TRIBUNMANADO.CO.ID - Menjelang Lebaran 2026, kepastian pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi perhatian utama para pekerja, seiring meningkatnya kebutuhan menjelang hari raya.
Pemerintah menegaskan bahwa pembayaran THR tetap mengacu pada regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, sebagai pedoman bagi perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.
THR bukan sekadar tambahan penghasilan musiman, melainkan hak normatif karyawan yang dilindungi undang-undang.
Baca juga: THR 2026 Akan Kena Pajak, Begini Hitungannya
Oleh karena itu, setiap pekerja berhak mengetahui kapan dan bagaimana mekanisme pencairannya.
Lantas, kapan THR karyawan swasta 2026 akan cair?
Kapan THR karyawan swasta 2026 cair?
Pencairan THR karyawan swasta diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Merujuk aturan tersebut, perusahaan wajib membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri (H-7).
Artinya, pekerja sudah harus menerima THR sebelum memasuki pekan terakhir menjelang Lebaran.
Apabila Idul Fitri 2026 diperkirakan jatuh pada 21–22 Maret 2026, maka batas akhir pembayaran THR karyawan swasta diperkirakan pada:
Ketentuan ini berlaku bagi karyawan tetap (PKWTT) maupun karyawan kontrak (PKWT) yang telah memenuhi persyaratan masa kerja sesuai regulasi.
Selain mengatur tenggat waktu, Permenaker tersebut juga menegaskan bahwa THR harus dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil.
Perusahaan yang terlambat membayarkan THR dapat dikenai denda sebesar 5 persen dari total kewajiban THR yang harus dibayarkan kepada pekerja.
Bagaimana dengan karyawan probation?
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaa, Indah Anggoro Putri memastikan, pekerja dalam masa percobaan tetap berhak atas THR Keagamaan.
“Secara normatif, pekerja dalam masa percobaan tetap berhak atas THR Keagamaan sepanjang telah memiliki masa kerja minimal 1 bulan secara terus menerus,” ujar Indah saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (21/2/2026).
Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan, pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.
Artinya, aturan THR 2026 tidak membedakan status hubungan kerja, baik pekerja dengan PKWT, PKWTT, maupun yang masih dalam masa probation.
“Syaratnya hanya masih memiliki hubungan kerja saat THR wajib dibayarkan,” kata Indah.
Adapun besaran THR karyawan probation dihitung secara proporsional sesuai masa kerja.
Besaran THR dibedakan berdasarkan masa kerja pekerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Masa kerja 12 bulan atau lebih
Pekerja berhak memperoleh THR sebesar satu bulan upah.
Komponen upah yang dihitung meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.
2. Masa kerja kurang dari 12 bulan
Pekerja berhak mendapatkan THR secara proporsional (prorata), dengan rumus:
3. Pekerja harian atau freelance
Selain pekerja PKWTT dan PKWT, pekerja harian lepas atau freelance juga berhak menerima THR.
Jika masa kerja 12 bulan atau lebih, THR dihitung berdasarkan rata-rata upah dalam 12 bulan terakhir.
Jika masa kerja kurang dari 12 bulan, THR dihitung dari rata-rata upah selama masa bekerja.
Perlu dicatat, komponen upah yang menjadi dasar perhitungan THR hanya mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap.
Sementara itu, tunjangan tidak tetap, seperti uang makan atau transportasi, tidak termasuk dalam komponen perhitungan THR.
-
WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini
