TRIBUNTRENDS.COM - Pengamat politik Rocky Gerung kembali melontarkan pandangannya soal wacana Indonesia tampil sebagai penengah konflik global.
Kali ini, sorotannya tertuju pada peluang Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengambil peran sebagai juru damai dalam ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Menurut Rocky, gagasan tersebut perlu ditimbang dengan kepala dingin.
Ia meragukan bahwa tawaran Indonesia akan diterima secara rasional oleh negara-negara yang terlibat konflik, mengingat kompleksitas kepentingan geopolitik yang bermain di dalamnya.
"Ya pasti akan dievaluasi proposal Indonesia untuk jadi juru damai di situ kan. Karena kapasitas kita tidak mungkin diterima secara rasional oleh pihak-pihak yang bersaing di situ," kata Rocky seperti dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official yang tayang pada Selasa (3/3/2026).
Baca juga: Jusuf Kalla Buka Suara Usai Terima Dubes Iran, Sebut Prabowo Sudah Siap Jadi Juru Damai Dunia!
Bagi Rocky, konflik tersebut bukan sekadar perseteruan biasa, melainkan pertarungan dengan lapisan strategi dan kepentingan yang rumit.
Dalam situasi seperti itu, langkah Indonesia untuk langsung menawarkan diri sebagai mediator dinilai berisiko tidak efektif, terutama jika tidak ada dukungan nyata dari kedua belah pihak.
"Tuh, Israel mungkin menganggap Indonesia ngapain sih ikut-ikut, selesaikanlah (masalah) dalam negeri. Amerika juga menganggap ya memang Indonesia bagian board of peace, tapi board of peace sendiri udah bubar karena peacefull solution itu enggak dihasilkan lagi gitu," jelasnya.
Alih-alih terjun langsung sebagai penengah, Rocky menyarankan agar Presiden Prabowo cukup mengambil posisi normatif: menyuarakan pentingnya perdamaian dunia tanpa harus masuk terlalu jauh dalam pusaran konflik.
Ia bahkan mengingatkan pada pengalaman diplomasi sebelumnya di era Presiden Joko Widodo, yang dinilainya tidak membuahkan hasil signifikan saat mencoba memainkan peran penengah dalam konflik global.
"Kita (coba) lihat lebih pragmatis bahwa Presiden Prabowo ya tidak perlu jadi mediator di situ. Cukup membuat semacam statement-statement yang sifatnya normatif. Jadi, jangan ulangi kesalahan dari Presiden Jokowi yang berupaya untuk menjadi penengah antara Ukraina dan Rusia yang akhirnya jadi tertawaan dunia sebetulnya kan," ujarnya.
Lebih jauh, Rocky mengingatkan bahwa perhatian pemerintah seharusnya tertuju pada dampak nyata yang mungkin dirasakan di dalam negeri.
Konflik global, kata dia, berpotensi memicu efek berantai terhadap ekonomi nasional, mulai dari daya beli masyarakat hingga stabilitas sosial.
"Kita akan terperangkap nanti kenikmatan menganalisis tanpa upaya untuk mendeteksi potensi keresahan di dalam negeri yaitu impact tidak lagnsung dari perang terhadap perekonomian, daya beli lalu gejolak sosial mulai terjadi terutama harga energi itu membumbung tinggi, jadi itu sebetulnya kondisi kita hari-hari ini," katanya.
Pada akhirnya, Rocky menilai tantangan terbesar bukanlah soal tampil di panggung diplomasi internasional, melainkan memastikan kondisi domestik tetap stabil di tengah ketidakpastian global.
Baca juga: Prabowo Ingin ke Teheran tapi Nihil Ucapan Duka Buat Khamenei, Gun Romli: Secara Etika Dipertanyakan
Pemerintahan menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto bersedia menjadi mediator antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.
Pernyataan resmi ini menyusul serangan udara gabungan yang dilancarkan militer AS dan Israel ke sejumlah wilayah Iran pada Sabtu (28/2/2026).
Melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Indonesia mendesak seluruh pihak untuk mengedepankan jalur diplomasi.
"Indonesia menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dan memprioritaskan dialog dan diplomasi," demikian pernyataan yang disampaikan Kementerian Luar Negeri di X.
Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang telah bersedia memfasilitasi usai serangan tersebut.
Namun, Iran berpandangan bahwa sampai saat ini tidak ada mediasi atau perundingan yang berdampak secara signifikan.
“Kami meyakini bahwa saat ini tidak ada negosiasi dan perundingan apa pun dengan pemerintah Amerika yang akan berguna, karena mereka tidak terikat dan tidak patuh pada hasil apa pun,” tegas Boroujerdi dalam jumpa pers di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026).
Meski begitu, Boroujerdi berharap negara-negara Islam menilai serangan AS dan Israel ke Iran sebagai tindakan ilegal dan turut mendukung Iran dengan menyampaikan kecaman keras.
Selain itu, ia berharap negara-negara Islam mendukung Iran melalui mekanisme organisasi internasional, seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Dan ketiga, agar menjalankan kampanye 'Katakan Tidak pada Perang' dan menolak perang di seluruh dunia serta menunjukkan penentangan mereka terhadap segala jenis peperangan,” tegas dia.
(TribunTrends/TribunJakarta)
