Berbagai universitas di kawasan Teluk terapkan kuliah online, mengingat situasi terkini yang berbahaya di kawasan tersebut. Situasi perang semula dipicu serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2/2026).
Dalam serangan tersebut pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei tewas. Serangan itu kemudian berbuntut balasan dari Iran terhadap Israel dan aset militer AS di kawasan Teluk.
Negara-negara yang Terapkan PJJ
Bahrain
Di tengah situasi yang masih penuh bahaya ini, Kementerian Pendidikan Bahrain mengumumkan untuk memastikan keselamatan siswa, pembelajaran akan dialihkan ke pembelajaran jarak jauh dan efektif mulai Minggu (1/3/2026) hingga ada pemberitahuan lebih lanjut.
Keputusan tersebut berlaku untuk semua lembaga pendidikan baik anak usia dini, sekolah negeri dan swasta, maupun perguruan tinggi. Semua lembaga pendidikan diwajibkan untuk memastikan keberlanjutan proses pendidikan dan kehadiran siswa secara teratur melalui platform digital yang disetujui di negara tersebut.
Kementerian Pendidikan Bahrain seperti dikutip dari Bahrain News Agency, menyatakan semua lembaga pendidikan dapat menghubungi Direktorat Komunikasi dan Atase di Kementerian Pendidikan jika memerlukan dukungan teknis dalam menerapkan transisi ke pembelajaran jarak jauh ataupun pertanyaan apa pun terkait jadwal akademik.
Kementerian mengatakan mereka akan memberikan pembaruan tentang perkembangan apa pun yang terkait dengan proses pendidikan melalui platform resminya. Kementerian Pendidikan Bahrain juga menekankan pentingnya memperoleh informasi hanya dari sumber resmi.
Terbaru, Garda Revolusi Iran (IRGC) melakukan serangan drone dan rudal skala besar pada subuh di pangkalan udara AS di kawasan Sheikh Isa, Bahrain pada Selasa (3/3/2026).
Qatar
Selanjutnya, Kementerian Pendidikan dan Perguruan Tinggi Qatar juga mengumumkan semua taman kanak-kanak, sekolah negeri dan swasta, pusat pendidikan, dan universitas beralih ke pembelajaran jarak jauh. Ketentuan ini efektif mulai Minggu (1/3/2026).
Kementerian dalam pernyataannya, seperti dikutip dari Qatar News Agency, mendesak semua orang untuk mendapatkan informasi dari sumber resmi, juga berdoa kepada Allah supaya bangsa terlindungi dan memberikan keamanan dan keselamatan yang berkelanjutan kepada semua orang.
Iran
Sementara di kawasan pusat konflik sendiri, Iran, sekolah dan kampus ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Badan keamanan tertinggi Iran mengatakan pihaknya memperkirakan serangan akan terus berlanjut di Teheran dan beberapa kota lainnya.
Dikutip dari Radiio New Zealand, masyarakat Iran diminta berpindah ke kota lain jika memungkinkan, agar tetap aman.
Uni Emirat Arab
Uni Emirat Arab (UEA) juga mengumumkan sekolah dan universitas perlu beralih ke pembelajaran daring antara tanggal 2 dan 4 Maret 2026. Dikutip dari Times Higher Education, mereka menyatakan situasi tersebut terus dievaluasi dan periode tersebut dapat diperpanjang jika diperlukan berdasarkan perkembangan.
Wakil Sekretaris Jenderal untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian PBB, Rosemary DiCarlo mencatat dalam dua hari terakhir terbukti anak-anak termasuk yang paling terdampak oleh konflik. Sekolah-sekolah di Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Oman, bahkan Israel pun ditutup dan beralih ke pembelajaran jarak jauh.
DiCarlo menyebut di seluruh dunia 234 juta anak di situasi konflik saat ini membutuhkan dukungan pendidikan. Ada 85 juta anak di antaranya sama sekali tidak bersekolah.
Dalam konflik, sekolah sejatinya menjadi salah satu ruang aman yang melindungi anak-anak dan menyediakan layanan penting. Namun, pada 2024 saja, PBB mencatat total 2.374 serangan terhadap sekolah dan rumah sakit dan masih banyak lagi yang belum terverifikasi.
"Pembelajaran digital dapat menawarkan akses ke pendidikan ketika sekolah ditutup atau tidak dapat diakses, atau ketika siswa melarikan diri dari kekerasan," kata DiCarlo, dikutip dari laman resmi PBB pada Selasa (3/3/2026).
Ia juga menyoroti program Instant Network Schools, yang memungkinkan pengungsi dan guru untuk mengakses konten pendidikan digital dan internet di Republik Demokratik Kongo dan Sudan Selatan.
