TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat rapat koordinasi dan konsultasi bersama Pemerintah Kabupaten Maybrat, Senin (9/3/2025).

Pertemuan berlangsung di ruang rapat lantai 1 Kanwil Kemenkum Papua Barat.

Kepala Kanwil Kemenkum Pabar, Sahata Marlen Situngkir, menyebut rapat ini adalah langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Tujuannya untuk mendorong pelaksanaan pembangunan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan di daerah," katanya.

Baca juga: 3 Orang Terima Penghargaan Pegawai Teladan Kanwil Kemenkum Pabar

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Muhayan, memaparkan sejumlah program strategis yang bisa dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten Maybrat. 

Program tersebut antara lain penguatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta peningkatan capaian Indeks Reformasi Hukum (IRH).

Program lain adalah pengembangan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan di daerah.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Maybrat, Nicolas Aintebo, mengapresiasi koordinasi tersebut. 

Ia berharap kerja sama dapat terus ditingkatkan guna meningkatkan kualitas penyusunan regulasi daerah dan pelayanan hukum kepada masyarakat.