TRIBUN-SULBAR.COM - Kepala Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar), Muh. Faizal Thamrin, menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) Dukungan Dana Operasional Program Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2026.
Langkah ini menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Sulbar dalam mengelola program secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Hal tersebut sejalan dengan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Baca juga: Safari Ramadan di Mamasa, KominfoSS Sulbar Kunjungi SMK 1 Bonehau, Pastikan Internet Sekolah Optimal
Baca juga: Dishub Mateng Akan Tertibkan Truk Sawit Overload di Jalur Trans Sulawesi Pangale–Karossa
Penandatanganan SPK dilakukan dalam kegiatan Sosialisasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Program Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang berlangsung di Hotel Salak The Heritage, Bogor, Selasa (3/3/2026).
SPK tersebut menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan dukungan dana operasional sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit Tahun Anggaran 2026.
Muh. Faizal Thamrin mengungkapkan, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kesejahteraan pekebun, serta penguatan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Sulbar.
Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pendanaan sektor perkebunan kelapa sawit melalui dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP Kelapa Sawit).
Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman komprehensif kepada para pemangku kepentingan terkait mekanisme penyaluran, tata kelola, serta pertanggungjawaban penggunaan dana program yang bersumber dari BPDP.
Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa dukungan dana operasional tahun 2026 difokuskan pada peningkatan infrastruktur pendukung perkebunan kelapa sawit, seperti pembangunan dan rehabilitasi jalan produksi, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta sarana pendukung lainnya guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani pekebun.
Program ini juga selaras dengan misi Pemerintah Provinsi Sulbar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mendukung keberlanjutan serta peningkatan daya saing sektor perkebunan kelapa sawit nasional.(*)
