Oleh: Taslim Reftiardana, S.Pd., Gr - Pengajar SDIT Alam CAHAYA, Toboali
BEBERAPA waktu belakangan ini sering sekali kita mendengar istilah Indonesia Emas 2045. Tahun yang sering sekali disebut sebagai momen penting bagi negara kita yang akan berusia genap 100 tahun. Harapannya besar sekali, Indonesia digambarkan sebagai negara maju yang kuat secara ekonomi dan memiliki sumber daya manusia yang unggul.
Berbicara sumber daya manusia yang unggul 2045 tentu perlu mengasah generasi muda saat ini agar 19 tahun ke depan menjadi manusia unggul seperti yang di cita-citakan.
Pembahasan ini tentu mengarahkan kita pada satu sektor yang paling krusial yaitu pendidikan. Mayoritas orang pasti setuju jika pendidikan adalah kunci untuk masa depan karena dari ruang kelas generasi muda kita belajar membaca dunia, memahami ilmu, dan membentuk karakter yang akan menentukan masa depan mereka seperti apa nantinya.
Mengingat generasi muda saat ini yang nantinya akan berperan penting untuk mencapai Indonesia emas 2045 dengan sigap pemerintah Indonesia meluncurkan sebuah kebijakan strategis untuk membangun generasi masa depan dengan menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui program MBG, pemerintah berharap agar anak-anak tidak belajar dalam keadaan lapar dan kekurangan gizi sehingga mudah lelah dan tidak fokus.
Karena memang benar jika kita belajar dalam keadaan lapar, materi pelajaran hanya akan menjadi materi yang sulit dipahami, apalagi jika kekurangan gizi jelas sistem kerja otak menjadi tidak maksimal. Jadi secara logika program MBG sangat masuk akal. Bahkan secara pribadi saya tidak melihat program ini sebagai program yang salah. Justru niat baik ini jika di realisasikan dengan baik dan benar akan memenuhi kebutuhan dasar anak-anak kita.
Makan Bergizi Gratis kini menjadi pembahasan besar di berbagai media. Pejabat tinggi BGN (Badan Gizi Nasional) telah menyampaikan laporan kesiapan dan optimismenya terhadap pelaksanaan program ini.
Pesiden Prabowo juga beberapa kali menyatakan kebanggaannya terhadap program ini dan bahkan menjadikan program ini sebagai salah satu program strategis nasional untuk membangun generasi masa depan serta melakukan percepatan implementasinya. Hal ini menjadi salah satu indikator yang menunjukkan seberapa prioritasnya program ini bagi pemerintah saat ini. Kita tentu harus menghargai semangat itu.
Nyatanya sebagai masyarakat, kita juga perlu melihat kenyataan secara utuh terhadap pelaksanaan program MBG. Statement kepala BGN yang menyampaikan bahwa menu MBG yang dibagikan adalah daging sapi dan ikan lele utuh, namun kenyataan di lapangan sangat berbeda. Selama lebih dari 1 pekan, beberapa sekolah justru mendapatkan menu roti kemasan yang justru masuk dalam kategori UPF (ultra processed food). Ada kekhawatiran soal kesiapan dapur dan distribusi. Artinya, di lapangan tidak selalu seideal yang dibayangkan dam digambarkan dalam laporan resmi di atas meja.
Namun, makin lama kita berpikir, makin jelas terasa bahwa pendidikan kita tidak sesederhana itu. Di sinilah saya merasa ada yang kurang dari pembahasan kita tentang pendidikan. Di tengah besarnya perhatian pada makanan siswa, kesejahteraan guru justru seperti isu lama yang terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas, terutama bagi guru honorer dan swasta. Padahal, kalau harus jujur tidak bisa dimungkiri guru adalah jantung pendidikan itu sendiri.
Masih banyak sekali guru honorer yang menerima upah yang sangat kecil. Bahkan survei yang dikutip dari IDN Times menunjukkan bahwa guru honorer dan swasta yang menerima gaji di angka Rp2 juta per bulan masih sangat sedikit. Angka itu bukanlah angka yang besar mengingat besarnya upah minimum yang ditetapkan pemerintah masih jauh daripada itu, ditambah lagi dengan munculnya peraturan presiden tentang tata kelola MBG yang mengatur bahwa pegawai SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) dapat diangkat menjadi PPPK.
Hal itu jelas menjadi tamparan bagi pada guru non-ASN, baik honorer sekolah negeri maupun swasta, karena dapat memunculkan perasaan ketidakadilan. Memang, tidak langsung memengaruhi status guru, tetapi jika dibandingkan dengan pegawai SPPG, hal tersebut terasa terlalu cepat untuk sebuah program yang baru berjalan kurang lebih 1 tahun. Dengan demikian, mungkinkah seorang guru bisa hidup tenang, mungkinkah ia bisa fokus penuh mendidik siswa jika kebutuhan dasarnya sendiri belum terjamin?
Ketika guru menyuarakan soal kesejahteraan, respons yang muncul justru sama yaitu sebuah nasihat untuk ikhlas. Guru disebut sebagai profesi mulia, guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Semua itu benar. Tetapi menurut saya, kemuliaan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kesejahteraan.
Keikhlasan adalah sikap pribadi, tidak bisa dipaksakan menjadi kebijakan publik. Mengajarkan nilai agama tentang kesabaran dan pengabdian itu baik. Tetapi menggunakan narasi itu untuk menenangkan kritik terhadap kebijakan yang belum adil, rasanya kurang tepat. Guru bukan sukarelawan dan guru bukan pekerja sosial tanpa kebutuhan. Mereka adalah tenaga profesional yang memegang tanggung jawab besar terhadap masa depan bangsa.
Beberapa kali saya berpikir ketika berbicara tentang MBG, pemerintah bisa begitu cepat bergerak, menyiapkan anggaran besar, dan membuat target yang luas. Tetapi, ketika berbicara tentang kesejahteraan guru, pembahasannya terasa lambat dan berulang-ulang tanpa kepastian.
Apakah perhatian kita terhadap pendidikan sudah benar-benar seimbang? Saya tidak sedang membandingkan mana yang lebih penting antara siswa dan guru, jelas keduanya sama-sama penting. Anak-anak memang perlu makan yang cukup. Tetapi guru juga perlu hidup dengan layak.
Pendidikan adalah ekosistem yang jika salah satu bagian lemah, keseluruhan sistem ikut terganggu. Indonesia Emas 2045 bukan hanya tentang generasi yang sehat secara fisik, melainkan juga tentang generasi yang cerdas, kritis, dan berkarakter. Dan karakter itu dibentuk oleh guru.
Kita bisa membangun dapur MBG di banyak daerah. Kita bisa memastikan ribuan porsi makanan tersalurkan setiap hari. Tetapi kalau guru masih merasa tidak dihargai, maka semangat pendidikan akan perlahan melemah.
Pendidikan tidak bisa hanya dibangun dari program yang terlihat besar dan populer. Pendidikan dibangun dari ruang kelas yang hidup, dari guru yang mengajar dengan hati yang tenang, dari sistem yang adil dan berpihak.
Kalau kita benar-benar ingin Indonesia Emas 2045 bukan sekadar slogan, maka kita harus berani jujur melihat kekurangan yang ada hari ini. Kita perlu mengevaluasi, memperbaiki, dan menempatkan guru sebagai prioritas yang nyata, bukan hanya simbol. Karena pada akhirnya, masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh apa yang dimakan anak-anak hari ini, tetapi oleh bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang mendidik mereka setiap hari.
Indonesia Emas 2045 tidak bisa dibangun dengan perut kenyang saja. Ia juga harus dibangun dengan keadilan, keseimbangan, dan penghargaan yang layak bagi para guru. (*)
