TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, memilih tutup mulut mengenai kasus Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, terjaring OTT KPK, Selasa (3/3/2026).

Sukirman irit berbicara saat dikonfirmasi selepas menghadiri acara kuliah umum dengan pembicara kunci mantan Ketua DPW PKB Jawa Tengah, KH Muhammad Yusuf Chudlori, di Gedung A FISIP Universitas Semarang (USM).

Selama kegiatan, Sukirman duduk di barisan paling depan yang tampak serius mengikuti acara tersebut.

Ia yang mengenakan baju kemeja motif kotak-kotak warna gelap sempat menghindari ketika dikonfirmasi soal kasus OTT yang menjerat Fadia.

"Belum bisa komentar," ujar Sukirman kepada wartawan.

Dia meminta semua pihak untuk menunggu proses hukum yang ada.

Ia juga meminta menunggu pernyataan resmi dari Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi.

"Menunggu Pak Gub (Gubernur Jateng)," sambungnya.

Tanggapan Gubernur

Dalam kesempatan terpisah, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan tanggapan soal penangkapan Bupati Pekalongan oleh KPK. 

Selain menyoroti kasus Fadia, keduanya juga menanggapi dua bupati di Jawa Tengah dicokok KPK selama tahun 2026.

Menurut Lutfhi, dua bupati di Jateng yang ditangkap, baik Fadia maupun Bupati Pati, Sudewo, itu tergantung kepribadian masing-masing bupati.

"Tergantung personelnya, yang jelas itu kembali ke personelnya," kata Lutfhi kepada Tribun Jateng selepas rakor MBG di Gedung Grahadika Bhakti Praja, kompleks kantor Gubernur Jateng, Selasa.

Luthfi mewanti-wanti kepada bupati dan wali kota di Jateng untuk menciptakan birokasi yang bersih dan tidak melanggar hukum.  

"Kami sudah sampaikan ke bupati dan wali kota, mereka harus menciptakan birokrasi yang bersih dengan jalan tidak melanggar hukum. Nah, itu yang paling pokok," bebernya.

Luthfi mengaku prihatin terdapat kepala daerah yang diciduk KPK. Ia menyebut, tetap menghormati dari penyidikan yang dilakukan oleh KPK.

"Jadi secara tidak langsung pembelajaran bagi kita semua sebagai pelayan publik harus clean dan good government," katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin menjamin, jalannya pemerintahan di Kabupaten Pekalongan tidak terganggu meskipun Bupati Pekalongan ditangkap KPK.

"Saya pastikan pemerintahan Kabupaten Pekalongan berjalan, seperti penangkapan Bupati Pati, sama kita pantau dan tetap jalan (pemerintahannya)," bebernya.

Dari kasus ini, pihaknya masih menunggu proses hukum Bupati Pekalongan yang masih berjalan di KPK.

"Kami tunggu rilis dari KPK, habis itu kita tindaklanjuti sebagai pemerintah provinsi ke kabupaten," terangnya.

Tanggapan Golkar

Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar, Wihaji, berpesan kepada para kader Golkar agar bekerja sesuai aturan.

Pesan ini disampaikan Wihaji selepas Fadia, yang merupakan kader Golkar, terjaring OTT KPK.

"Kami sampaikan kepada semua kader partai Golkar yang bekerja di semua tempat  baik eksekutif maupun legislatif dan lainya agar bekerja sesuai aturan," kata Wihaji kepada Tribun Jateng.

Fadia Arafiq merupakan kader Golkar yang menjabat sebagai Bupati Pekalongan dua periode.

Fadia secara kepartaian juga cukup moncer.

Ia pernah menjabat ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pekalongan mulai 2016-2021.

Dalam kasus ini, Wihaji menyebut, sepenuhnya akan menghormati proses hukum.

Kendati demikian, ⁠apabila Fadia membutuhkan pendampingan dari partai tentu akan didampingi.

"Kami akan siapkan pendampingan bagi yang bersangkutan," papar Wihaji, yang juga Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN.

Senada, Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Tengah, Mohammad Saleh menyebut, pihaknya bakal memberikan pendampingan hukum bagi kadernya yang ditangkap KPK.

Golkar kini masih menunggu hasil komunikasi dengan Fadia yang kini diangkut penyidik KPK ke Jakarta.

"(Soal) Pendampingan hukum, tentu kami akan menunggu permintaan dari Bu Fadia, jika memang membutuhkan pendampingan hukum," ujarnya. (Iwan Arifianto)