangkapan ini telah dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. 

Budi membenarkan adanya kegiatan penindakan yang dilakukan oleh tim penyidik di wilayah Jawa Tengah.

“Benar, dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan Jawa Tengah, salah satunya Bupati. Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Budi kepada wartawan, Selasa (3/3/2026).

Fadia Arafiq kelahiran Jakarta 23 Mei 1978 itu pernah menjabat Ketua DPD Partai Golkar Pekalongan (2016-2021).

Ia merupakan putri dari penyanyi dangdut terkenal A Rafiq dan istri dari M Ashraff Abu.

Masih terdapat beberapa hal yang menunggu penjelasan lebih lanjut dari pihak KPK. 

Saat ini, belum diketahui secara pasti siapa saja dan berapa banyak pihak yang turut terjaring dalam operasi tersebut bersama sang Bupati. 

Selain itu, detail konstruksi perkara mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang melatarbelakangi penangkapan ini juga belum diungkap ke publik.

Sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal. 

Rencananya, begitu para pihak yang terjerat OTT tersebut tiba di Gedung KPK, tim penyidik akan langsung melakukan pemeriksaan intensif guna menentukan status hukum dari para terperiksa.

Suasana sepi

Pantauan Tribunjateng.com, di lokasi menunjukkan adanya penyegelan ruangan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dingkop-UKM) Kabupaten Pekalongan, Satpol PP, Bagian Umum, Bagian Perekonomian, Prokompim, Dinperkim LH, DPU dan Taru.

Lalu, ada juga kantor Bupati Pekalongan, dan Sekda. Terlihat penyegelan tampak terpasang dengan tulisan masih dalam pengawasan KPK.

Suasana di sekitar kantor yang berada di kompleks Pemkab Pekalongan terlihat sepi dan sunyi.

Aktivitas perkantoran berjalan seperti biasa, namun sejumlah pegawai tampak enggan memberikan keterangan.

Belum diketahui secara pasti pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tersebut.

Salah satu pejabat di lingkungan Dingkop-UKM yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya penyegelan tersebut.

Namun, ia tidak bersedia menjelaskan lebih lanjut terkait kronologi maupun pihak yang terlibat.

"Memang ada penyegelan di ruangan kepala dinas. Untuk detailnya, kami belum bisa menyampaikan," ujarnya kepada Tribunjateng.com.

Sementara itu, aktivitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan sekitar kantor tetap berjalan normal.

Beberapa pegawai terlihat tetap menjalankan tugas seperti biasa meski situasi kantor terpantau lebih lengang dari hari biasanya. 

OTT Ketujuh di 2026

Penangkapan Bupati Pekalongan  Fadia Arafiq merupakan OTT le-7 KPK selama 2026.

Berikut daftarnya : 

• 9-10 Januari 2026 : Dugaan suap  lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026. 8 orang ditangkap
• 19 Januari 2026 : Penangkapan  Wali Kota Madiun Maidi. Dugaan korupsi dalam bentuk pemerasan dengan modus imbalan proyek dan dana CSR serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur.
• 19 Januari 2026 : KPK menangkap menangkap Bupati Pati Sudewo. Dugaan dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
• 4 Februari 2026 : OTT di i lingkungan KPP Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
• 4 Februari 2026 :  OTT soal importasi barang KW atau tiruan. KPK tangkap mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Rizal.
• 5 Februari 2026 : KPK tangkap Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, hingga Direktur Utama PT Karabha Digdaya. Dugaan korupsi  pengurusan sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi pada lingkungan Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat.