TRIBUN-MEDAN.com - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengomentari banyaknya masyarakat yang menyerbu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) belakangan ini.
Peristiwa itu dipicu warga panic buying lantaran isu stok bahan bakar minyak (BBM) akan langka akibat perang antara Iran melawan Amerika dan Israel.
Bobby memastikan stok BBM di Sumut masih dalam kondisi aman.
Dia lalu mengimbau agar kepala daerah di Sumut terus mengedukasi masyarakat agar tidak membeli BBM secara berlebihan.
Bobby mengatakan, dari pantauannya beberapa hari terakhir ini, terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU di berbagai daerah di Sumut.
Bahkan, akibat antrean tersebut, beberapa SPBU kehabisan stok lebih cepat daripada biasanya.
"Saya harap kepala daerah terus edukasi masyarakat karena kalau saya perhatikan setelah saya mengunjungi beberapa kabupaten kota, panic buying cuma di kota-kota saja," ujar Bobby Nasution saat acara Buka Puasa Bersama Keluarga Besar DPD Gerindra Sumut di Santika Premiere Dyandra Hotel, Sabtu, Sabtu (7/3/2026).
Dia lalu mengibaratkan bahwa ketersediaan stok BBM nasional itu seperti tangki mobil yang akan kembali diisi sebelum benar-benar habis.
Karena itu, masyarakat diminta tidak panik.
"Jadi, tidak perlu panik, selama ini kita tidak pernah kehabisan BBM walau tempat penyimpanan BBM kita hanya 25 hari karena sebelum habis sudah diisi," katanya.
Pengamat Ekonomi Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, menilai antrean panjang yang terjadi lebih disebabkan oleh kepanikan masyarakat yang melakukan pembelian berlebih atau panic buying.
Menurutnya, masyarakat sebenarnya tidak perlu panik karena ketersediaan BBM nasional masih dalam kondisi aman.
“Masyarakat tidak perlu panik. Selama ini ketersediaan pasokan BBM kita rata-rata untuk 20 hari ke depan, bahkan bisa sampai maksimal 25 hari,” ujarnya.
Ia menjelaskan, angka tersebut merujuk pada kapasitas maksimum daya tampung kilang atau gudang BBM.
Artinya, jumlah tersebut merupakan kemampuan penyimpanan maksimal yang dimiliki, bukan berarti setelah 20 hari stok akan habis.
“Ini bukan berarti setelah 20 hari BBM menjadi langka atau habis. Pasokan impor dari luar negeri akan terus masuk secara berkala,” katanya.
Gunawan menambahkan, setelah penutupan Selat Hormuz oleh Iran, pemerintah juga telah melakukan langkah antisipasi dengan mengalihkan sumber impor minyak dari kawasan lain, seperti Amerika dan Afrika.
Di sisi lain, aksi panic buying yang dilakukan masyarakat justru dinilai memperburuk situasi di lapangan. Hal ini memicu antrean panjang di SPBU, meningkatkan keresahan publik, serta berpotensi membuat distribusi BBM menjadi tidak merata.
“Kondisi ini juga bisa mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya kendaraan niaga yang bergerak di sektor barang dan jasa,” jelasnya.
Meski demikian, ia menilai fenomena panic buying tersebut tidak serta-merta memicu inflasi.
Pasalnya, harga BBM saat ini masih relatif stabil meskipun terjadi peningkatan permintaan di masyarakat.
Menurut Gunawan, kekhawatiran masyarakat muncul karena dua isu utama. Pertama, penutupan Selat Hormuz yang dianggap berpotensi mengganggu jalur distribusi minyak dunia dan memicu kelangkaan BBM.
Kedua, kenaikan harga minyak mentah dunia yang dikhawatirkan berdampak pada kenaikan harga BBM di dalam negeri.
“Untuk BBM non subsidi, dampaknya bisa langsung terasa karena mengikuti harga minyak mentah dunia. Sedangkan BBM bersubsidi sangat tergantung pada kebijakan pemerintah,” katanya.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu membangun kepercayaan publik agar kepanikan masyarakat dapat mereda.
“Yang perlu dibangun pemerintah adalah trust atau kepercayaan. Narasi yang menenangkan harus diikuti dengan upaya memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi,” ujarnya.
Gunawan juga mengimbau masyarakat agar tidak membeli BBM secara berlebihan dan tetap membeli sesuai kebutuhan.
Menurutnya, perang memang dapat memengaruhi kebijakan ekonomi dan distribusi barang.
Namun kepanikan justru dapat memperburuk keadaan dan berdampak pada masyarakat sendiri.
“Sejauh ini saya juga belum melihat dampak panic buying terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok masyarakat,” pungkasnya.
(*/ Tribun-medan.com)
