TRIBUNSUMSEL.COM,JAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menunjukkan keseriusannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui penguatan layanan administrasi hukum di Jimbaran Ballroom, Hotel Gran Melia Jakarta.
Kepala Bidang Pelayanan AHU, Gunawan, bersama operator helpdesk AHU, Syawal, menghadiri kegiatan diskusi interaktif ekosistem usaha dan bimbingan teknis (Bimtek) layanan perseroan perorangan pada aplikasi AHU Link.
Kegiatan yang berlangsung mulai Selasa hingga Kamis (03-05 Maret 2026) ini merupakan mandat langsung dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum guna menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.
Direktur Badan Usaha, Andi Taletting Langi, dalam arahannya menekankan visi besar kementerian untuk mentransformasi seluruh layanan badan usaha ke dalam sistem digital penuh.
Inovasi ini dirancang untuk meminimalkan birokrasi, meningkatkan transparansi, serta membangun kepercayaan publik terhadap akuntabilitas layanan pemerintah.
Kehadiran aplikasi AHU Link diperkenalkan sebagai sistem terbaru yang menjadi instrumen utama dalam mencapai target nasional pendaftaran 80.000 Perseroan Perorangan (PP) pada tahun 2026, dengan menempatkan Kantor Wilayah sebagai ujung tombak pelayanan di daerah.
Selain pengenalan sistem baru, lanjutnya, forum ini juga membahas capaian kinerja tahun 2025 yang membanggakan.
Berdasarkan paparan Bapak Fajar Ari Saputra selaku Ketua Tim Penyusunan Program dan Anggaran, realisasi peningkatan PNBP AHU di wilayah mencapai 8,75 persen, melampaui target awal sebesar 6 % .
Selain itu, indeks pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU mencatatkan nilai 3,23 dari target 3,20.
Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Sumatera Selatan telah memahami dan aktif memanfaatkan layanan AHU, mulai dari pendaftaran badan hukum hingga layanan fidusia dan kewarganegaraan.
Baca juga: Kakanwil Kemenkum Sumsel Dukung Pengembangan Karier ASN melalui Ujian Dinas dan Kenaikan Pangkat
Terkait fungsi pengawasan profesi, Kanwil Kementerian Hukum Sumsel melaporkan efektivitas yang maksimal dalam penanganan aduan masyarakat.
Indikator kinerja penyelesaian laporan pengaduan terkait dugaan pelanggaran perilaku dan jabatan Notaris mencapai angka mutlak 100 % , atau setara dengan capaian 101,93?ri target yang ditetapkan.
Sebanyak 24 laporan yang masuk sepanjang periode evaluasi berhasil diselesaikan seluruhnya, mencerminkan integritas dan responsivitas jajaran Divisi Pelayanan Hukum dalam menjaga kualitas profesi hukum di wilayah Sumatera Selatan.
Kakanwil Kemenkum Sumsel Maju Amintas Siburian menambahkan, bahwa untuk tahun anggaran 2026, Kanwil Kementerian Hukum Sumsel telah menyusun rencana aksi yang progresif.
Strategi yang akan dijalankan meliputi diseminasi layanan secara berkala melalui publikasi, pameran, dan operasional helpdesk sepanjang tahun.
Selain itu, untuk mempertahankan kualitas pengawasan Notaris, akan dibentuk Tim Percepatan Penyelesaian Pengaduan yang melibatkan seluruh Majelis Pengawas Daerah (MPD).
Evaluasi penyelenggaraan layanan juga akan dilakukan secara rutin mulai triwulan kedua guna memastikan standar pelayanan prima tetap terjaga.
Melalui keikutsertaan dalam bimbingan teknis ini, tim AHU Kanwil Kementerian Hukum Sumsel diharapkan dapat segera mengimplementasikan aplikasi AHU Link secara optimal di wilayah.
