SURYA.co.id – Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kembali memunculkan fakta menarik di ruang sidang.
Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, mengungkap sosok yang menurutnya berperan besar dalam munculnya kesan bahwa keputusan penggunaan Chromebook berasal langsung dari dirinya.
Sosok tersebut adalah Hamid Muhammad, mantan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen PAUDasmen) Kemendikbud.
Pernyataan ini disampaikan Nadiem saat memberikan kesaksian dalam sidang perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Selasa (10/3/2026).
Sidang tersebut menghadirkan Nadiem sebagai saksi untuk tiga terdakwa dalam perkara pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek.
Ketiganya adalah:
Dalam persidangan, tim kuasa hukum Mulyatsyah menanyakan soal notula rapat tertanggal 27 Mei 2020 yang dinilai berkaitan dengan keputusan penggunaan Chromebook.
“Dan, beberapa saksi juga yang menyatakan dalam notula rapat, seperti Pak Hamid, beberapa menyatakan bahwa ini sudah diputuskan oleh saudara Menteri terkait Chromebook,” tanya salah satu pengacara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (10/3/2026), dikutip SURYA.co.id dari Kompas.com.
Baca juga: Sosok Hamid Muhammad yang Dituding Nadiem Makarim Menjadi Penyebab Dia Dijadikan Tersangka Korupsi
Sebelum pertanyaan lanjutan diajukan, Nadiem langsung menanggapi dan menyoroti pernyataan Hamid Muhammad yang menurutnya menjadi sumber kesalahpahaman.
Ia mengatakan, kesaksian Hamid membuat dirinya akhirnya terseret sebagai tersangka dalam perkara ini.
“Di mana pada saat 6 Mei (2020), seluruh saksi-saksi yang di bawah yang menyebut ini, enggak ada yang pernah menyebut ini saya mendapat arahan dari Mas Menteri. Selalu disebut, Pak Hamid bilang sama saya, berdasarkan meeting itu, ini sudah diarahkan dan diputuskan oleh Mas Menteri,” kata Nadiem.
Menurutnya, Hamid tidak pernah menyebut adanya arahan melalui pesan WhatsApp ataupun melalui rapat lain selain pertemuan yang berlangsung pada 6 Mei 2020.
Nadiem menjelaskan, dalam rapat tersebut ia hanya memberikan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan setelah membaca rekomendasi dari tim kajian teknis.
“Jadi, 100 persen keyakinan Pak Hamid datang dari meeting 6 Mei di mana sudah ada rekomendasi keluar ya saya bilang, 'Ya sudah silakan lanjut', gitu,” kata Nadiem.
Namun dalam dakwaan jaksa penuntut umum, rapat tersebut ditafsirkan berbeda. Jaksa meyakini Nadiem menyampaikan kalimat “Go Ahead with Chromebook”.
Pernyataan ini kemudian menjadi salah satu titik perdebatan dalam persidangan.
Nadiem menegaskan dirinya tidak pernah secara spesifik menyebut kata “Chromebook”, melainkan hanya mengatakan “Go Ahead”.
Setelah rapat bersama menteri, Hamid Muhammad disebut menggelar pertemuan lanjutan dengan sejumlah pejabat kementerian lainnya.
Dalam pertemuan itulah, menurut Nadiem, muncul pernyataan yang kemudian memengaruhi pemahaman para pejabat mengenai keputusan penggunaan Chromebook.
“Dan Pak Hamid itu karena statement dia di meeting di hari yang sama, mengumumkan ke semuanya, Bu Poppy, Pak Khamim, semua. Jadi, pengertian mereka semua itu berdasarkan satu kalimat Pak Hamid itu. ‘Sesuai arahan Mas Menteri,” kata Nadiem.
Ia menambahkan, kalimat tersebut disampaikan hanya sekitar dua jam setelah rapat awal berlangsung.
Nadiem pun menilai satu frasa tersebut memiliki dampak besar terhadap persepsi para pejabat kementerian.
“Itulah bahaya satu kalimat, saya jadi tersangka,” kata Nadiem.
Hamid Muhammad dikenal sebagai akademisi sekaligus birokrat yang lama berkarier di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Ia memiliki latar belakang pendidikan tinggi dengan gelar M.Sc. dan Ph.D., serta terlibat dalam berbagai kebijakan strategis di sektor pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.
Karier Hamid di kementerian pendidikan terbilang panjang.
Ia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, sebelum kemudian dipercaya menduduki posisi Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) pada 2015.
Dalam jabatan tersebut, ia bertanggung jawab mengelola kebijakan pendidikan untuk jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah di seluruh Indonesia.
Selama bertugas, Hamid aktif mendorong berbagai program peningkatan mutu pendidikan, mulai dari penguatan gerakan literasi sekolah, peningkatan kompetensi guru, hingga pengembangan implementasi kurikulum nasional.
Ia juga sering menyoroti pentingnya pemerataan kualitas tenaga pendidik di daerah agar standar pendidikan nasional dapat tercapai secara merata.
Selain itu, Hamid turut terlibat dalam sejumlah program pelatihan guru dan instruktur nasional yang dirancang untuk memperkuat penerapan kurikulum di tingkat sekolah.
Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada kurikulum, tetapi juga pada kesiapan guru dan dukungan sistem pendidikan secara menyeluruh.
Saat pandemi COVID-19 melanda, Hamid sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah.
Pada masa itu, ia mendorong kebijakan pembelajaran yang lebih fleksibel dengan menekankan bahwa proses belajar tidak semata mengejar ketuntasan kurikulum, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis serta kesehatan peserta didik selama belajar dari rumah.
Setelah tidak lagi menjabat sebagai dirjen, Hamid Muhammad masih terlibat dalam sejumlah kegiatan dan diskusi terkait kebijakan pendidikan nasional, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.
